MENYERAP air sebanyak-banyaknya ke dalam bumi ketimbang mengalirkan sebanyak-banyaknya air ke laut untuk mencegah banjir bukanlah pengetahuan baru. Selain untuk mencegah banjir, teknik semacam itu menjadi sarana persediaan air tanah.
Institut Pertanian Bogor tercatat yang menemukan biopori di Indonesia. Biopori ialah pori-pori yang berfungsi menyerap air hujan ke dalam bumi. Pemerintah pada 2015 mencanangkan program pembuatan lima juta biopori.
Pada 2013, Gubernur DKI Jokowi menerbitkan peraturan gubernur yang mewajibkan setiap bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan untuk membangun sumur resapan. Sumur resapan berfungsi menampung dan menyerap air hujan dari talang-talang air di bangunan-bangunan. Sumur resapan menjadikan air hujan tidak langsung mengalir ke selokan, tetapi terserap ke bumi.
Basuki Tjahaja Purnama ketika menjadi Gubernur DKI menggantikan Jokowi membangun banyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau juga berfungsi menyerap air hujan ke dalam tanah. Ahok, misalnya, menjadikan bekas lokalisasi Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau.
Menyerap air sebanyak-banyaknya ke dalam bumi ketimbang mengalirkan sebanyak-banyaknya air ke laut untuk mencegah banjir seolah pengetahuan baru di tangan Anies Baswedan. Bahkan di tangan Anies, ia seolah menjadi hukum alam baru, sunatullah baru. Kita sebut saja ini sunatullah pertama.
Kata Anies di markas Front Pembela Islam menjelang Pilkada DKI 2017, kesalahan besar Jakarta membangun gorong-gorong untuk mengalirkan air ke laut. Gorong-gorong bikin air terlalu lama antre mengalir ke laut, sedangkan sunatullah tadi bikin air langsung menyerap ke bumi.
Memakai jalan pikiran Anies, kesalahan besar juga New York, Tokyo, London, Singapura, Kuala Lumpur, dan kota-kota besar lain di dunia membangun gorong-gorong besar untuk mengalirkan air ke laut demi mencegah banjir. Faktanya kota-kota tersebut jauh lebih sukses mengendalikan banjir jika dibandingkan dengan Jakarta.
Barangkali karena takut kualat menentang sunatullah, Anies ogah menormalisasi sungai. Anies maunya menaturalisasi sungai. Entah apa beda normalisasi dan naturalisasi, hanya Anies yang tahu. Ibarat menumpang bajaj di jalan-jalan Ibu Kota, cuma sopirnya yang tahu kapan kendaraan roda tiga itu berbelok atau berhenti. Wallahualam.
Celakanya kita terbatas pengetahuan tentang apa yang dilakukan Anies untuk menjalankan sunatullah itu. Dari berita, kita baru tahu di penghujung 2020, Pemprov DKI mencanangkan program pembuatan 1.000 sumur resapan dengan anggaran Rp7 miliar.
Anies mungkin lupa dengan sunatullah lain tentang air. Sudah menjadi sunatullah, hukum alam, air senantiasa mencari tempat lebih rendah. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tempat terendah di bumi ialah laut. Air mengalir dari gunung ke laut melalui sungai-sungai. Ini sunatullah kedua.
Banyak yang melawan sunatullah itu. Masyarakat, misalnya, membangun bangunan di bantaran sungai yang menghambat aliran air ke laut sehingga terjadi banjir. Kepala daerah membiarkannya, emoh merelokalisasi permukiman dari bantara sungai, takut popularitasnya ikut mengalir ke laut juga.
Tak perlu takut kualat, menormalisasi, menaturalisasi, atau apa pun namanya, kiranya upaya menjalankan sunatullah, bukan menentangnya. Menormalisasi atau menaturalisasi sungai bikin air mengalir lancar sampai ke laut. Para Gubernur pendahulu Anies sudah melakukan nornalisasi atau naturalisasi itu.
Sunatullah ketiga ialah bentuk air senantiasa mengikuti wadahnya. Air yang dituangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas.Ketika banjir melanda Bundaran Hotel Indonesia, seperti kita saksikan lewat foto-foto dari udara, bentuk air serupa Bundaran Hotel Indonesia. Kala banjir melanda Kemang, bentuk air seperti Kemang.
Para Gubernur pendahulu Anies sudah melakukan nornalisasi atau naturalisasi itu.
Supaya sunatullah ketiga bisa dikendalikan, laksanakan sunatullah pertama dan kedua. Agar bentuk air tidak sampai menyerupai Ibu Kota Jakarta, resap atau seraplah air ke dalam bumi, juga normalisasi atau naturalisasilah sungai-sungai.
