SAYA dalam satu kesempatan Selasa lalu mendengar politikus PDIP Budiman Sujatmiko kira-kira mengatakan rezim otoriter di masa lalu semestinya selesai membangun infrastruktur. Budiman menunjuk Jerman di bawah Otto von Bismarck dan Korea Selatan di era Park Chunghee sukses merampungkan pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kata Budiman, juga membangun infrastruktur, tetapi tak rampung. “Pak Jokowi yang harus menyelesaikannya,” ucap Budiman.
Perkataan Budiman mengingatkan saya pada majalah The Economist edisi 15 Oktober. Dalam ‘Banyan’, rubrik analisis tentang Asia, The Economist menyamakan Jokowi dengan Pak Harto. Jokowi, tulis The Economist, ‘Suharto with a saw’, ‘Soeharto dengan sebilah gergaji’. Majalah terkemuka itu kiranya menyetarakan Jokowi dan Pak Harto karena kedua presiden sama-sama bekerja membangun infrastruktur. The Economist juga terkesan hendak mengatakan Jokowi dan Pak Harto sama-sama otoriter.
Betul kata Budiman, Presiden Soeharto, terutama pada era 1980-an, saat booming minyak, getol membangun infrastruktur. Namun, di awal 1990-an hingga 1998, Pak Harto disibukkan dengan perkara politik, yakni mempertahankan kekuasaannya. Pembangunan infrastruktur terbengkalai.
Kepentingan ekonomi rezim Orde Baru terhadap negara lain ikut menghambat pembangunan infrastruktur Orde Baru. Saya mendapat cerita moda raya terpadu (MRT) semestinya sudah mulai dibangun sejak 1980-an. Namun, karena lobi negara produsen otomotif, MRT batal dibangun saat itu.
Celakanya, pemerintahan di era reformasi, mulai Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang getol melanjutkan atau merampungkan pembangunan infrastruktur. Jokowi ‘terpaksa’ melanjutkan dan merampungkannya. Jokowi mengambil risiko semisal dipersamakan dengan Presiden Soeharto yang otoriter serupa yang disimpulkan The Economist.
Hal lain yang tak selesai ialah meredam kelompok-kelompok radikal agama. Pemerintahan Orde Baru bisa dikatakan sukses meredam radikalisme agama. Namun, kelompok-kelompok ini bertumbuhan kembali di era reformasi. Era reformasi tak ubahnya conservative turn, dalam istilah Martin van Bruinessen. Kelompok-kelompok konservatif agama ini menemukan habitatnya di sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Robin Bush menulis, ‘Tak disangsikan bahwa selama periode kepresidenan Yudhoyono, Indonesia mengalami peningkatan kadar intoleransi beragama, ditambah meningkatnya kekerasan agama dan kontraksi dalam hal hak minoritas agama. Penganut Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen menjadi korban serius dari kecenderungan semacam itu, tetapi meningkatnya intoleransi agama juga dirasakan kalangan muslim Sunni liberal dan ateis. Pemerintah pusat secara signifi kan menjadi kunci pendorong di belakang kecenderungan tersebut dan Yudhoyono, sebagai kepala pemerintahan sepanjang 2004-2014, harus bertanggung jawab…’.
Presiden Jokowi ‘terpaksa’ menyelesaikan persoalan radikalis me dan konservatisme agama yang tak diselesaikan, malah dipelihara, pendahulunya itu. Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya, membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Jokowi dengan nyali besar mengambil risiko, misalnya disebut menerapkan demokrasi iliberal (illiberal democracy) oleh para pengamat, kelompok prodemokrasi, serta masyarakat sipil.
Satu lembaga swadaya masyarakat secara resmi mengkritik pembubaran HTI yang mereka anggap melanggar kebebasan berkumpul atau berorganisasi. Namun, kawan saya yang aktivis di LSM itu, ketika berjumpa di satu forum, berbisik kepada saya memuji editorial harian ini yang mengapresiasi keberanian Jokowi membubarkan HTI.
Begitulah, Presiden Jokowi harus bekerja menyelesaikan hal-hal yang tidak diselesaikan oleh presiden-presiden pendahulunya. Andai saja hal-hal tersebut terselesaikan, Jokowi tinggal berkonsentrasi memajukan sumber daya manusia serta ekonomi. Karena hal-hal tersebut belum terselesaikan, Jokowi mesti menyelesaikannya sembari bekerja memajukan ekonomi dan sumber daya manusia.
Presiden Jokowi kiranya sedang membentangkan karpet merah bagi para penerusnya kelak. Presiden-presiden penerus Jokowi tinggal menikmati, merawat, meneruskannya, serta berkonsentrasi mencapai kesejahteraan rakyat. Bila kelak mereka merusak hal-hal yang dirampungkan Jokowi, rakyat akan bertanya, “Nikmat mana lagi yang kalian dustakan?”
