Negeri para Dewa Menanti Orient

KEWARGANEGARAAN Arcandra Tahar, Gloria Natapradja Hamel, dan Orient P Riwu Kore telah memunculkan kegaduhan. Meski demikian, selalu ada jalan keluar atas setiap masalah yang muncul.

Arcandra sempat menjabat Menteri ESDM selama 20 hari sebelum diberhentikan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2016. Diberhentikan, karena ternyata ia berkewarganegaraan Amerika Serikat. Tidak lama berselang, pada 14 Oktober 2016, Arcandra dilantik lagi menjadi Wakil Menteri ESDM.

Sementara itu, Gloria sempat digugurkan dari keanggotaan Paskibraka dua hari sebelum upacara pada 17 Agustus 2016. Keanggotaannya dipermasalahkan lantaran memiliki paspor Prancis, negara asal ayahnya. Akan tetapi, akhirnya ia bergabung dengan tim Bima, Paskibraka yang menurunkan bendera pada sore hari.

Kasus kewarganegaraan Gloria tidaklah serumit Arcandra yang menduduki jabatan publik. Jabatan yang mensyaratkan calon berkewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, serumit apa pun masalahnya, tetap dapat diselesaikan secara baik-baik.

Kewarganegaraan Amerika Serikat Arcandra gugur ketika ia mengucapkan sumpah sebagai Menteri ESDM. Sumpahnya, “Bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara…”

Kasus Orient P Riwu Kore mirip dengan kasus Arcandra, samasama terkait jabatan publik. Akan tetapi, Orient tidaklah seberuntung Arcandra yang kasus kewarganegaraannya selesai secepat kilat.

Jika Arcandra mengucapkan sumpah, Orient mengisi persyaratan model BB.1-KWK saat mengajukan syarat sebagai kepala daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu butir pernyataan itu ialah, “Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, citacita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada saat Orient meneken pernyataan kesetiaan di atas meterai itu, kalau benar saat itu ia masih berkewarganegaraan asing, otomatis kewarganegaraan asingnya gugur. Tentu saja masih ada syarat administrasi lain yang harus dipenuhinya untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia.

Orient memastikan bahwa dirinya masih berstatus warga negara Indonesia. “Saya tidak pernah melepas status kewarganegaraan Indonesia. Saya WNI yang sah karena NIK saya tercatat secara resmi di database kependudukan pada Ditjen Dukcapil,” kata Orient pada Jumat (5/1).

Kontroversi kewarganegaraan Arcandra, Gloria, dan Orient patut dijadikan pertimbangan apakah negeri ini tetap tidak mengakui  kewarganegaraan ganda seperti diatur UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Terlepas dari persoalan kewarganegaraan, eloknya, Orient yang berpasangan dengan Thobias Uly tetap dilantik pada 17 Februari. Dalam hukum administrasi negara dikenal asas praduga absah. Artinya, segala sesuatu dianggap absah, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Seluruh syarat pencalonan kepala daerah sudah disahkan, kemenangan pilkada juga sudah disahkan. Disahkan KPU yang diawasi Bawaslu. Semua yang sah itu harus dianggap tetap sah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap mengatakan sebaliknya. Janganlah Orient divonis lewat peradilan wacana, itu preseden buruk bagi negara hukum.

Orient-Thobis tetap dilantik karena KPU Sabu Raijua sudah menetapkan keduanya sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih pada 23 Januari. Setelah dilantik, barulah diproses secara hukum terkait kewarganegaraannya dan ia bisa dinonatktifkan.

Dilantik kemudian langsung dinonaktifkan pernah dialami sejumlah bupati dalam kasus korupsi. Pada 24 Agustus 2017, Samsu Umar Abdul Samiun dilantik sebagai Bupati Buton. Sesaat setelah menerima SK pelantikan, Samsu Umar langsung dinonaktifkan karena berstatus terdakwa.

Begitu juga nasib Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Setelah dilantik pada 25 September 2018, tiga menit kemudian ia langsung dinonaktifkan.

Sungguh tidak elok, dalam negara hukum, Orient divonis bersalah lewat wacana di ruang publik. Publik harus menghormati pilihan 48,3% pemilih di Kabupaten Sabu Raijua yang mengantarkan Orient Thobias sebagai pemenang.

Pada Pilkada 9 Desember 2020, warga antusias mendatangi TPS. Tingkat partisipasi masyarakat sebesar 81,77%, melebihi target nasional 77,5%. Pemilih antusias mendatangi TPS karena ingin memenangkan Orient-Thobias. Pasangan ini meraih 21.363 suara, memenangkan pilkada di 5 dari 6 kecamatan yang ada.

Mengapa mayoritas warga Sabu Raijua memilih Orient-Thomas? Rakyat bosan hidup dalam kubang kemiskinan. Saat ini banyak sekali saksi bisu dari mandeknya pembangunan infrastruktur di Sabu Raijua. Di tengah Kota Menia, ibu kota Sabu Raijua, tampak pembangunan gedung DPRD dan gedung perkantoran yang hanya berupa onggokan besi dan tembok setengah jadi yang sudah berkarat dan kusam dengan ilalang yang tumbuhan liar.

Sabu Raijua yang juga dikenal sebagai ‘Negeri para Dewa’ itu berhak menentukan pemimpin yang membawa mereka keluar dari kemiskinan. ‘Negeri para Dewa’ itu menanti Orient.