MENTERI-MENTERI Jokowi dikatakan mengeroyok Anies. Mereka disebut mengeroyok Anies lantaran menyampaikan dampak ekonomi kebijakan Anies yang mendadak akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran covid-19 di Jakarta mulai 14 September 2020.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengumuman Anies bahwa Jakarta bakal menerapkan PSBB bikin indeks harga saham gabungan anjlok sampai hampir 5% sehingga dihentikan perdagangannya pada Kamis, 10 September 2020.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kebijakan Anies akan menekan kembali industri manufaktur yang sudah mulai menggeliat. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto berkata kebijakan PSBB Anies bakal mengganggu jalur distribusi barang. Agus meminta Anies supaya jalur distribusi di wilayah yang terkena PSBB tetap berjalan.
Pernyataan para menteri kiranya normatif belaka. Sejak kapan orang yang menyampaikan secara normatif dampak satu kebijakan, meski secara bersama-sama, dikatakan mengeroyok?
Entah diorkestrasi atau tidak, sebutan mengeroyok sukses menjadikan Anies sebagai korban yang harus dibela. Bila diorkestrasi, bahasa kerennya playing victim.
Bukan cuma sebagai korban, Anies juga dibela sebagai pahlawan karena kebijakan PSBB-nya sepintas dianggap pas sebab lebih mengutamakan kesehatan. Bersamaan dengan itu, muncul keroyokan kepada para menteri bahwa mereka cuma mementingkan ekonomi, mementingkan duit. Pemerintah pusat dikeroyok karena dianggap menghalang-halangi kebijakan Anies.
Akan tetapi, kata Anies, Presiden Jokowi menyetujui kebijakan PSBB DKI. “Dalam pandemi, kesehatan dan keselamatan masyarakat ialah yang utama. Beliau mengatakan jangan dulu restart ekonomi bila wabah belum tertangani,” tegas Anies.
Presiden memang berulang kali mengatakan hal normatif itu secara terbuka. Namun, apakah itu artinya Presiden menyetujui PSBB DKI? Lalu, apakah penerapan PSBB memerlukan persetujuan presiden? Presiden justru mengatakan PSBB mikro lebih efektif.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan kebijakan Anies tidak jelas. Kebijakan PSBB Anies bakal percuma bila tidak didukung Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok sebagai kawasan penyangga.
Apakah Bima Arya ikut-ikutan mengeroyok Anies? Saya pun jangan-jangan dikatakan sedang mengeroyok Anies. Emangnya gua pikirin.
Yang saya pikirkan, Anies semestinya meniadakan dulu ganjil-genap. Ganjil-genap menyebabkan banyak orang menumpang transportasi publik. Transportasi publik menjadi klaster penyebaran covid-19.
Saya juga memikirkan Anies menunda dulu pembukaan bioskop serta mengawasi tempat-tempat hiburan dan kumpul-kumpul yang beroperasi dengan mengabaikan protokol kesehatan.
Dengan perkataaan lain, saya memikirkan bagaimana Anies melakukan hal-hal serupa menginjak rem secara hati-hati dan penuh perhitungan, bukan menginjak rem secara mendadak. Pun saya memikirkan bagaimana Anies menambah kapasitas tempat perawatan dan ruang isolasi.
Mengumumkan pemberlakuan PSBB, apalagi pakai embel-embel ‘total’ segala, serupa menginjak pedal rem secara mendadak. Ibarat sopir, gara-gara Anies menginjak rem secara mendadak, banyak penumpang terjungkal. Pantas saja IHSG dan rupiah terjungkal. Mohon maaf, Anies kayak sopir amatir saja.
