Vaksin Covid-19 tak Perlu Halal

KESELAMATAN rakyat hukum tertinggi. Begitu adagium yang sering kita dengar atau baca belakangan ini. Saking sering mendengar dan membacanya, kita sampai hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Bahasa latinnya, solus populi suprema lex, pun kita hafal dan fasih mengucapkannya.

Adagium keselamatan rakyat hukum tertinggi kita baca dan dengar selama pandemi covid-19 melanda dunia. Pandemi covid-19 merupakan situasi darurat. Itu artinya adagium itu berlaku dalam situasi darurat.

Adagium keselamatan rakyat hukum tertinggi berlaku universal dalam situasi darurat kapan dan di mana pun. Ia berlaku bukan hanya bagi hukum negara, melainkan juga semestinya hukum agama, sejauh dalam situasi darurat.

Dalam Islam, misalnya, dalam situasi kelaparan dan tidak ada makanan lain selain, katakanlah babi, muslim diperbolehkan mengonsumsinya. Muslim haram memakan babi dalam situasi normal. Itu artinya dalam situasi darurat yang haram jadi halal.

Logikanya, bila sesuatu yang jelas-jelas haram jadi halal dalam situasi darurat, sesuatu yang belum jelas haramnya semestinya otomatis halal dalam situasi serupa. Vaksin covid-19, misalnya, yang belum diketahui haramnya, semestinya otomatis halal karena kita berada dalam situasi darurat pandemi covid-19. Tak perlu repotrepot bikin fatwa segala.

Adagium keselamatan rakyat hukum tertinggi menyiratkan keutamaan akan keselamatan, keamanan, kesehatan, kehidupan. Agama pasti mengutamakan keselamatan dan kehidupan manusia. Kita halal mengonsumsi babi karena bila kita tidak mengonsumsinya kita mati kelaparan. Kita halal mengonsumsi babi supaya kita tetap hidup. Kita halal mengonsumsi babi demi mempertahankan kehidupan.

Vaksinasi covid-19 penting untuk meningkatkan imunitas manusia terhadap serangan virus korona yang mematikan, yang sampai kemarin telah membunuh 1,5 juta lebih manusia di muka bumi. Tak diragukan vaksin Sinovac dan lainnya sangat penting untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Vaksin exit strategy utama dari pandemi covid-19.

Oleh karena itu, kita sebetulnya tak memerlukan fatwa untuk kehalalan vaksin. Majelis Ulama Indonesia tak perlu repot-repot bersidang untuk menerbitkan fatwa halal bagi vaksin covid-19. Pemerintah dan rakyat tak perlu repot-repot menunggu MUI mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin covid-19. Vaksin otomatis halal.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang semestinya repot mengawasi dan menentukan keamanan vaksin covid-19. Keamanan vaksin lebih utama daripada kehalalannya.

Di Malaysia, vaksin covid-19 tak perlu halal. Menurut Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah, keputusan vaksin covid-19 tak perlu halal justru untuk menghilangkan kekhawatiran kaum muslim ketika divaksinasi. Dengan logika terbalik, keperluan akan fatwa halal vaksin covid-19 malah menghadirkan kekhawatiran kaum muslim di Indonesia.

Baiklah, sebagai bangsa yang punya ‘falsafah’ kalau bisa dibikin repot untuk apa dibuat simpel, kita pun berepot-repot dahulu demi berhalal-halal kemudian. Kita berharap MUI dalam waktu tidak terlalu lama mengeluarkan fatwa halal. Bila ditemukan bahan-bahan haram di dalamnya, vaksin harus dinyatakan halal. Alasannya, ya itu tadi, vaksin menjaga kehidupan di situasi darurat pandemi covid-19.

MUI kiranya lebih bagus bikin fatwa vaksinasi wajib hukumnya bagi muslim yang mesti divaksinasi berdasarkan aturan pemerintah. Gitu aja kok repot.