Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIK ‘gubernur terpopuler’ di mesin pencari Google. Berita online yang keluar pada umumnya berjudul Anies Jadi Gubernur Terpopuler di Media Digital 2020.
Berita-berita itu bersumber dari cicitan di akun Twitter milik Anies Baswedan pada 26 November: “Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta menjadi Pemenang Anugerah Humas Indonesia Kategori Pemerintah Provinsi Terpopuler di Media Digital 2020 dan Pemenang Anugerah Humas Indonesia Kategori Gubernur Terpopuler di Media Digital 2020.”
Tidak ada yang salah dengan cicitan Anies, hanya informasi yang disampaikan kurang lengkap sebab tidak ada pemenang tunggal dalam Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2020. Anies Baswedan dan Pemprov Jakarta bukanlah pemenang tunggal, melainkan kondisi itu mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publikasi.
Tahun ini, AHI 2020 menghadirkan dua kategori pemenang, yaitu anugerah pemerintah daerah terpopuler di media digital 2020 dan anugerah pemimpin publik terpopuler di media digital 2020.
Ada lima pemerintah provinsi terpopuler, yaitu Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Adapun gubernur terpopuler (berdasarkan alfabet) ialah Anies Baswedan (Jakarta), Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), I Wayan Koster (Bali), Nurdin Abdullah (Sulawesi Selatan), dan Ridwan Kamil (Jawa Barat).
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil ialah tiga gubernur yang selalu bersaing ketat dalam berbagai survei. Ketiganya disebut bisa dan pantas menjadi calon presiden pada 2024 berdasarkan survei Indikator Politik pada Juli lalu.
Nama tiga gubernur itu kembali muncul sebagai kepala daerah yang unggul dalam menangani covid-19 berdasarkan survei Indikator Politik pada Agustus. Akan tetapi, penanganan covid-19 itu pula yang bakal menjadi kerikil dalam perjalanan Anies Baswedan.
Pada mulanya di antara tiga gubernur itu tidak ada yang menonjol dan bahkan cenderung imbang. “Selisih nilai yang mereka dapatkan di semua aspek kepemimpinan dalam penanganan covid-19 tidak sampai 3%,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada 20 Agustus.
Anies Baswedan pada masa awal penanganan covid-19 bersuara lantang untuk menindak tegas warga yang masih membuat kerumunan atau kegiatan mengumpulkan orang banyak. Pada 23 Maret, Anies meminta masyarakat untuk menghindari atau menjauhi berbagai kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang. Jika ada pihak yang memaksa, pihak kepolisian akan menindak tegas.
Ketegasan yang dimaksudkan Anies, seperti yang diungkapkannya dalam video yang diunggah akun Instagram @humasjakfire, pada 15 September, ialah tegas tapi bukan berarti bengis ataupun kasar.
Sepertinya ketegasan Anies sangat tampak dalam kata-kata, tidak dalam perbuatan. Ia terkesan membiarkan terjadinya kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November. Meski demikian, Anies menampik kesan pembiaran tersebut.
Boleh-boleh saja Anies Baswedan menampik, warga berpendapat lain. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 26 November menyebutkan sekitar 42% warga setuju dengan pendapat bahwa, “Gubernur DKI Jakarta telah gagal menjalankan aturan PSBB secara adil kepada semua warga DKI Jakarta tanpa memandang etnik, agama, atau golongannya,” sedangkan yang tidak setuju 33%.
Apakah Anies benar-benar gagal dan harus bertanggung jawab atas pelanggaran PSBB, masih menunggu penyidikan kasus kerumun an Rizieq di Polda Metro Jaya. Kepolisian sudah minta klarifikasi Anies dan sampai sekarang belum ada penetapan tersangka.
Tanpa berlama-lama menunggu siapa yang bersalah menurut hukum, Anies pun mencopot Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih dari jabatan masing-masing karena dinilai gagal mengantisipasi serta menangani kerumunan orang di Petamburan pada 14 November. Pencopotan yang berlaku sejak 24 November itu kental bernuansa cuci tangan.
Kasus kerumunan bisa saja menjadi batu sandungan menuju 2024. Apalagi, temuan lain dari survei SMRC ialah menyangkut popularitas dan likeability (kedisukaan), Anies memang populer (81%), tapi tingkat disukai berada di lapisan kedua (74%) bersama Prabowo Subianto (75%) dan Agus Harimurti Yudhoyono (76%). Pada lapisan paling atas tingkat disukai ialah Ridwan Kamil (85%), Ganjar Pranowo (85%), Sandiaga Uno (84%), dan Khofi fah Indar Parawansa (83%). Rizieq berada jauh di bawah (43%).
Para kepala daerah yang disukai ialah mereka yang tidak hanya mengandalkan kata-kata, tapi juga paling utama ialah perbuatan. Utamanya perbuatan untuk mencegah laju penyebaran covid-19 dan ini menjadi tiket menuju suksesi nasional 2024.
LIMA tahun lalu (21 Januari 2021), di forum Podium ini saya menulis tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
ADA sejumlah pertanyaan terkait dengan peristiwa bunuh diri anak SD berumur 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur, dua pekan lalu.
DI negeri ini, yang kerap mendadak bukan cuma banjir bandang, melainkan juga kebijakan. Akibatnya sami mawon, sama-sama menyusahkan rakyat.
DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.
SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan
TANGIS Hector Souto pecah saat lagu Tanah Airku bergemuruh membelah Indonesia Arena.
LEDAKAN ekonomi digital yang selama ini digadang sebagai mesin pertumbuhan justru menyisakan ironi.
'Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti) Mama Galo Zee (Mama saya pergi dulu)
JUDI online (judol) sejatinya bukanlah sebuah permainan keberuntungan. Ia barangkali salah satu mesin penipu paling canggih yang pernah diciptakan.
PATUT dicatat sebagai rekor nasional. Bila perlu dengan tinta tebal. Hanya dalam satu hari, lima pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri.
HUKUM dan keadilan mestinya berada dalam satu tarikan napas. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.
DI negeri ini, keadilan tak jarang tersesat di tikungan logika dan persimpangan nalar.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved