Jilbab

SAYA punya dua buku yang membahas jilbab. Pertama, Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan yang ditulis Fadwa El Guindi, profesor antropologi di Universitas Southern California, Amerika Serikat. Kedua, Kritik atas Jilbab karangan Muhammad Sa’id Al-Asymawi, profesor yang menjabat mufti di Mesir.

Berdasarkan penelusuran historis-antropologis, El Guindi menemukan fakta jilbab dipakai kaum perempuan di Persia dan Mesir. Cleopatra, Ratu Mesir Kuno, juga berjilbab. Itu artinya jilbab dikenakan kaum perempuan jauh sebelum dikenakan kaum perempuan Yahudi, Kristen, Islam. Itu artinya pula bukan cuma muslimah yang mengenakan jilbab, melainkan juga perempuan Yahudi dan Kristen. Film Sister Act yang dibintangi Whoopi Goldberg memperlihatkan para biarawati Katolik mengenakan jilbab. Bahkan perempuan Hindu, Buddha, Kong Ho Cu, secara tradisional juga mengenakan pakaian mirip jilbab.

Lewat penelitian panjang, El Guindi mengungkap jilbab berfungsi sebagai bahasa penyampai pesan sosial budaya. Bagi penganut Protestan, jilbab simbol bermuatan ideologis. Di kalangan umat Katolik, jilbab menandai pandangan keperempuanan dan kesalehan. Pada masyarakat Islam, jilbab bisa menjadi alat resistensi atau perlawanan. Jilbab yang dikenakan perempuan Aljazair, misalnya, merupakan simbol perlawanan terhadap penjajah Prancis.

Di masa sekarang, motif berjilbab kiranya beragam. Ada motif ekonomi, politik, sosial, dan tentu kesalehan. Perempuan mengenakan jilbab karena dia berjualan jilbab, misalnya, jelas lebih didorong motif ekonomi. Perempuan calon anggota legislatif berjilbab karena ingin terpilih di daerah pemilihan yang masyarakatnya islami tentu didorong motif politik. Perempuan berjilbab karena ingin modis dan trendi lebih didorong motif sosial.

Tentu saja sebagian perempuan berjilbab untuk menunjukkan kesalehan. Karena ia ekspresi kesalehan, sebagian ulama mewajibkan perempuan muslim berjilbab. Para ulama ini bahkan menganggap perempuan tak berjilbab berbuat kemaksiatan, berlumur dosa.

Pada satu kesempatan, Shinta Nuriyah, istri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid, mengatakan jilbab tidak wajib. Felix Siauw, ustad yang dikenal aktivis organisasi yang sudah dibubarkan, Hizbut Tahrir Indonesia, menyambut pernyataan Ibu Shinta Nuriyah dengan kicauan di Twitter: “Nggak mau berhijab ya silakan aja, tapi ngomong hijab itu nggak wajib bagi muslimah, itu maksa banget, udah maksiat, maksa lagi.” Jika berjilbab bentuk kesalehan, bagaimana kita menjelaskan Jaksa Pinangki yang didakwa melakukan kemaksiatan menerima suap dalam kasus Joko Tjandra yang belakangan tampil berjilbab di pengadilan?

Jilbab kini punya banyak model. Kata teman saya, cobalah ke Thamrin City atau Tanah Abang, dua pusat perbelanjaan jilbab, niscaya pedagang jilbab akan bertanya ingin beli jilbab lurah, camat, atau bupati. Bila berjilbab kewajiban dan kesalehan, model seperti apakah yang wajib dan menunjukkan kesalehan?

Al-Asymawi dalam buku Kritik atas Jilbab mengatakan jilbab merupakan pakaian yang tidak terlepas dari tradisi dan kebiasaan, bukan perkara kewajiban dan ibadah. Menurut AlAsymawi, yang diinginkan secara syariat dan agama hanyalah bagaimana supaya perempuan, juga laki-laki, berlaku sopan dan menjaga kehormatan.

Cendekiawan muslim Nurcholish Madjid dan pakar tafsir Alquran Quraish Shihab termasuk yang berpendapat jilbab lebih terkait dengan kesopanan, bukan kewajiban atau ketaatan. Mereka beranggapan jilbab itu baik, tapi tak wajib.

Begitulah, masih terjadi perbedaan pendapat perihal kewajiban berjilbab di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, kita tak habis pikir ketika SMKN 2 Padang, Sumatra Barat, mewajibkan siswanya yang bukan muslim berseragam jilbab. Bahkan mewajibkan siswa muslimah berjilbab pun sebetulnya tak boleh mengingat masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban berjilbab. Boleh jadi perempuan tidak mengenakan jilbab karena ia menganggap itu tidak wajib sehingga mewajibkannya serupa melanggar kebebasan beragama. Di sisi lain, melarang siswa muslimah berjilbab, serupa yang diberitakan pernah terjadi di Bali, juga tak boleh karena itu juga melanggar prinsip kebebasan beragama.

Kita mengapresiasi sikap tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Makarim. Mendikbud meminta pemerintah daerah memberi sanksi bahkan sampai pencopotan jabatan bagi mereka yang terlibat dalam perkara jilbab SMKN 2 Padang itu. Dalam konteks pendidikan, mewajibkan siswa berjilbab melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan pakaian khas sekolah diatur sekolah dengan tetap memerhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.