LISTYO Sigit Prabowo, Jenderal Nasrani Kedua yang ditunjuk jadi Kapolri. Begitu judul berita fajar.co.id yang saya baca. Terus terang judul tulisan ini terinspirasi dari judul berita tersebut.
Ramai diberitakan Presiden Jokowi mengajukan nama Listyo Sigit sebagai calon Kapolri kepada DPR. Terdapat lima calon Kapolri. Mereka ialah Gatot Eddy Pramono, Boy Rafli Amar, Listyo Sigit Prabowo, Agus Andrianto, dan Arief Sulistyanto. Tak perlu disebut pangkat dan jabatan mereka, meski itu menunjukkan prestasi dan kemampuan mereka karena yang lebih penting jangan-jangan agama daripada prestasi dan kemampuan.
Judul berita yang saya kutip, juga judul tulisan ini, yang harus repot-repot menyebut agama sang kandidat Kapolri seakan menunjukkan identitas lebih penting daripada kualitas. Sebelumnya, beredar di berbagai grup aplikasi pertukaran pesan nama-nama jenderal polisi beragama nasrani.
Aksi unjuk rasa bertubi-tubi menolak Ahok yang Tionghoa dan nasrani menjadi Gubernur DKI Jakarta juga menunjukkan identitas lebih utama daripada kualitas. Kapolda Jawa Timur Nico Afinta sempat ditolak pemuda Madura karena identitas nasraninya bukan karena rendah kualitasnya. Listyo Sigit Prabowo sempat ditolak ulama Banten ketika menjadi Kapolda Banten karena identitas nasraninya bukan karena jeblok prestasinya.
Bila saja yang jadi Kapolri muslim, agamanya tidak disebutkan dalam judul berita. Taruhlah Boy Rafli Amar jadi Kapolri, judul berita kiranya tidak akan seperti ini: Boy Rafli Jenderal Muslim Kesekian yang Ditunjuk Jadi Kapolri.
Di masa Orde Baru tidak ada yang berani membicarakan agama pejabat secara terbuka. Orang membicarakan agama pejabat diam-diam. Orang bisa dituduh subversif bila membicarakan agama pejabat secara terbuka.
Banyak menteri di kabinet Pak Harto nasrani. Presiden Soeharto mengangkat LB Moerdani yang Katolik sebagai Panglima ABRI. Pak Harto mengangkat Widodo Budidarmo yang nasrani sebagai Kapolri. Serupa berita yang saya kutip, bila Presiden Jokowi mengajukan Listyo Sigit sebagai Kapolri, dia menjadi Kapolri nasrani kedua setelah Widodo Budidarmo.
Di penghujung pemerintahan Orde Baru, umat menuntut apa yang disebut Robert W Hefner dan Martin van Bruinessen sebagai proporsionalitas. Umat menuntut proporsionalitas tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam jabatan publik di politik, militer, dan birokrasi. Umat merasa orang Kristen dan muslim nominal alias Islam KTP menduduki, bahkan menguasai posisi kunci di politik, birokrasi, dan militer.
Presiden Soeharto kiranya mengakomodasi tuntutan akan proporsionalitas itu. Pak Harto mengangkat banyak menteri dari kalangan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Pak Harto mengangkat Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI. Feisal kemudian diidentifikasi sebagai ABRI hijau atau ABRI Islam sebagai antitesis ABRI merah putih atau ABRI nasionalis. Pak Harto mengakomodasi tuntutan proporsionalitas itu untuk mendapat sokongan umat Islam demi mempertahankan kekuasaannya yang sudah berurat berakar.
Para presiden di masa Reformasi yang lebih demokratis jika dibandingkan dengan masa Orde Baru mengangkat sejumlah menteri dari kalangan minoritas, baik minoritas agama, etnik, maupun gender. Presiden-presiden kita di masa Reformasi itu melakoni proporsionalitas sesungguhnya. Itulah demokrasi. Bukankah kalangan minoritas yang menempati posisi kunci di pemerintahan, birokrasi, militer, dan kepolisian, bisa dihitung dengan jari?
Boleh dikatakan tidak ada protes ketika para presiden era Reformasi mengangkat pejabat dari kalangan minoritas. Tidak ada kiranya yang mempersoalkan apalagi menolak pejabat dari kalangan minoritas.
Mempersoalkan identitas mulai terjadi pada Pemilu Presiden 2014. Dibikin hoaks bahwa calon presiden Joko Widodo beragama nasrani keturunan Tionghoa Singapura. Di baliknya terkandung pesan untuk tidak memilih atau menolak Jokowi sebagai presiden karena dia nasrani dan Tionghoa.
Berawal dari situ kita doyan mempersoalkan identitas pejabat atau calon pejabat. Penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, Nico Afinta sebagai Kapolda Jatim, dan Listyo Sigit sebagai Kapolda Banten terjadi pasca-Pilpres 2014.
Akhirul kalam, siapapun yang kelak jadi kapolri, apakah dia muslim atau nasrani, Presiden Jokowi pastilah menunjuknya bukan karena identitas agamanya, melainkan karena kualitas kinerjanya. Pun, Presiden sudah memikirkan aspek proporsionalitasnya. Kita harus menghormati pilihan presiden karena mengangkat kapolri hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR. Itulah demokrasi.
