Negara Berisik

KITA harus menyebutkan ini karena yang lebih kita rasakan berisiknya negara ini. Semua saling berlomba untuk melontarkan hal-hal yang negatif tentang apa yang ada di negeri ini. Seakan tidak ada karya besar yang pantas membuat kita bangga dan lebih percaya diri menghadapi masa depan.

Kalau suara berisik itu datang dari anggota parlemen atau lembaga swadaya masyarakat, kita tentu maklum karena tugas mereka memang sebagai watchdogs. Namun, kalau anggota eksekutif ikut membuat suasana lebih riuh, itu yang kita prihatinkan.

Mengapa? Karena tugas eksekutif itu ialah mengambil keputusan, mengambil tindakan. Kalau ada ketidakberesan, ya tidak usah ribut-ribut ambil saja tindakan. Fungsi eksekutif yang melekat pada jabatannya memang ialah untuk melakukan eksekusi.

Seperti sekarang ramai diributkan soal desa fiktif. Untuk apa Menteri Keuangan ikut berkomentar soal desa yang tidak ada penduduknya, tetapi menerima kucuran dana desa. Bukankah penetapan anggaran dan bahkan pencairan dana desa ada di tangan Kementerian Keuangan?

Kalau memang Kementerian Keuangan tidak mendapatkan update soal data desa, tinggal bertanya saja kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan data terbaru soal jumlah desa atau datang ke Kementerian Desa untuk meminta laporan tentang pemantauan pengelolaan dana desa.

Daripada berkomentar yang sekadar membuat ramai dan menurunkan kredibilitas pemerintah sendiri, lebih baik mengambil tindakan. Seperti program ‘Kemenkeu Mengajar’ ke sekolah-sekolah dasar untuk mengajarkan soal pentingnya pajak dan tugas Kementerian Keuangan, lebih baik Menteri Keuangan datang ke desa-desa untuk menjelaskan program dana desa dan apa yang harus dilakukan masyarakat desa agar dana desa itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sama dengan pidato Presiden Joko Widodo di depan rapat koordinasi nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengeluhkan cangkul yang masih harus diimpor. Pada peringatan 72 tahun kemerdekaan Indonesia, di kolom ini kita sudah angkat tentang tidak jalannya kerja sama antarlembaga.

Untuk pengadaan pacul sebenarnya sudah dibuat model kerja samanya. PT Krakatau Steel bertugas menyediakan bahan baku bajanya, PT Boma Bisma Indra memproduksi paculnya, serta PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Sarinah yang memasarkannya.

PT BBI sudah lama mengeluhkan tidak jalannya kerja sama tersebut. Ribuan pacul yang diproduksi teronggok di pabrik mereka di Pasuruan, Jawa Timur. Anehnya kita bisa mengimpor pacul sampai 10 juta buah dari Tiongkok dan dipakai oleh para petani.

Cara bekerja sendiri-sendiri itulah yang tidak pernah dibenahi. Apalagi dalam urusan pengadaan, ukuran yang paling utama dipakai hanya sekadar harga. Tidak pernah digunakan ukuran lain, seperti apakah produk pacul impor itu sudah memenuhi atau belum standar nasional Indonesia.

Kita juga tidak bisa hanya menyalahkan bagian pengadaan barang dan jasa ketika mereka menjadikan harga sebagai patokan. Baik Badan Pemeriksa Keuangan maupun para penegak hukum sering menghukum pejabat pengadaan ketika barang yang dibeli harganya lebih mahal daripada produk lain yang sejenis tanpa peduli asal barangnya.

Persoalan seperti ini tentu tidak bisa hanya sekadar dikeluhkan, tetapi harus dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah harus membuat aturan main yang lebih jelas apabila ingin mengutamakan produk dalam negeri. Dibutuhkan adanya affirmative action, bukan sekadar hanya menyalahkan. Di zaman Orde Baru bahkan dibentuk Kementerian Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Sudah lebih 20 tahun sejak reformasi kita hanya ramai berkata-kata. Setiap hari yang dimunculkan hanya silang pendapat. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih bisa membuat bangsa ini mempunyai rasa percaya diri. Bukan hanya ramai oleh hal-hal yang akhirnya membuat kita merasa kecil hati.

Kita tidak menutup mata, banyak kelemahan yang masih kita miliki. Reformasi itu kita gulirkan agar setiap hari terjadi perbaikan secara gradual. Kita tidak mengharapkan perubahan yang sekali jadi karena kita tidak memilih jalan revolusi, terutama mereka yang mendapat kepercayaan untuk memimpin negeri ini, harus membangkitkan kebanggaan kepada negeri ini.

Kita harus dorong setiap orang untuk bisa membuat karya besar yang bisa dibanggakan. Kita panggungkan keberhasilan-keberhasilan itu untuk menjadi inspirasi bagi yang lain.

Tidak bosan kita sampaikan, kita membutuhkan hadirnya working democracy, demokrasi yang bekerja, demokrasi yang menghasilkan karya. Jangan terus-terusan kita mengembangkan talking democracy, yang hanya sekadar menciptakan kebisingan. Lelah kita mendengar suasana yang berisik, apalagi kalau tidak berujung seperti sekarang ini.