PUSKESMAS bukan lagi sebagai pusat kesehatan masyarakat. Kini, puskesmas dipelesetkan sebagai pusat pengobatan masyarakat. Layaknya rumah sakit, puskesmas malah fokus melayani masyarakat yang sakit sehingga dijuluki sebagai pusat kesakitan masyarakat.
Keberadaan puskesmas yang sejatinya memegang teguh prinsip paradigma sehat dan pertanggungjawaban wilayah sudah bergeser jauh, jauh sekali. Puskemas dijadikan tambang uang untuk mengisi pundi pendapatan asli daerah sejak dikelola daerah.
Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar puskesmas jangan salah orientasi. "Jangan ada puskesmas yang bangga karena income-nya banyak. Keliru, lo, itu. 'Pak, saya bisa nyetor PAD sekian'. Keliru itu. Puskesmas dirancang untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," ujar Jokowi pada 29 Januari lalu.
Jokowi menekankan fungsi utama puskesmas untuk mencegah penyakit, bukan sebagai pusat pengobatan. "Perlu saya tegaskan kita semua harus utamakan pencegahan. Puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat pengobatan. Jadi, menyehatkan masyarakat. Artinya, puskesmas memang dirancang untuk mencegah penyakit," tuturnya.
Puskesmas salah orientasi sejak dikelola daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
Urusan pemerintahan absolut ialah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kesehatan masuk klasifikasi urusan pemerintahan konkuren, dan puskesmas dikelola kabupaten/kota.
Sejak dikembangkan pada 1968, puskesmas memegang teguh prinsip paradigma sehat dan pertanggungjawaban wilayah. Kini, di bawah pemerintah daerah, puskesmas justru dikomersialkan maksimal untuk mengisi kas daerah.
Prinsip pertanggungjawaban wilayah puskesmas ialah menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu kecamatan, atau sebagian wilayah kecamatan bila di kecamatan itu ada lebih dari satu puskesmas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskemas, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Fungsi puskesmas harus dikembalikan untuk menyehatkan masyarakat dengan mencegah penyakit sehingga bisa dilibatkan untuk menangkal penyebaran covid-19.
Presiden sudah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) untuk menjaga kesehatan masyarakat yang masih dalam keadaan sehat.
Dibutuhkan kemandirian daerah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Daerah, menurut Doni, diharapkan bisa fokus untuk edukasi, sosialisasi, dan mitigasi. ”Presiden juga meminta agar mengefektifkan kelurahan dan desa sampai dengan tingkat RT dan RW mengingat perangkat tersebut memiliki PKK dan karang taruna serta relawan-relawan yang ada di daerah,” kata Doni dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis (19/3).
Menjaga kesehatan masyarakat yang masih dalam keadaan sehat itu sejatinya menjadi tugas utama puskesmas. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah puskesmas di Indonesia sebanyak 9.993 unit pada 2018. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.623 unit (36%) telah memiliki layanan rawat inap.
Setiap puskesmas memiliki dokter layanan primer, dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga nonkesehatan. Tenaga kesehatan lainnya meliputi perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; tenaga sanitasi lingkungan; nutrisionis; tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian.
Sayangnya, rapor puskemas banyak merahnya. Catatan merah perihal puskesmas itu dimuat dalam buku Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas yang diterbitkan Bappenas 2018. Disebutkan bahwa fungsi utama puskesmas yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, termasuk di dalamnya penjangkauan kepada masyarakat, juga menurun.
Puskesmas sangat fokus pada upaya kuratif mencari untung sehingga tidak berhasil menekan angka kematian bayi, mengendalikan penyebaran penyakit menular, dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Saatnya puskesmas kembali ke khitah, kembali fokus promotif dan prefentif sehingga tegak lurus sebagai pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesakitan masyarakat.
