PRESIDEN Jokowi mengatakan tidak ada target 100 hari pertama untuk kabinetnya. "Arahannya lima tahun ke depan kerja, kerja, dan kerja. Ini arahannya. Enggak ada target 100 hari. Ini kan kita melanjutkan sebelumnya,” kata Presiden seusai pelantikan kabinet, Oktober 2019.
Namun, apa boleh buat, kinerja 100 hari pertama menjadi semacam mantra yang, bila tidak diukur, seolah celaka. Kinerja 100 hari pertama menjadi semacam alat ukur mutlak, seakan bila satu kementerian berkinerja bagus dalam 100 hari pertama, maka baguslah dia 1.725 hari berikutnya, dan sebaliknya.
Lagi pula, tidak ada larangan--Presiden Jokowi sekalipun tak bisa melarang kita mengukur kinerja kabinet dalam 100 hari pertama. Tidak mengherankan, banyak lembaga mengukur kinerja 100 hari kabinet Indonesia Maju dengan berbagai metode, mulai metode ilmiah sampai metode 'enggak genah'.
Salah satunya News Research Center (NRC), lembaga penelitian di bawah Media Group. NRC menjaring pendapat 159 tokoh publik di 34 provinsi. Penelitian suara tokoh publik ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif.
Hasilnya, nilai rata-rata Kabinet Indonesia Maju 6,84. Dalam bahasa anak kuliahan, kabinet mendapat nilai C plus. Dalam bahasa anak kuliahan di Medan, ini nilai 'cukup-cukup makan' alias pas-pasan.
Nilai C di bangku kuliah S-1 termasuk lulus. Akan tetapi, nilai C di S-2 tidak lulus dan harus mengulang.
Di periode pertama pemerintahan Jokowi, ibarat anak kuliahan S-1, bila kabinet mendapat nilai C bolehlah kita sebut lulus. Akan tetapi, kini di periode kedua pemerintahan, serupa anak kuliahan S-2, nilai C tidak lulus, harus mengulang.
Ada lima kementerian berdasarkan jajak pendapat NRC mendapat angka di atas 7 atau di atas rata-rata. Kelimanya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PU-Pera, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Lima kementerian mendapat nilai terendah, jauh di bawah rata-rata. Kelimanya Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Tuntutan akan kinerja di periode kedua biasanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan tuntutan pada periode pertama. Rakyat menghendaki kabinet tancap gas. Perbedaan nilai lima kementerian terbaik dan lima kementerian terburuk menunjukkan tancap gas belum senapas. Banyak yang napasnya 'jos-josan', tetapi tak sedikit yang ngos-ngosan.
Sebanyak 74,7% tokoh publik yang menjadi narasumber dalam penelitian NRC optimistis dengan kinerja Kabinet Jokowi-Amin dan 25,3% selebihnya pesimistis. Kabinet selayaknya menjadikan optimisme publik itu sebagai modal dasar untuk berkinerja lebih baik.
Presiden Jokowi mengatakan kabinet ini meneruskan kabinet sebelumnya. Meneruskan tak berarti miskin terobosan. Terobosan kiranya yang menjadikan satu kementerian mendapat persepsi positif dari publik.
Bersih-bersih BUMN yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir merupakan terobosan. Slogan 'Merdeka Belajar' Mendikbud Nadiem Makariem ialah terobosan meski implementasinya masih ditunggu publik.
Terobosan ialah gimmick. Publik membutuhkan gimmick yang bukan kosmetik. Terobosan ialah gimmick yang sungguh-sungguh dilaksanakan, bukan sekadar lipstik atau bedah plastik.
Masih tersisa banyak waktu bagi kabinet melakukan terobosan. Terobosan membuat kita maju. Miskin terobosan bikin negara jalan di tempat, bahkan mundur. Ini Kabinet Indonesia Maju, bukan ‘Kabinet Indonesia jalan di tempat’, apalagi ‘Kabinet Indonesia undur-undur’.
