Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

Hari Hijab Nasional

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group
02/2/2021 05:00
Hari Hijab Nasional
Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group.(MI/Ebet)

LEMAN M Piang menjabat Direktur Biro Kebudayaan Muslim Komisi Nasional Muslim Filipina ketika saya dan sejumlah wartawan peserta 2017 Senior Journalist Seminar berdiskusi dengannya di Manila September 2017. Kepada peserta 2017 SJS yang disponsori East-West Center, Honolulu, Amerika Serikat, itu, Leman mengisahkan anak perempuannya yang berjilbab sering mendapat perlakuan buruk di sekolah umum. “Temantemannya berkata kepada anak saya ‘Kalau kamu besar pasti menikah dengan Islamic State’ atau ‘Kamu lebih cantik kalau rambutmu tampak’,” ungkap Leman.

Perempuan berjilbab atau berhijab di Filipina memang sering mengalami diskriminasi. Hijab sering dikaitkan dengan terorisme. Orang nonmuslim Filipina tidak memahami berhijab bagi perempuan muslim ialah upaya menjaga kesopanan dan martabat.

Itulah sebabnya Dewan Perwakilan Rakyat Filipina menyetujui undang-undang yang menyatakan 1 Februari sebagai Hari Hijab Nasional. Tujuannya mempromosikan pemahaman lebih besar di kalangan nonmuslim Filipina bahwa bagi perempuan muslim praktik mengenakan jilbab mengandung nilai kesopanan demi menjaga martabat.

Hari Hijab Nasional di Filipina lebih ditujukan kepada nonmuslim supaya tidak lagi mendiskriminasi perempuan berhijab. Dia tidak ditujukan kepada perempuan muslim Filipina, misalnya, menganjurkan atau mewajibkan perempuan muslim di sana memakai hijab setiap 1 Februari. Pemerintah Filipina memandang memakai hijab ialah hak perempuan untuk menjaga kesopanan dan martabat, bukan kewajiban.

Media di Indonesia ramai memberitakan Hari Hijab Nasional Filipina. Ada nilai berita proximity atau kedekatan fisik maupun psikologis sehingga media di Indonesia memberitakannya. Filpina secara fisik tetangga Indonesia. Segala yang terkait dengan Islam, termasuk jilbab, punya kedekatan psikologis dengan Indonesia yang sebagian besar penduduknya muslim.

Sejumlah orang di Indonesia mengomentarinya. Dipo Alam, mantan Sekretaris Kabinet di Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diberitakan melontarkan tanggapan melalui Twitter-nya, ‘Padahal Filipina tidak kampanye ekonomi syariah, bank syariah, sukuk, wakaf, halal, dll. Menkeunya (menteri keuangan) juga gak berhijab pas 1 Februari?’ Dipo Alam kira-kira ingin mengatakan Indonesia yang mengampanyekan ekonomi syariah dan Menkeunya mungkin berhijab karena seorang muslimah semestinya mendeklarasikan Hari Hijab Nasional juga.

Bila Hari Hijab Nasional serupa di Filipina bertujuan menghapus diskriminasi terhadap perempuan berjilbab, Indonesia tidak perlu ikut-ikutan bikin Hari Hijab Nasional. Indonesia sejak lama menoleransi pemakaian jilbab bagi perempuan muslim di sekolah, birokrasi, Polri, TNI, dan ruang-ruang publik lainnya.

Yang mengalami diskriminasi justru kalangan minoritas ketika perempuan dari kalangan mereka diwajibkan memakai hijab di sekolah. Itulah yang terjadi ketika SMKN 2 Padang mewajibkan siswi bukan muslim berhijab di sekolah. Kemendikbud turun tangan meminta pemerintah daerah menghukum mereka yang terlibat dalam perkara tersebut.

Seorang teman di grup pertukaran pesan berkomentar peringatan Hari Hijab Nasional bisa bikin penjualan jilbab meningkat. Dia, serupa Dipo Alam, kira-kira menginginkan Indonesia semestinya menetapkan Hari Hijab Nasional seperti Filipina supaya hijab laku keras. Dia berpikir Hari Hijab Nasional di Filipina mengandung anjuran agar perempuan muslim berjilbab. Itu artinya ada motif ekonomi, bukan motif agama, di balik keinginan adanya Hari Hijab Nasional.

Hari Hijab Nasional di Filipina berbeda dengan Hari Batik Nasional di Indonesia. Hari Hijab Nasional di Filipina sama sekali tidak berisi anjuran bagi perempuan muslim untuk berhijab. Hari Batik Nasional mengandung anjuran kepada warga negara Indonesia untuk mengenakan batik setiap 2 Oktober. Bahkan, menyusul Hari Batik Nasional banyak perusahaan atau instansi yang menganjurkan pegawainya mengenakan batik setiap Jumat.

Terang benderang Hari Hijab Nasional di Filipina tidak meningkatkan penjualan hijab, sedangkan Hari Batik Nasional di Indonesia meningkatkan penjualan batik. Bila Hari Hijab Nasional bermotifkan ekonomi, supaya penjualan hijab meningkat, Indonesia tidak perlu ikut-ikutan Filipina mendeklarasikan Hari Hijab Nasional.

Kelak bila Indonesia menetapkan tanggal tertentu sebagai Hari Kebaya Nasional, ia mengandung anjuran bagi perempuan Indonesia untuk mengenakan kebaya. Penjualan kebaya bakal melonjak.

Lebih dari itu, Indonesia mencanangkan Hari Batik Nasional atau kelak Hari Kebaya Nasional sesungguhnya punya tujuan agar kita merawat budaya bangsa supaya tidak diklaim milik bangsa lain. Para antropolog dan sebagian ulama mengatakan hijab bukan budaya Indonesia, melainkan budaya Timur Tengah. Bila tujuannya melestarikan budaya bangsa sendiri, Indonesia tidak perlu ikut-ikutan Filipina menetapkan Hari Hijab Nasional.



Berita Lainnya
  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.