Sabtu 02 November 2019, 05:30 WIB

Bila Gubernur Jadi Presiden

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | podium
Bila Gubernur Jadi Presiden

MI
Ilustrasi

Gubernur rasa presiden. Begitu warganet kerap menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebutan itu berkonotasi positif bahwa kerja  Gubernur Anies naik kelas, sekelas kerja Presiden Jokowi. Harap maklum warganet yang menyebut gubernur rasa presiden itu para pendukung Anies.

Tjahjo Kumolo ketika menjadi menteri dalam negeri pernah menyebut Anies Gubernur Indonesia. Itu karena Jakarta menjadi tempat bermukim orang orang dari seluruh Indonesia.

Tetapi, Partai Solidaritas Indonesia menyebut Anies gubernur rasa wali kota. Sebutan ini jelas berkonosi negatif bahwa kinerja Anies turun kelas, sekelas kinerja wali kota. PSI memang pengkritik utama Anies.

Jadilah Anies gubernur rasa presiden, rasa gubernur Indonesia sekaligus rasa wali kota, ramai rasanya, serupa permen Nano Nano.

Bicara kekritisan PSI, William Aditya Sarana, anggota DPRD asal PSI, baru-baru ini mengungkap kejanggalan pengajuan anggaran pengadaan lem yang mencapai Rp82 miliar lebih dalam APBD DKI 2020.

Anies menjawab bahwa ada kesalahan input yang diakibatkan sistem e budgeting warisan yang kurang smart. Anies secara tidak langsung mempersalahkan sistem. Anies juga mempersalahkan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ini serupa pepatah, kita tak pandai menari, lalu lantai kita persalahkan.

Gubernur Anies juga menyebut yang mengungkap pengajuan anggaran lem itu cari panggung. Anies secara tidak langsung menyebut William atau PSI cari panggung. Anies seperti hendak menyalahkan William atau PSI yang mengumbar perkara lem itu ke publik. Coba kalau tidak diumbar, tidak akan ketahuan, tidak akan bikin heboh. Toh, anggaran aneh itu pasti dikoreksi.

Di media sosial, Anies dikritik habis-habisan. Istilah 'gluebernur' muncul di media sosial. Glue bahasa Inggris yang artinya lem.

Sebutan gubernur rasa presiden muncul lagi di media sosial. Konotasinya negatif, kok gubernur rasa presiden ceroboh seperti membiarkan anak buah salah input.

Bila atasan bekerja cermat dan disiplin, tak mungkin anak buah berani mengajukan anggaran untuk pembelian barang dengan harga gila-gilaan. Supaya karakter gubernur dan karakter presiden menyatu dalam diri Anies, mungkin harus direkatkan dengan lem seharga puluhan miliar rupiah. Itu kata para pengkritik Anies.

Ada pembela Anies yang menjawab kritik itu dengan kasus Presiden Jokowi yang pada 2015 meneken peraturan presiden ihwal penaikan tunjangan kendaraan pejabat. Perpres itu dikritik karena tidak sensitif terhadap beban rakyat yang baru saja menanggung penaikan harga bahan bakar minyak. Presiden Jokowi terus terang mengakui dirinya menandatangani perpres itu tanpa membacanya lebih dulu.

Pengakuan Presiden Jokowi merupakan satu kejujuran. Presiden mempersalahkan dirinya sendiri. Presiden Jokowi menyiapkan dirinya untuk menjadi sasaran kritikan, bahkan nyinyiran.

Presiden melokalisasi kecerobohan itu pada dirinya sendiri. Dia tidak melemparkan kesalahan pada pihak lain. Presiden Jokowi betul-betul bertanggung jawab.

Kebanyakan pejabat emoh menanggung, cuma gemar menjawab. Celakanya bila jawabannya malah menyalahkan pihak lain. Tentu saja pihak lain yang dipersalahkan tidak terima. Ahok, misalnya, membalasnya dengan mengatakan Anies over smart, keminter, kata orang Jawa. Yang terjadi berbalas pantun, bukan pencarian akar persoalan.

Okelah pengajuan anggaran pembelian lem dikoreksi. Tetapi, itu boleh jadi merupakan langkah reaktif. Orang bisa saja menduga-duga, bila William tidak berteriak, mungkin anggaran pembelian lem yang besarnya tak masuk akal itu tetap lengket di dokumen APBD DKI 2020.

Untuk mencari akar persoalan, pertama-tama diperlukan jiwa besar untuk mengakui kesalahan. Toh, presiden, pun gubernur, juga manusia yang sesekali bikin kesalahan.

Ketika kesalahan itu terjadi, sebagai pemimpin dan negarawan, seorang presiden sekali pun tak perlu ragu mengakui kesalahan. Anies semestinya meniru Jokowi yang mengakui kesalahannya, bertanggung jawab, tidak melempar tanggung jawab dan kesalahan kepada pihak lain.

Bila Anies melakukan serupa yang Jokowi lakukan, Anies sungguh-sungguh gubernur rasa presiden. Siapa tahu kelak Anies betul-betul jadi presiden.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More