DANA bantuan sosial menyulut silang pendapat antara Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Warganet menyebut saling silang di antara keduanya sebagai perseteruan menuju 2024. Saling jegal. Benarkah demikian?
Pada mulanya ada rapat terbatas virtual dipimpin Presiden Joko Widodo, awal April. Ketika itu Anies melaporkan bahwa terdapat 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin di Jakarta. Mereka memerlukan bantuan sosial alias bansos. Akan tetapi, Pemprov DKI hanya mampu membantu 1,1 juta warga miskin reguler.
Anies kembali meyakinkan pemerintah pusat saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma'ruf. Ia menyodorkan data yang sama terkait warga miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19 di daerahnya.
Presiden Jokowi akhirnya memutuskan pemerintah pusat membantu 2,6 juta warga miskin dan rentan miskin atau 1,2 juta kepala keluarga di Jakarta. Bantuan dalam bentuk bahan pokok alis sembako dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun.
Keputusan Jokowi itu mencerminkan kemauan politik negara untuk hadir dalam setiap persoalan warga. Pusat dan daerah bekerja sama termasuk menanggung renteng pembiayaan orang miskin.
Anies mulai menyalurkan bansos tahap pertama pada 9 April atau sehari sebelum pemberlakuan PSBB). Pemerintah pusat menyalurkan bansos bernama bantuan presiden (banpres) mulai 20 April.
Setelah banpres turun, Pemprov DKI menunda penyaluran bansos tahap kedua. Kata Anies, bantuan tahap pertama untuk mengisi kekosongan sebelum adanya banpres. Mulai terkuak persoalan. Kemensos telah mengecek 2,6 juta orang miskin di DKI Jakarta, setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.
Ada duplikasi data. Banpres ternyata diterima warga yang sudah menerima bansos DKI karena Pemprov DKI hanya memberikan salinan data penerima bansos DKI, bukan data 2,6 juta jiwa yang disepakati untuk dicover pemerintah pusat. Karena itulah Menko PMK Muhadjir Effendy sempat meminta Anies untuk tidak mengubah data yang telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas.
Di tengah polemik soal data bansos, tiba-tiba publik tersentak mendengar suara Sri Mulyani. Bendahara negara itu mengatakan Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk mendanai bantuan sosial sembako bagi 1,1 juta warganya sebagaimana disanggupi Anies. Informasi itu didapat Sri Mulyani dari Muhadjir.
Sri Mulyani tidak berteriak di padang gurun. Ia menyampaikan fakta itu dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR, Rabu (6/5). "Yang tadinya cover 1,1 juta warga, mereka tidak ada anggaran dan minta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta. Jadi, yang tadinya 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat."
Sehari kemudian Anies mengeluarkan keterangan tertulis. Anies menjelaskan Pemprov DKI telah menyediakan Rp5,032 triliun untuk menanggulangi pandemi covid-19 termasuk di dalamnya anggaran bansos.
Perseteruan Sri Mulyani dengan Anies menjadi trending topic Twitter dengan tagar #JengSriBalikinDuitDKI. Balikin duit DKI? Ya, saat rapat dengan Wapres Ma'ruf Amin melalui video conference pada 2 April, Anies menagih dana bagi hasil yang belum dicairkan Sri Mulyani.
Kata Anies, dana bagi hasil yang harusnya disetorkan Kemenkeu pada 2019. Mulanya, dana bagi hasil itu senilai Rp6,4 triliun, namun mengalami penyesuaian menjadi Rp5,1 triliun. "Kemudian ada dana bagi hasil tahun ini di kuartal kedua sebesar Rp2,4 triliun. Kami berharap itu bisa segera dicairkan," kata dia.
Dana bagi hasil itu kembali diungkit Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Melalui keterangan tertulis pada 7 Mei, politisi Partai Demokrat itu mengatakan piutang dana bagi hasil baru dicairkan separuh dari Menkeu.
Sri Mulyani membenarkan pihaknya sudah menyalurkan dana bagi hasil sebesar Rp2,6 triliun ke Pemprov DKI. Angka tersebut adalah akumulasi dari pelunasan kurang bayar tahun 2018 dan sebagian kurang bayar tahun 2019. Sisa yang belum dibayarkan akan disalurkan setelah rampungnya audit BPK soal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Silang pendapat antara Sri Mulyani dan Anies Baswedan sesungguhnya menyangkut uang APBN yang menurut konstitusi harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Akan tetapi, ada politisi yang menuding Sri Mulyani bermain politik.
Kedua nama itu memang selalu muncul dalam berbagai survei sebagai bakal capres 2024. Akan tetapi, mengaitkan penanganan pandemi covid-19 dengan politik terlalu prematur apalagi sampai menuding Sri Mulyani menjegal Anies. Ada-ada saja.
