Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Menjinakkan FPI versus ‘Mematikan’ FPI

Usman Kansong, Dewan Redaksi Media Group
01/1/2021 05:00
Menjinakkan FPI versus ‘Mematikan’ FPI
(MI/EBET)

Seorang cendekiawan menulis status di laman Facebook-nya merespons kedatangan  Rizieq Shihab di Bandara Soekarno. Kita tahu Rizieq disambut secara luar biasa sekembalinya dari Saudi Arabia. Sang cendekiawan menafsirkan sambutan luar biasa itu menunjukkan betapa dahsyatnya karisma seorang Rizieq.
 
Sang cendekiawan menulis begini: Sejak awal kontestasi saya berulang kali memperingatkan kepada pejabat negara bahwa Rizieq akan tumbuh jauh lebih besar dari yang sewajarnya jika negara menggunakan pasukan aparatusnya. Hanya dengan menggunakan sarana budaya dan intelektual negara bisa membawa Rizieq ke tempat sosial dan budaya aslinya….

Sang cendekiawan kiranya mempertentangkan pendekatan kultural dan pendekatan struktural dalam “menaklukkan” Rizieq dan Front Pembela Islam. Sang cendekiawan kiranya lebih memilih pendekatan kultural. Saya mengenal sang cendekiawan seorang antropolog. Wajar bila dia lebih memilih pendekatan kultural.

“Apakah sebaiknya Rizieq dijinakkan atau ‘dimatikan’?” tanya seorang pejabat keamanan kepada saya. Pertanyaan sang pejabat kiranya serupa dengan perdebatan apakah kita semestinya menggunakan pendekatan kultural atau pendekatan struktural untuk menaklukkan Rizieq dan FPI-nya. Menjinakkan pendekatan kultural, ‘mematikan’ pendekatan struktural.

Kita tahu FPI lahir dari “pembinaan” aparat di awal-awal reformasi. Aparat seperti membiarkan FPI melakukan berbagai tindakan polisional terhadap berbagai “pelanggaran hukum” dalam istilah hukum negara atau “kemaksiatan” dan “kesesatan” dalam bahasa hukum agama. FPI menggerebek perjudian, bar, kantor Majalah Playboy Indonesia, hingga menyerang kelompok Ahmadiyah dan Syiah. 

Pembiaran ini kiranya bagian dari pembinaan. Ini bisa dikatakan satu pendekatan kultural. FPI dan Rizieq ternyata makin besar. Itu artinya pendekatan kultural justru menyebabkan Rizieq dan FPI besar.

Pemerintahan Presiden Susulo Bambang Yudhoyono mencoba menjinakkan dan memelihara Rizieq dan FPI. Menjinakkan kemudian merawat tentu membuat yang dijinakkan dan dirawat itu tumbuh besar.  Itulah sebabnya Robin Bush menyatakan SBY bertanggung jawab atas meningkatnya intoleransi yang dilakoni kelompok-kelompok semacam FPI.

Robin Bush menulis, ‘Tak disangsikan bahwa selama periode kepresidenan Yudhoyono, Indonesia mengalami peningkatan kadar intoleransi beragama, ditambah meningkatnya kekerasan agama dan kontraksi dalam hak-hak minoritas agama. Penganut Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen menjadi korban serius dari kecenderungan semacam itu, tetapi meningkatnya intoleransi agama juga dirasakan kalangan muslim Sunni liberal dan ateis. Pemerintah pusat secara signifikan menjadi kunci pendorong di belakang kecenderungan tersebut dan Yudhoyono, sebagai kepala pemerintahan sepanjang 2004-2014, harus bertanggung jawab…’.

Pemerintah SBY boleh jadi bermaksud menaklukkan FPI dengan membinanya melalui pendekatan kultural. Namun, yang terjadi FPI dan Rizieq justru tumbuh makin besar. Sekali lagi, pendekatan kultural untuk menaklukkan FPI justru membuatnya makin besar.

Berdasarkan fakta-fakta FPI justru makin besar karena pendekatan kultural, kembali ke pertanyaan pejabat keamanan tadi apakah FPI sebaiknnya dijinakkan atau ‘dimatikan’, saya tegas menjawab ‘dimatikan.’ Saya menjawab negara semestinya menggunakan pendekatan struktural untuk menaklukkan FPI.

Negara melakukan itu, menggunakan pendekatan struktural untuk menaklukkan Rizieq dan FPI-nya. Polisi telah menjadikan Rizieq sebagai tersangka dalam sejumlah kasus kerumunan. Sebentar lagi boleh jadi polisi akan membuka kembali penyidikan kasus chat mesum Rizieq atas perintah pengadilan.

PTPN menyomasi FPI untuk mengosongkan lahan miliknya di Megamendung. Bogor, Jawa Barat, yang dikuasai FPI. FPI membangun Markaz Syariah di sana.  PTPN ialah BUMN, bagian dari negara. Somasi pendekatan hukum, pendekatan struktural. Itu artinya dalam kasus ini, negara juga menggunakan pendekatan struktural terhadap FPI.

Pemerintah juga melarang kegiatan FPI. Pertimbangan hukum yang mendasari pelarangan itu. Pendekatan hukum ialah pendekatan struktural.  Pelarangan kegiatan FPI merupakan pendekatan struktural.

Kita masih menantikan efektivitas pendekatan struktural yang dilakukan pemerintah terhadap FPI. Yang pasti, fakta-fakta menunjukkan pendekatan kultural justru membuat FPI makin besar. Pendekatan struktural semestinya ampuh menaklukkan FPI.



Berita Lainnya
  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik