Gibran Melenggang

PUTRA sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bakal menjadi calon wali kota Solo yang diusung PDIP. Rivalnya, Achmad Purnomo, mengundurkan diri. Pada mulanya PDIP Solo hanya mengusung Purnomo sebagai calon wali kota. Proses pencalonan Purnomo yang kini menjabat Wakil Wali Kota Solo itu dimulai dari bawah.

Akan tetapi, di tengah jalan, Gibran masuk dari atas. Ia mendaftarkan diri melalui DPW PDIP Jawa Tengah, setelah sebelumnya menemui Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Gibran dan Purnomo menjalani uji kelayakan di DPP PDIP pada 10 Februari.

Mestinya DPP PDIP mengumumkan calon defenitif pada akhir Maret. Sepertinya partai berlambang banteng moncong putih itu gamang. Antara memilih Purnomo yang tumbuh dari akar rumput atau Gibran sang penerus politik Jokowi.

Pengumuman calon defenitif wali kota Solo ikut tertunda bersamaan penundaan tahapan pilkada akibat covid-19. Jadwal pilkada yang semula digelar 23 September juga diundurkan pada 9 Desember 2020. Penundaan pilkada pada 9 Desember itulah yang menjadi pertimbangan utama Purnomo mengundurkan diri.

Purnomo menyatakan segera membuat surat resmi pengunduran dirinya kepada partai setelah mengutarakan niatnya itu kepada Ketua PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, yang juga Wali Kota Solo. “Namun, pemberitahuannya baru lisan,” kata Purnomo di Solo, Jumat (24/4).

Purnomo memilih fokus menangani covid-19 yang bisa saja berlangsung lama. Dia berpendapat tidak etis jika dirinya sebagai Wakil Wali Kota Solo memikirkan pilkada dalam kondisi wabah. “Saya tidak sampai hati.” Pemerintah sudah menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional.

Masa darurat sudah diperpanjang kedua kalinya, sampai 29 Mei. Jika masa darurat tidak diperpanjang lagi, setelah itu memasuki periode pemulihan. Pada periode pemulihan itu sangat dibutuhkan kepala daerah yang fokus bekerja untuk rakyat.

Konsentrasinya tidak boleh pecah dengan urusan pilkada. Pada titik inilah patut diapresiasi pilihan etis seorang Purnomo. Dialah sesungguhnya pemimpin yang benar-benar memimpin. Pilkada yang ditunda pada 9 Desember 2020 bukanlah pilihan bijak sebagai bangsa.

Bayangkan, 270 calon kepala daerah hanya fokus mengejar kekuasaan dan membiarkan rakyat mereka berjuang sendiri di masa pemulihan covid-19. Mari berkalkulasi dengan asumsi tidak ada perubahan signifi kan tahapan pilkada.

Kampanye berlangsung selama 71 hari, berakhir pada masa tenang 3 hari sebelum pemungutan suara. Jika ditarik mundur, kampanye dimulai 26 September. Tiga hari sebelum itu penetapan pasangan calon sekaligus resmi petahana nonaktif.

Dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, setidaknya ada 224 daerah dengan calon petahana. Itu artinya, di 224 daerah, pemulihan covid-19 dipimpin penjabat kepala daerah dengan kewenangan terbatas menurut perundang-undangan.

Tiga bulan sebelum petahana nonaktif, sepanjang Juni, Juli, Agustus mereka juga sibuk kasak-kusuk mencari ‘perahu’. Tiga bulan itu juga bisa dimanfaatkan untuk meraih simpati pemilih alias kampanye terselubung.  Kampanye terselubung sudah terjadi di sejumlah daerah.

Di beberapa daerah yang akan menggelar pilkada, sudah ditemukan foto diri kepala daerah di bungkusan bansos yang disalurkan. Patut dikhawatirkan bantuan sosial untuk dampak covid-19 akan dibajak dan dipersonifi kasi atas nama penguasa untuk mendulang suara.

Ketua Bawaslu Abhan menyebut kondisi itu sebagai potensi malapraktik elektoral. Politik uang pun susah dibendung karena rakyat lapar. Suara sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat itu bakal diijonkan kepada calon kepala daerah.

Sejumlah studi yang dilakukan selama ini menemukan korelasi bahwa momentum pilkada menjadi ajang korupsi dana hibah dan bansos. Modus yang dilakukan ialah calon petahana memanfaatkan kewenangan mencairkan dana untuk masyarakat, dan/atau ke pemerintahan desa, dengan harapan mendapatkan simpati.

Memaksakan pilkada digelar 9 Desember lebih banyak mudaratnya. Akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat susah membedakan kegiatan kemanusiaan murni atau kegiatan kampanye petahana. Pilihan ideal ialah pilkada diundur pada 29 September 2021.

Sebelumnya tersedia tiga opsi penundaan pilkada, yaitu 9 Desember 2020 sebagai opsi pertama, 17 Maret 2021 sebagai opsi kedua, dan 29 September 2021 sebagai opsi ketiga. Jika pilkada ditunda tahun depan, Purnomo dan Gibran masih harus bersaing mendapatkan restu Megawati Soekarnoputri. Karena pilkada digelar akhir tahun ini, Gibran pun melenggang.