Headline

Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.

Tim Pemulihan Ekonomi

Suryopratomo, Dewan Redaksi Media Group
21/7/2020 05:00
Tim Pemulihan Ekonomi
Suryopratomo, Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

KITA menghargai langkah pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi ketua pelaksananya bertugas menyelaraskan tugas yang sudah lebih empat bulan dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan upaya menggerakkan perekonomian masyarakat.

Akhir bulan lalu di kolom ini, kita mengusulkan kepada pemerintah membentuk gugus tugas ekonomi. Organisasi itu diperlukan agar bisa cepat mengeksekusi berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang sudah ditetapkan pemerintah. Kita membutuhkan orang yang bisa berkonsentrasi penuh menggerakkan perekonomian nasional tanpa harus terbebani urusan pemerintahan sehari-hari.

Kita tahu wabah covid-19 tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga memukul kegiatan ekonomi. Keharusan untuk tetap tinggal di rumah dan menjaga jarak membuat kegiatan ekonomi praktis terhenti. Dampak dari upaya kita membatasi penyebaran covid-19 antara lain menurunnya angka penjualan dan penerimaan, terkurasnya arus modal perusahaan, dan kemudian meningkatnya pemutusan hubungan kerja.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo berulang kali mengingatkan, penanganan ekonomi masyarakat tidak kalah penting untuk diperhatikan di samping upaya penanganan covid-19 sendiri. Ada dua alasan setidaknya yang mendasarinya. Pertama, PHK akan membuat masyarakat kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Tanpa adanya pendapatan, kemampuan untuk memperoleh makanan yang bergizi akan berkurang dan itu akan memengaruhi imunitas. Tanpa memiliki pekerjaan, orang juga akan depresi serta panik dan itu juga akan berdampak kepada penurunan imunitas.

Kedua, PHK akan membuat orang merasa tidak memiliki harapan. Kalau tidak segera dibantu untuk menyelesaikan persoalannya, orang itu akan terjebak dalam situasi frustrasi. Kita tidak boleh lupa, orang yang lapar akan mudah untuk menjadi marah, a hungry man become an angry man.

Dengan adanya Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, diharapkan, ada orang yang diserahi tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana perekonomian masyarakat bisa kembali digerakkan. Seperti Ketua Gugus Tugas Doni Monardo, ia harus siap 24 jam menyediakan waktunya untuk menginventarisasi masalah dan mencari jalan keluarnya. Bahkan dalam tiga bulan pertama Doni tidak pernah pulang ke rumah untuk memikirkan cara  mengendalikan penyebaran covid-19 di Indonesia.

Kondisi yang kita hadapi sekarang ini jauh dari menggembirakan. Di samping angka penularan covid-19 yang masih tinggi, perekonomian masih bergeming. Meski pemerintah menyediakan stimulus fi skal hampir Rp700 triliun, pemanfaatannya belum optimal. Termasuk suntikan dana Rp30 triliun yang disalurkan melalui empat bank BUMN.

Kita harus bergerak cepat karena setiap hari keadaan bisa semakin memburuk. Kita masih harus menunggu sampai awal Agustus nanti seberapa dalam perlambatan ekonomi yang terjadi pada kuartal II lalu. Presiden Joko Widodo sudah memberikan indikasi, perekonomian kita akan bisa tertekan sampai minus 4,3%.

Sekarang ini yang perlu dilakukan bagaimana menyediakan anggaran yang mencukupi untuk mengendalikan penyebaran covid-19. Kedua, menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin yang terdampak covid-19, dengan memberikan dana bantuan tunai. Ketiga, memberikan bantuan modal kerja kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan besar agar mereka bisa tetap berproduksi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada lebih banyak orang.

Komite Pemulihan Ekonomi Nasional harus mampu memiliki database tentang jumlah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang terdampak covid-19 di seluruh Indonesia. Terutama, usaha-usaha yang mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah yang besar, harus diketahui kebutuhannya untuk bisa bergerak kembali kegiatan usahanya. Bahkan, harus dirumuskan skema tentang cara mendapatkan modal kerja itu dan bagaimana kemudian menggembalikannya.

Kemampuan untuk cepat mengambil keputusan, tidak pilih kasih, namun tetap menerapkan sikap prudent merupakan hal yang perlu dimiliki Komite Pemulihan Ekonomi. Kemauan untuk terbuka kepada masukan, mau berkoordinasi, dan mampu untuk mengajak semua komponen bangsa untuk ikut memikirkan cara keluar dari situasi krisis dan kritis ini tidak kalah pentingnya.

Pengalaman Ketua Gugus Tugas Doni Monardo menarik dijadikan pelajaran. Ia menerapkan apa yang disebut dengan 5S dan 1T. Doni menyadari, penanganan covid-19 tidak mungkin dilakukan sendirian. Oleh karena itu, dia membangun struktur, menetapkan sistem, merumuskan strategi, memanfaatkan skill dari para pakar, dan cepat dalam mengambil keputusan. Dari sanalah kemudian ditetapkan target yang ingin dicapai.

Sesudah empat bulan wabah covid-19 melanda Indonesia, tantangan tetap tidak mudah. Kita tetap harus menghindarkan agar jangan sampai masyarakat terpapar covid-19, tetapi secara bersamaan jangan sampai terkapar oleh virus PHK. Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak terlepas dari keinginan kita untuk membuat masyarakat bisa tetap produktif, tetapi secara bersamaan bisa aman dari ancaman virus korona.

 

 

 



Berita Lainnya
  • Duka Ngada Aib Negara

    05/2/2026 05:00

    'Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti) Mama Galo Zee (Mama saya pergi dulu)

  • Tipu Daya Judol

    04/2/2026 05:00

    JUDI online (judol) sejatinya bukanlah sebuah permainan keberuntungan. Ia barangkali salah satu mesin penipu paling canggih yang pernah diciptakan.

  • Tuas Rem Trump-Khamenei

    03/2/2026 05:00

    DUNIA kembali berdiri di bibir jurang.

  • Etika Mundur di Pasar Modal

    02/2/2026 05:00

    PATUT dicatat sebagai rekor nasional. Bila perlu dengan tinta tebal. Hanya dalam satu hari, lima pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri.

  • Keadilan dalam Sepotong Es Gabus

    30/1/2026 05:00

    HUKUM dan keadilan mestinya berada dalam satu tarikan napas. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.

  • Kejar Jambret Dikejar Pasal

    29/1/2026 05:00

    DI negeri ini, keadilan tak jarang tersesat di tikungan logika dan persimpangan nalar.

  • Noel agak Laen

    28/1/2026 05:00

    IMANUEL 'Noel' Ebenezer memang bukan sembarang terdakwa korupsi.

  • Mudarat Paling Kecil

    27/1/2026 05:00

    RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.

  • Pengawas Mati, Korupsi Tumbuh

    26/1/2026 05:00

    KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.

  • Rupiah Vs IHSG

    23/1/2026 05:00

    ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.

  • OTT Tepat Waktu

    22/1/2026 05:00

    BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.

  • Pesta Elite, Nestapa Rakyat

    21/1/2026 05:00

    REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk. 

  • Vietnam Melaju Kencang

    20/1/2026 05:00

    KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.

  • Suara Profesor 15 Januari

    19/1/2026 05:00

    SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.

  • Setan pun Minder

    15/1/2026 05:00

    INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.

  • Regenerasi Koruptor

    14/1/2026 05:00

    Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.