Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Aib Besar Pilkada

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
24/9/2020 05:00
Aib Besar Pilkada
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

PILKADA 2020 berbiaya Rp20 triliun sesungguhnya sedang mempertontonkan aib besar. Mempertontonkan tabiat tidak punya kesadaran hukum oleh sebagian calon kepala daerah.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kamus mendefenisikan kesadaran hukum itu sebagai kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.

Kesadaran hukum yang datang dari dalam diri sendiri itu yang kini kian menjauhi calon kepala daerah. Menjauh karena mereka dirasuki syahwat kekuasaan, sehingga menerabas batas kepatutan.

Sungguh ironis. Pemerintah harus mencarikan cara baru untuk memaksakan para calon kepala daerah mematuhi protokol kesehatan. Padahal, ketentuan itu terang-benderang diatur regulasi KPU.

Cara yang ditempuh antara lain Menko Polhukam Mahfud MD bersama Mendagri Tito Karnavian mengumpulkan para sekjen partai politik. Para sekjen dikumpulkan pada Selasa (22/9) untuk menyepakati agar peserta Pilkada 2020 mematuhi protokol kesehatan.

Tegas dikatakan bahwa cara yang diambil pemerintah itu tidak sepenuhnya bijak. Sebab, calon kepala daerah tidak semuanya diusung partai politik. Ada 66 paslon dari jalur independen terpaksa, tepatnya dipaksa, mengikuti kesepakatan pemerintah dan para sekjen parpol meski kesepakatan itu baik adanya.

Kesepakatan itu antara lain penetapan pasangan calon dilakukan kemarin dalam rapat pleno tertutup, pengambil undian nomor urut pada hari ini hanya dihadiri paslon dan 1 orang tim.

Janganlah heran bila ada yang menyebutkan bahwa sikap negarawan telah dibunuh secara sadis dan terang-terangan oleh para calon kepala daerah. Karena itu, muncul tuntutan menunda pilkada demi keselamatan rakyat di masa pandemi covid-19.

Tuntutan menunda pilkada tidak dikabulkan. Wajar belaka bila muncul ajakan tetap menjaga kewarasan agar tidak memilih calon kepala daerah yang mengabaikan protokol kesehatan.

Bahkan, ada pula yang terang-terangan memilih golput sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan.

Mematuhi protokol kesehatan wajib hukumnya kalau tidak mau pilkada menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Apalagi, hasil penelitian Bawaslu yang diumumkan 22 September menyebutkan pandemi covid-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Ada 9 indikator kerawanan yang dipakai Bawaslu, yaitu penyelenggara pemilu terinfeksi covid-19; penyelenggara pemilu yang meninggal karena covid-19; penyelenggara pemilu yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas.

Selain itu, lonjakan pasien covid-19; lonjakan pasien covid19 meninggal dunia; informasi tentang pasien covid-19 tidak tertangani oleh fasilitas kesehatan; penyelenggara pemilu mengundurkan diri terkait covid-19 (tertular, khawatir tertular, pencegahan pribadi); masyarakat, tokoh masyarakat/organisasi kemasyarakatan menolak penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi; dan perubahan status wilayah terkait pandemi.

Ada peningkatan signifi kan jumlah daerah yang masuk kategori rawan tinggi dari aspek pandemi covid-19. Pada IKP yang dirilis Juni, hanya ada 27 kabupaten/kota yang masuk kategori rawan tinggi. Namun, setelah dimutakhirkan pada September, jumlahnya menjadi 50 kota/kabupaten yang dinyatakan rawan tinggi.

Dari 50 kabupaten/kota tersebut, sepuluh daerah yang paling tinggi tingkat kerawanannya ialah Kota Depok, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Manado, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Bandar Lampung.

Penelitian Bawaslu juga mencatat bahwa pada tingkat provinsi, seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemik.

Urutannya ialah Kalimantan Tengah, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, dan terakhir Kalimantan Utara. Pilkada di tengah pandemi yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat itu yang menuntut kesadaran hukum para calon kepala daerah. Apalagi, mereka yang kemarin resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah ialah orang-orang yang sehat rohani dan jasmani.

Calon kepala daerah mestinya menjadi sumur keteladanan yang tak kering ditimba. Jangan biarkan anak-anak zaman now menengok batu nisan negarawan untuk mencari sosok anutan.

Masih ada kesempatan sampai 9 Desember untuk menjadikan diri mereka layak dan pantas sebagai anutan rakyat.



Berita Lainnya
  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.