Jumat 01 Januari 2021, 05:00 WIB

Menjinakkan FPI versus ‘Mematikan’ FPI

Usman Kansong, Dewan Redaksi Media Group | Editorial
Menjinakkan FPI versus ‘Mematikan’ FPI

MI/EBET
.

Seorang cendekiawan menulis status di laman Facebook-nya merespons kedatangan  Rizieq Shihab di Bandara Soekarno. Kita tahu Rizieq disambut secara luar biasa sekembalinya dari Saudi Arabia. Sang cendekiawan menafsirkan sambutan luar biasa itu menunjukkan betapa dahsyatnya karisma seorang Rizieq.
 
Sang cendekiawan menulis begini: Sejak awal kontestasi saya berulang kali memperingatkan kepada pejabat negara bahwa Rizieq akan tumbuh jauh lebih besar dari yang sewajarnya jika negara menggunakan pasukan aparatusnya. Hanya dengan menggunakan sarana budaya dan intelektual negara bisa membawa Rizieq ke tempat sosial dan budaya aslinya….

Sang cendekiawan kiranya mempertentangkan pendekatan kultural dan pendekatan struktural dalam “menaklukkan” Rizieq dan Front Pembela Islam. Sang cendekiawan kiranya lebih memilih pendekatan kultural. Saya mengenal sang cendekiawan seorang antropolog. Wajar bila dia lebih memilih pendekatan kultural.

“Apakah sebaiknya Rizieq dijinakkan atau ‘dimatikan’?” tanya seorang pejabat keamanan kepada saya. Pertanyaan sang pejabat kiranya serupa dengan perdebatan apakah kita semestinya menggunakan pendekatan kultural atau pendekatan struktural untuk menaklukkan Rizieq dan FPI-nya. Menjinakkan pendekatan kultural, ‘mematikan’ pendekatan struktural.

Kita tahu FPI lahir dari “pembinaan” aparat di awal-awal reformasi. Aparat seperti membiarkan FPI melakukan berbagai tindakan polisional terhadap berbagai “pelanggaran hukum” dalam istilah hukum negara atau “kemaksiatan” dan “kesesatan” dalam bahasa hukum agama. FPI menggerebek perjudian, bar, kantor Majalah Playboy Indonesia, hingga menyerang kelompok Ahmadiyah dan Syiah. 

Pembiaran ini kiranya bagian dari pembinaan. Ini bisa dikatakan satu pendekatan kultural. FPI dan Rizieq ternyata makin besar. Itu artinya pendekatan kultural justru menyebabkan Rizieq dan FPI besar.

Pemerintahan Presiden Susulo Bambang Yudhoyono mencoba menjinakkan dan memelihara Rizieq dan FPI. Menjinakkan kemudian merawat tentu membuat yang dijinakkan dan dirawat itu tumbuh besar.  Itulah sebabnya Robin Bush menyatakan SBY bertanggung jawab atas meningkatnya intoleransi yang dilakoni kelompok-kelompok semacam FPI.

Robin Bush menulis, ‘Tak disangsikan bahwa selama periode kepresidenan Yudhoyono, Indonesia mengalami peningkatan kadar intoleransi beragama, ditambah meningkatnya kekerasan agama dan kontraksi dalam hak-hak minoritas agama. Penganut Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen menjadi korban serius dari kecenderungan semacam itu, tetapi meningkatnya intoleransi agama juga dirasakan kalangan muslim Sunni liberal dan ateis. Pemerintah pusat secara signifikan menjadi kunci pendorong di belakang kecenderungan tersebut dan Yudhoyono, sebagai kepala pemerintahan sepanjang 2004-2014, harus bertanggung jawab…’.

Pemerintah SBY boleh jadi bermaksud menaklukkan FPI dengan membinanya melalui pendekatan kultural. Namun, yang terjadi FPI dan Rizieq justru tumbuh makin besar. Sekali lagi, pendekatan kultural untuk menaklukkan FPI justru membuatnya makin besar.

Berdasarkan fakta-fakta FPI justru makin besar karena pendekatan kultural, kembali ke pertanyaan pejabat keamanan tadi apakah FPI sebaiknnya dijinakkan atau ‘dimatikan’, saya tegas menjawab ‘dimatikan.’ Saya menjawab negara semestinya menggunakan pendekatan struktural untuk menaklukkan FPI.

Negara melakukan itu, menggunakan pendekatan struktural untuk menaklukkan Rizieq dan FPI-nya. Polisi telah menjadikan Rizieq sebagai tersangka dalam sejumlah kasus kerumunan. Sebentar lagi boleh jadi polisi akan membuka kembali penyidikan kasus chat mesum Rizieq atas perintah pengadilan.

PTPN menyomasi FPI untuk mengosongkan lahan miliknya di Megamendung. Bogor, Jawa Barat, yang dikuasai FPI. FPI membangun Markaz Syariah di sana.  PTPN ialah BUMN, bagian dari negara. Somasi pendekatan hukum, pendekatan struktural. Itu artinya dalam kasus ini, negara juga menggunakan pendekatan struktural terhadap FPI.

Pemerintah juga melarang kegiatan FPI. Pertimbangan hukum yang mendasari pelarangan itu. Pendekatan hukum ialah pendekatan struktural.  Pelarangan kegiatan FPI merupakan pendekatan struktural.

Kita masih menantikan efektivitas pendekatan struktural yang dilakukan pemerintah terhadap FPI. Yang pasti, fakta-fakta menunjukkan pendekatan kultural justru membuat FPI makin besar. Pendekatan struktural semestinya ampuh menaklukkan FPI.

Baca Juga

MI/Ebet

Raffi Ahmad sang Influencer

👤Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group 🕔Jumat 22 Januari 2021, 05:00 WIB
“UDAH nggak jamannya anak muda apatis sama negara. Yuk! Saya...
MI/Ebet

Parlemen Butuh Pedoman Bermedsos

👤Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group 🕔Kamis 21 Januari 2021, 05:00 WIB
BERSELANCAR di media sosial sudah menjadi gaya hidup anggota parlemen di Senayan. Namun, berselancar tanpa batas bisa tergelincir karena...
Dok.MI/Ebet

Garam dan GeNose

👤Administrator 🕔Rabu 20 Januari 2021, 05:00 WIB
KETERBATASAN dan kekurangan tidak melulu berbanding lurus dengan jalan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya