Membuka Hubungan dengan Israel

SAHARA Barat, selain raja dan Islam, merupakan isu yang mesti steril dari kritik pers dan masyarakat di Maroko. Kalangan pers menyebut isu Sahara Barat dan dua isu lainnya itu sebagai red zone, zona merah, zona berbahaya. Begitu informasi yang saya dapat dari sejumlah  wartawan dan warga Maroko saat saya mengikuti Fellowships Senior Journalist Seminar yang dihelat East-West Center, Honolulu, di Amerika Serikat, Filipina, dan Maroko, pada 2017.

Kerajaan Maroko mengklaim wilayah Sahara Barat sebagai salah satu wilayah Provinsi Selatannya. Maroko mencaplok wilayah itu pada 1975 yang mengarah ke perang gerilya dengan pasukan adat sampai gencatan senjata berlangsung pada 1991. Proses perdamaian sejauh ini gagal untuk memecahkan kebuntuan politik.

Presiden Donald Trump pekan lalu mengumumkan Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Pengakuan itu imbalan atas kesediaan Maroko memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel. Normalisasi hubungan diplomatik Maroko-Israel itu menghadirkan kontroversi di dalam dan luar negeri.

Karthum, ibu kota Sudan, pada 1967 menjadi lokasi Liga Arab mendeklarasikan ‘tiga tidak’ (three nos): tidak ada damai dengan Israel, tidak ada pengakuan, tidak ada negosiasi. Karthum menjadi simbol sejarah konflik Israel-Palestina. Karthum melupakan deklarasi ‘tiga tidak’ itu.  Pada 23 Oktober 2020, Sudan menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat mengeluarkan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme.

Sebelumnya, Uni Emirat Arab dan Bahrain memulihkan hubungan dengan Israel. Sebagai imbalan bagi UEA, Perdana Menteri Israel  Benjamin Netanyahu bersedia menangguhkan rencana kontroversial mencaplok bagian Tepi Barat. Bagi Bahrain, pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel akan menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

Pulihnya hubungan diplomatik sejumlah negara muslim berkat diplomasi Trump. Penerusnya, Joe Biden, kiranya akan meneruskan kebijakan pendahulunya dalam soal Palestina-Israel. Bagi Amerika Serikat, solusi dua negara, yakni pengakuan atas kedaulatan Palestina dan Israel, menjadi cara mengakhiri konflik kedua negara. Kedua negara tidak mengakui kedaulatan satu sama lain. Negaranegara muslim tidak   mengakui kedaulatan Israel.

Oman dan Indonesia diberitakan Jerusalem Post sebagai negara berikutnya yang akan memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel. Jerusalem Post menulis pembukaan hubungan diplomatik kedua negara dan Israel diumumkan sebelum Trump lengser pada 20 Januari  2021.

Presiden Abdurrahman Wahid di awal pemerintahannya mewacanakan pembukaan hubungan dagang, bukan hubungan diplomatik, dengan Israel. Presiden Gus Dur ketika itu melihat potensi keuntungan ekonomi yang diperoleh Indonesia dari hubungan dagang dengan Israel.

Jika saja hubungan dagang Indonesia-Israel terjadi, ini serupa hubungan Indonesia-Taiwan. Indonesia punya hubungan ekonomi, tidak hubungan diplomatik, dengan Taiwan. Indonesia tidak mengakui kedaulatan Taiwan. Itu karena Indonesia menjalankan One China Policy, kebijakan satu Tiongkok. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian negaranya.

Namun, karena ditentang di dalam negeri, rencana membuka hubungan dagang dengan Israel tak berlanjut. Indonesia hanya punya kebijakan visa calling bagi warga negara Israel yang berencana berkunjung ke Indonesia. Jika ada warga Israel mengajukan visa, Direktorat Jenderal Imigrasi membahas apakah akan menerbitkannya atau tidak.

Isu Indonesia bakal membuka hubungan diplomatik dengan Israel diklop-klopkan dengan pertemuan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Presiden Trump di Amerika Serikat dan pertemuan Presiden Jokowi dan Menlu AS Mike Pompeo di Jakarta tempo hari. Seolah ada negosiasi dalam pertemuan-pertemuan itu supaya Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Kemenlu RI membantah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kemenlu menegaskan Indonesia konsisten  menjalankan amanah konstitusi, yakni ‘kemerdekaan ialah hak segala bangsa’. Presiden Jokowi dalam pidatonya di sidang umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September lalu menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina.

Indonesia sejauh ini berpegang teguh pada solusi dua negara. Solusi dua negara yang tercantum dalam resolusi PBB 1974 kiranya menjadi satu-satunya cara menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Konstitusi juga mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sampai Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, Indonesia boleh mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, demi terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia serta keadilan sosial.