ATASAN marah itu wajar. Yang tidak wajar bila atasan pemarah. Atasan pemarah perlu diperiksa psikolog. Atasan marah berbeda dengan atasan pemarah.
Atasan marah sesekali, tempo-tempo. Sasaran marahnya pun tertentu, tidak sembarang, biasanya bawahannya. Pun marah atasan kepada bawahan punya alasan, misalnya karena bawahan tidak becus bekerja.
Pemarah bukan cuma marah, melainkan marah-marah, sering marah, selalu marah. Sasaran kemarahan atasan pemarah bisa sembarang, bisa bawahan, media atau wartawan, bahkan rakyat. Alasan kemarahannya pun tak jelas. Bahkan dia bisa marah tanpa alasan, sampai gebrak-gebrak podium segala.
Oleh karena itu, rakyat semestinya menganggap wajar bila lurah, camat, wali kota/bupati, dan gubernur marah kepada bawahan mereka. Pun rakyat seharusnya menganggap lumrah bila presiden marah kepada para menteri yang notabene para pembantunya, para bawahannya. Rakyat justru senang lurah, camat, wali kota/ bupati, gubernur, dan presiden marah kepada bawahannya yang tak becus mengurus rakyat.
Satu hal lagi untuk melihat apakah marah atau pelampiasan emosi oleh atasan atau pimpinan wajar atau berpura-pura alias akting atau drama. Bila pimpinan melampiaskan emosi secara tertutup, tidak diliput media, besar kemungkinan itu wajar. Akan tetapi, bila pimpinan melampiaskan emosi di hadapan media, meski sampai sujud segala, boleh jadi itu akting, drama.
Presiden Jokowi pada pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, 18 Juni 2020, melontarkan pernyataan keras menyoroti kinerja para menterinya. Presiden menyebut kerja menteri biasa-biasa saja, bukan kerja ekstra, di tengah krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi covid-19. Para menteri, kata Presiden, tidak punya sense of crisis. Presiden melihat absennya sense of crisis itu dari minimnya penyerapan anggaran Rp75 triliun yang sudah disiapkan pemerintah untuk menangani pandemi covid-19 dan dampak ekonominya. “Uang beredar di masyarakat berhenti ke situ semua,” kata Presiden.
Presiden memerintahkan menteri terkait menggelontorkan dana untuk bidang kesehatan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta bantuan sosial. Untuk itu, Presiden bersedia menempuh langkah extraordinary demi rakyat. “Kalau mau minta perppu lagi, saya buatkan perppu. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Karena langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan, akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita,” kata Presiden.
Bila para menteri bergeming, Presiden Jokowi memperingatkan akan mengambil langkah extraordinary lain. “Tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi terbilang jarang marah. Presiden malah dikenal santun. Merdeka.com mencatat sepanjang 2015 Jokowi lima kali marah. Sejak dilantik untuk periode kedua pada Oktober 2019, Presiden Jokowi marah bisa dihitung dengan jari.
Sasaran marah Presiden biasanya para bawahannya yang kurang tangkas dan tidak beres menjalankan tugas untuk rakyat. Presiden marah lantaran para bawahannya tidak serius mengurus rakyat. Presiden Jokowi tidak memarahi rakyat, tetapi marah buat rakyat.
Ekspresi kemarahan atau pelampiasan emosi Presiden pun wajar, tidak berlebihan, malah kelewat santun. Presiden marah tidak sembari gebrak meja atau podium, misalnya. Kewajaran itu ditunjukkan Presiden, baik ketika diliput media maupun tidak diliput media.
Peristiwa Presiden Jokowi marah kepada para menterinya terjadi tertutup, tidak diliput media. Kita mengetahui karena videonya diunggah ke Youtube sepuluh hari kemudian. Media kemudian memberitakannya. Itu artinya marahnya Presiden wajar, tidak berpura-pura, bukan akting, bukan drama, karena tertutup, tidak diliput media.
Presiden Jokowi memang marah, tetapi bukan pemarah. Presiden Jokowi tak perlu diperiksa psikolog. Akan tetapi, kalau ada psikolog yang coba menganalisis ekspresi kemarahan Presiden Jokowi di Youtube seperti yang saya baca di sejumlah media, tidak ada yang bisa melarang.
Sekali lagi, kita semestinya menganggap marahnya Presiden lumrah belaka. Kita, sekali lagi juga, semestinya senang karena Presiden marah supaya para menterinya tancap gas mengurus kita, rakyat. Kemarahan Presiden, kata Editorial harian ini kemarin, ialah kemarahan rakyat.
Sebaliknya, para menteri semestinya menganggap marahnya Presiden tidak biasa-biasa saja. Para menteri harus memperlakukannya sebagai peringatan keras. Mereka semestinya menganggap marahnya Presiden secara tertutup sebagai peringatan pertama dan diunggahnya peristiwa marah itu ke Youtube sebagai peringatan kedua. Besar kemungkinan Presiden mengizinkan peristiwa kemarahannya diunggah ke Youtube karena para menteri menganggapnya biasa-biasa saja. Para menteri mesti tancap gas mengatasi pandemi covid-19 dan dampaknya, bukan supaya tidak di-reshuffle, melainkan demi rakyat.
