REKAMAN video pernikahan anak SMP di Lombok Tengah, NTB, viral di media sosial pada September 2020. Viral karena laki-laki berinisial S masih berusia 15 tahun, menikahi perempuan berinisial NH yang tiga tahun lebih muda.
Usia pernikahan dua remaja sekolah menengah pertama itu jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Ketentuan Pasal 7 ayat (2) memang menyebutkan, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orangtua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
Permintaan dispensasi selama masa pandemi justru semakin meningkat di NTB. Berita yang dimuat di website pemprov setempat mencantumkan data yang cukup mencengangkan terkait dengan pernikahan dini di masa pandemi.
Disebutkan, sejak Januari sampai dengan 8 September 2020, terdapat 522 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Menurut data Dinas Kesehatan di Kabupaten Lombok Utara terdapat 408 kehamilan pada anak, sedangkan data perceraian di NTB sebanyak 5.560 kasus.
Pernikahan di bawah umur bukanlah monopoli NTB. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020.
Mengapa pernikahan usia muda banyak terjadi selama pandemi? Kajian Elga Andina dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI membantu menjawabnya.
Fakta yang mengejutkan dari kajian itu ialah ternyata aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar, termasuk untuk pacaran. Keluarga takut jika anak-anak berpacaran melewati batas sehingga memilih untuk segera menikahkan ketimbang hamil di luar nikah.
'Kehamilan di luar nikah terpaksa membuat orangtua mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Di Provinsi DI Yogyakarta, selama 2020, dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan di pengadilan agama, 80% disebabkan karena kehamilan di luar nikah', tulis Elga Andina.
Daripada anak banyak yang hamil sebagai dampak buruk belajar dari rumah, perlu didukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menargetkan semua sekolah sudah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021.
Terus terang, negeri ini belum mampu mengurangi apalagi mencegah perkawinan anak-anak. Anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2019 diketahui terdapat 22 provinsi di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional.
Walaupun angka perkawinan anak mengalami penurunan secara nasional dari 11,21% (2018) menjadi 10,82% (2019), angka perkawinan anak di 18 provinsi justru memperlihatkan tren peningkatan, seperti Kalsel (21,2%), Kalteng (20,2%), Sulteng (16,3%), dan NTB (16,1%).
Karena tingginya angka perkawinan anak itulah, Presiden Joko Widodo menetapkan isu pencegahan perkawinan anak sebagai salah satu prioritas yang mesti ditangani Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahkan, pemerintah menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada 2024.
Sudah saatnya penurunan angka perkawinan anak menjadi gerakan nasional. Risikonya terlalu berat. Hasil penelitian yang dicatat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebutkan anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan ketimbang perempuan berusia 20-25 tahun.
Kerugian ekonomi akibat perkawinan dini dicatat Yayasan Plan International Indonesia berdasarkan kajian Bappenas. Diperkirakan, dampak ekonomi dari perkawinan anak menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 1,7% dari pendapatan kotor negara.
Begitu pula pada aspek pendidikan, berpotensi meningkatkan jumlah anak putus sekolah sebesar empat kali lipat. Pada aspek kesehatan, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) dapat mengalami peningkatan signifikan. Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum berusia 28 hari atau memiliki risiko kematian bayi 1,5 kali lebih besar jika dibandingkan dengan ibu yang melahirkan pada usia 20-30 tahun.
Mencegah pernikahan dini bagian dari perlindungan anak. Perlindungan itu bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Belajar di rumah selama pandemi covid-19 bukan untuk belajar hamil. Karena itu, pengawasan orangtua perlu ditingkatkan.
