Realokasi Anggaran

GERAK cepat dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Sekitar 30% anggaran kementerian senilai Rp36,19 triliun direalokasi untuk penanganan wabah virus korona. Sebanyak Rp24,53 triliun dikembalikan ke Kementerian Keuangan untuk membiayai program penanganan covid-19, sedangkan Rp10,22 triliun untuk program padat karya tunai.

Langkah cepat seperti itulah yang kita butuhkan sekarang. Presiden Joko Widodo kepada para menteri meminta untuk segera bertindak dan jangan menunggu sampai keadaan ini semakin terpuruk.

Wabah covid-19 membutuhkan biaya besar untuk penanganannya. Kita baru sadar bahwa selama ini kita tidak pernah mencadangkan anggaran untuk menghadapi bencana wabah seperti sekarang. Sistem anggaran negara mengharuskan kementerian dan lembaga menghabiskan anggaran yang didapatkan. Ketidakmampuan menghabiskan anggaran akan ‘dihukum’ dengan pengurangan anggaran di tahun kemudian.

Sekarang kita baru sadar bahwa leluhur kita benar untuk mengajarkan agar ‘sedia payung sebelum hujan’. Pepatah orangtua kita sering mengingatkan, ‘hemat pangkal kaya’. Namun, kita tidak pernah memahami dan mempraktikkan ajaran leluhur tersebut.

Baru sekarang kita tersadar, hujan tidak selalu akan datang. Ketika kemarau tiba, kita baru tergagap, ternyata tidak ada tabungan yang kita miliki. Terpaksa kita mengeluarkan global bond untuk menutupi kebutuhan biaya penanganan covid-19.

Ternyata yang kita hadapi sekarang ini bukan hanya urusan kesehatan. Pandemi yang baru berulang kembali setelah 600 tahun ini, membawa dampak ekonomi dan juga sosial. Organisasi Buruh Internasional memperkirakan kuartal II ini akan ada 195 juta orang kehilangan pekerjaan. Secara keseluruhan covid-19 akan membuat 1,25 miliar dari total 3,3 miliar angkatan kerja kelak terdampak.

Kecepatan mitigasi dan juga aksi akan menghindarkan kita dari situasi lebih buruk. Langkah seperti dilakukan Kementerian PU-Pera sangat dibutuhkan. Dengan program padat karya tunai, seperti memperbaiki rumah, memperbaiki jalan, dan membangun saluran irigasi membuat orang di perdesaan tetap mempunyai pekerjaan dan menerima upah.

Apalagi Menteri Basuki sudah membuat pola pembayaran yang pasti, yaitu mingguan. Dengan upah mingguan yang diperoleh masyarakat di perdesaan mempunyai pendapatan. Dengan itulah masyarakat akan masih mempunyai daya beli, dan ini tentunya bermanfaat bagi pada pelaku industri karena produk mereka masih bisa terserap.

Dengan kegiatan yang menurun tajam di perkotaan, sedangkan ada kegiatan padat karya tunai di perdesaan, diharapkan warga memilih pulang kampung. Daripada hidup dengan ketidakpastian di kota, lebih baik mereka fokus untuk kembali ke desa.

Apabila langkah ini diikuti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, wabah covid-19 bisa kita ubah menjadi berkah. Kita bisa menjadikan momentum ini untuk membangun sektor pertanian yang kuat.

Thailand dan Vietnam bisa menjadi negara kuat karena memiliki industri pertanian tangguh. Dulu di awal Orde Baru, kita pun pernah membangun sektor pertanian yang kuat. Seharusnya kita tetap mempertahankan industri pertanian yang kuat, ketika ingin melompat menjadi negara industri baru.

Di tengah upaya kita untuk mencegah penyebaran virus korona, kita tidak boleh melupakan faktor ekonomi dan sosial masyarakat. Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dimaksudkan agar orang tidak keluar jika tidak ada kepentingan mendesak agar tidak terjadi kerumunan dan keramaian.

Protokol kesehatan harus dilaksanakan agar kita selalu berjarak. Kita harus mendisiplinkan diri untuk melakukan isolasi mandiri apabila demam dan batuk. Karena penyebaran virus korona lebih disebabkan percikan air liur, kita harus selalu menggunakan masker dan jangan memegang bagian wajah apabila belum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Selebihnya, kita tentu harus tetap menjalani hidup. Kegiatan ekonomi diupayakan tetap berjalan. Jangan sampai krisis kesehatan mengimbas menjadi krisis ekonomi, dan bahkan krisis sosial. Untuk itu, semua harus tetap bekerja meski dengan cara berbeda.

Di AS, misalnya, pemeriksaan barang ekspor dan impor dilakukan dengan menggunakan foto. Kementerian Perdagangan kita pun harus memikirkan cara lain. Di tengah krisis, cara berpikir memang tidak bisa biasa-biasa saja. Harus ada langkah tidak biasa karena kondisi yang kita hadapi bukanlah kondisi normal.