Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Partai Buruh

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
12/10/2020 05:00
Partai Buruh
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

PERJUANGAN buruh lewat unjuk rasa tidak selalu menuai hasil. Perlu mengubah strategi perjuangan dari parlemen jalanan dengan membentuk Partai Buruh.

Ribuan orang menamakan diri buruh unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya, pekan lalu. Mereka menuntut banyak soal yang dipicu pengesahan UU Cipta Kerja. Sebagian dari demo tidak tahu substansi yang diperjuangkan.

Tidak tahu substansi perjuangan karena mereka diajak, tepatnya dibajak. Presiden Joko Widodo menyebut demonstrasi itu pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi dari undang-undang dan hoaks di media sosial.

Esensi persoalan laten perburuhan di Indonesia ialah masalah kemanusiaan yang amat memilukan. Persoalan pada anak-anak yang harus menjadi pekerja dalam usia yang sangat muda. Pada perempuan muda yang  dipercepat menjadi ibu rumah tangga tanpa merasa ada kesalahan yang patut disesalkan.

Persoalan buruh di Indonesia juga terjadi pada migrasi besar tenaga-tenaga tidak terdidik ke luar negeri. Banyak di antara mereka, terutama asal Nusa Tenggara Timur, kembali tanpa nyawa.

Masalah kemanusiaan yang amat memilukan buruh itu hadir silih berganti bersamaan pergantian rezim sejak reformasi. Penelitian Muhammad Zuhdan (2014) memaparkan persoalan buruh sejak Presiden BJ Habibie sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat rezim Habibie, isu yang berkembang adalah pembebasan tokoh buruh, ratifi kasi konvensi perburuhan, pendirian serikat buruh, dan otonomisasi perburuhan dari kooptasi dan intervensi penguasa.

Kemudian, saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, isu buruh mulai merambah ke wilayah kebijakan pemerintah, yaitu isu penolakan kenaikan BBM, isu menolak kenaikan anggaran militer, isu menolak disahkannya UU PPK dan UU PHI, isu kepemimpinan buruh yang kuat, dan isu konsolidasi penyatuan serikat buruh.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, buruh dan NGO dirangkul. Memasuki pemerintahan SBY, isu yang berkembang adalah tuntutan kenaikan upah, isu jaminan sosial, BPJS, isu kesetaraan dan keadilan gender, isu kewarganegaraan, isu pendirian partai buruh, dan isu kepemimpinan tunggal buruh.

Penelitian Muhammad Zuhdan sampai pada kesimpulan bahwa gerakan buruh di Indonesia sudah sampai fase gerakan New Labour yang tidak hanya berkutat pada masalah upah atau hubungan industrial semata, tapi sudah jauh melangkah ke isuisu yang bersifat politik praktis maupun politik makro.

Mengapa buruh tidak mengubah metode perjuangan dari parlemen jalanan menuju parlemen sesungguhnya? Bisakah buruh membentuk partai sendiri seperti di luar negeri?

Buruh di negeri ini pada dasarnya ogah berorganisasi. Faktanya, jumlah buruh yang tergabung di serikat buruh memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pekerja formal secara keseluruhan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada Maret, jumlah buruh yang tergabung di dalam organisasi serikat buruh cuma 3.378.808 orang. Mereka bergabung ke dalam 195 unit konfederasi dan 1.051 unit federasi. Padahal, data dari BPS menyebutkan jumlah pekerja formal pada 2019 sebanyak 55.272.968 orang.

Dodi Faedlulloh sempat meneliti kegagalan gerakan buruh dan partai buruh pascareformasi. Pada 1999 hadir Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP), dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Tidak ada satu pun partai-partai itu yang memperoleh kursi di parlemen.

Pemilu 2004 hanya menyisakan satu partai buruh yang berhasil lolos verifi kasi dan menjadi kontestan, yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Partai ini merupakan perubahan nama dari PBN yang sebelumnya ikut pada Pemilu 1999. Namun, partai ini kembali gagal memperoleh kursi dalam pemilu nasional, yang hanya mendapatkan 636.397 suara (0,56%).

Begitu juga Pemilu 2009, partai yang memiliki kaitan dengan buruh yang mengikuti pemilu ialah Partai Buruh (PB) yang tak lain merupakan nama baru dari PBSD. Selain PB, ada Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). PB mendapatkan 265.203 suara (0,25%) dan PPPI memperoleh 745.625 suara (0,72%).

Dua pemilu terakhir, pentolan buruh tidak mau lagi berjuang untuk membentuk partai politik. Elite buruh bersikap pragmatis, cukup mendukung calon presiden.

Dukunglah calon presiden jika elite buruh mau berkantor di Istana. Jika ingin memengaruhi kebijakan legislasi, bentuklah partai politik sendiri atau berafi liasilah dengan partai yang sudah ada. Hanya itu cara buruh membangun posisi tawar. Jangan mau menjadi buruh demo alias orang yang dibayar untuk demo.



Berita Lainnya
  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.