PILPRES Amerika rasa Indonesia. Pilpres Amerika 2020 serupa Pilpres Indonesia 2019 dan 2014. Begitu lelucon politik yang muncul di media sosial.
Lelucon politik itu berawal dari kicauan David Lipson di Twitter. Jurnalis ABC Australia itu berkicau, “Feeling like Indonesian politics....” Terjemahan bebasnya, ya itu tadi, Pilpres Amerika rasa Indonesia.
Pangkal kicauan Lipson itu kiranya klaim kemenangan oleh kandidat petahana Donald Trump ketika hasil penghitungan suara belum lagi fi nal. Ini mirip klaim kemenangan oleh Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 dan 2014.
Pangkal lain ialah ancaman Trump menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Agung. Ini serupa gugatan Prabowo atas hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi pada Pilpres 2019 dan 2014.
Ross Tapsell, pengajar dan peneliti pada Australian National University, menimpali kicauan Lipson. Tapsell berkicau, “Absolutely. But it’s not truly Indonesian politics unless Trump ends up Biden’s secretary of defense.” Terjemahannya kira-kira, ‘Betul sekali. Tetapi itu tidak betul-betul mirip politik Indonesia kecuali Trump jadi menteri pertahanan.” Seusai Pilpres 2019, Prabowo, kandidat presiden yang kalah, menjadi menteri pertahanan dalam kabinet Presiden Joko Widodo.
Lelucon politik Lipson dan Tasell bukan sembarang gurauan politik, melainkan kritik terhadap praktik demokrasi di Amerika dan Indonesia. Lelucon itu hendak mengkritik betapa praktik berdemokrasi dalam Pilpres 2019 dan 2014 di Indonesia belum matang. Bagi Amerika, lelucon politik itu mengkritik betapa praktik berdemokrasi di negara kampiun demokrasi itu dalam tingkat tertentu mengalami kemunduran.
Pada masyarakat yang demokrasinya matang, tidak ada klaim kemenangan sebelum penghitungan suara rampung. Bagi Indonesia, ini menunjukkan demokrasi Indonesia jalan di tempat, masih berada dalam tahap transisi menuju demokrasi. Bagi Amerika, klaim kemenangan memperlihatkan demokrasinya mundur.
Pada masyarakat yang demokrasinya dewasa, semestinya tidak ada gugatan hasil pilpres. Gugatan, juga klaim kemenangan, menunjukkan ketidakpercayaan pemilu berlangsung adil, jujur, transparan. Gugatan, juga klaim kemenangan, bentuk praduga pilpres berlangsung curang.
Pada masyarakat yang demokrasinya matang, kandidat yang kalah segera mengucapkan selamat kepada kandidat yang menang, bahkan hanya berdasarkan hasil hitung cepat.
Itulah yang dilakukan Hillary Clinton yang segera menghubungi Trump untuk mengucapkan selamat pada Pilpres 2016 di Amerika. Itulah yang dilakukan Jusuf Kalla yang mengucapkan selamat kepada Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009 di Indonesia. Clinton dan Kalla demokrat sejati.
Pada Pilpres 2000 di Amerika, Al Gore memang menggugat kemenangan George Bush ke Mahkamah Agung. Namun, selisih perolehan suara mereka terbilang sangat kecil. Begitupun, publik mempertanyakan langkah Al Gore itu.
Kicauan Ross Tapsell bahwa Pilpres 2020 di Amerika baru dikatakan mirip Pilpres Indonesia bila Trump menjadi menteri pertahanan serupa Prabowo tentu tidak bakal terjadi. Di Amerika yang menganut sistem dua partai, pemenang mengambil semuanya; the winner takes all.
Presiden terpilih pasti akan mengambil orang-orang dari partai politiknya sebagai menteri. Trump mengambil menteri dari kalangan Republik seusai memenangi Pilpres 2016. Biden, bila menang di Pilpres 2020, pasti mengambil orang-orang Demokrat sebagai menteri. Dalam hal ini, demokrasi di Amerika sangat matang.
Kicauan Tapsell terang benderang kritik terhadap praktik politik di Indonesia, bahwa praktik berdemokrasi di Indonesia belum dewasa. Demokrasi matang mensyaratkan oposisi untuk menjalankan mekanisme check and balance.
Presiden Jokowi semestinya mengangkat menteri-menterinya dari kalangan partai koalisi. Presiden Jokowi semestinya tidak meng angkat Prabowo sebagai menteri pertahanan supaya bekas rival dan partainya tetap berada di luar pagar kekuasaan, terus menjadi oposisi, konsisten melaksanakan check and balance.
Tentu saja Trump di Pilpres 2020 dan Prabowo di Pilpres 2019 dan 2014 punya seribu satu argumen untuk mengklaim kemenangan serta untuk menggugat ke MA atau MK. Pun, Presiden Jokowi punya seribu satu alasan merekrut Prabowo sebagai menterinya.
Bagaimanapun, Pilpres Amerika dan lelucon politik yang menyertainya kiranya bisa menjadi pelajaran untuk memulihkan demokrasi di ‘Negeri Paman Sam’ itu. Di tangan Trump, dengan ideologi populisme sayap kanannya, demokrasi mengalami kemunduran. Itulah sebabnya Joe Biden berkata, “Kita rebut kembali demokrasi Amerika.”
Bagi Indonesia, Pilpres Amerika dan lelucon politik yang mengekornya mesti juga diposisikan sebagai pelajaran menaikkan kelas demokrasi dari transisi demokrasi menjadi demokrasi sesungguhnya. Survei Badan Pusat Statistik menyebut indeks demokrasi Indonesia naik, tetapi sejumlah pakar menyebut praktik demokrasi di Indonesia mundur menjadi yang disebut demokrasi iliberal.
