Berebut Vaksin

KABAR baik itu datang dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu. Isinya, Indonesia telah mengamankan 600 juta dosis vaksin covid-19. Vaksin tersebut dipesan dari empat perusahaan internasional: Sinovac, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Astrazeneca-Oxford.

Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan 426 juta dosis untuk vaksinasi massal. Jumlah sisanya merupakan cadangan jika Indonesia tak jadi dapat sumbangan vaksin dari Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) atau aliansi vaksin yang berbasis di Swiss.

Nantinya, sebanyak 70% dari 270 juta penduduk Indonesia akan divaksinasi dalam waktu sekitar setahun. Jika dikecualikan ibu hamil, masyarakat di bawah usia 18 tahun, golongan penyakit komplikasi, dan penyintas covid-19, ada sebanyak 181 juta orang yang ditargetkan untuk divaksinasi. Tiap orang perlu disuntik sebanyak dua dosis sehingga diperlukan 363 juta dosis vaksin. Kemudian, ditambah 15% cadangan menjadi 426 juta dosis akan digunakan untuk memvaksinasi 70% rakyat Indonesia itu.

Saya sebut ini berita baik sebab mengamankan vaksin covid-19 bukan perkara mudah. Situasinya sudah mirip palagan pertempuran. Negara-negara di berbagai belahan dunia sudah berebut membeli vaksin, walau tanpa ada kepastian bakal mendapatkan pasokan memadai.

Negara-negara maju, bahkan telah memborong vaksin meski belum diproduksi alias dengan cara mengijon. Di saat yang sama, kapasitas produksi vaksin dunia terbatas. Dunia butuh 11 miliar dosis vaksin covid-19 untuk mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) 70% populasi. Padahal, kapasitas produksi seluruh jenis vaksin hanya 6,2 miliar dosis.

Antarnegara pun saling sikut demi mengamankan pasokan vaksin yang serbaterbatas tersebut. Bahkan, majalah The Economist edisi 30 Januari 2021 menggambarkan suasana di Uni Eropa yang suram akibat berebut vaksin korona. Hanya 2% penduduk Uni Eropa yang telah divaksinasi, lebih rendah jika dibandingkan dengan 7% di Amerika Serikat dan 11% di Inggris. "Semakin lambat peluncurannya, semakin banyak yang mati dan semakin besar kerugian ekonominya," tulis majalah berbasis di Inggris itu dalam editorialnya.

Oleh karena itu, berita bahwa Astrazeneca (pembuat vaksin Anglo-Swedia) mungkin memasok kurang dari 40% dari dosis yang diharapkan Uni Eropa pada kuartal pertama, telah memicu kemarahan. Politisi Uni Eropa pun mengultimatum, jika Astrazeneca menolak menutupi kekurangan pasokan dari pabriknya di Inggris, Uni Eropa harus membalas dengan menghentikan ekspor ke Inggris dari pabrik di benua Eropa.

Wajar belaka bila kemarahan meruap di Eropa. Selain masih ada sisa sentimen pasca-Brexit, mereka berlomba menjadi negara yang tercepat bisa keluar dari kemelut ekonomi akibat pandemi. Korona telah merontokkan sendi-sendi ekonomi dunia, terlebih Eropa. Perekonomian di kawasan tersebut merosot lebih dari 42%, defisit menggelembung hingga 40% dari produk domestik bruto (PDB), utang pun membengkak hingga lebih dari 100% PDB.

Di saat seperti itu, muncullah harapan: vaksin covid-19. Vaksin, sejauh ini merupakan jalan keluar paling cespleng dari kemelut pandemi. Maka, bergegaslah semua negara menjadi yang terdepan mendapatkan vaksin. Telat start, derita lebih panjang ada di depan mata.

Dibutuhkan 3,5 tahun untuk negara yang telat tahu atau telat booking vaksin. Itu karena semua negara maju sudah mengijon dosis vaksin sampai 5 kali populasi mereka. Sebagai negara yang 'hampir' maju, Indonesia tergolong cepat merespons soal vaksin korona ini. Kita termasuk 40 negara (dari lebih dari 200 negara di dunia) yang memulai vaksinasi paling dini.

Kondisi seperti itu mestinya patut disyukuri, apalagi setelah ada garansi Indonesia bisa mengamankan 600 juta dosis vaksin covid-19. Dalam terminologi agama, sikap seperti itu namanya syukur nikmat. Sayangnya, tidak semua kita pandai mensyukuri nikmat.

Ada sebagian yang justru bersikap sebaliknya, yakni kufur nikmat atau mengingkari nikmat. Bentuknya ialah selalu mencurigai apa pun yang datangnya dari negara, khususnya soal vaksinasi korona. Sebagian malah bersikap lebih jauh lagi, yakni menolak dan memprovokasi dengan argumen yang terkesan dicari-cari.

Menolak vaksinasi, dalam kondisi normal, memang hak asasi setiap orang. Namun, menolak vaksinasi di saat situasi darurat, apalagi memprovokasi orang lain, bahkan menghalang-halanginya ialah tindakan melawan hukum dan mengganggu hak sehat dan hak hidup orang lain. Itu bukan saja sikap kufur nikmat, melainkan sudah ghairu kufur nikmat alias biangnya kufur nikmat. Bahkan, tindakan seperti itu serupa penyulut malapetaka.