SEKITAR 2005, saya diminta mendampingi pendiri Kompas Jakob Oetama untuk bertemu Prof Widjojo Nitisastro di kantornya. Meski sudah tidak menduduki jabatan apa pun, Prof Widjojo masih rutin berkantor di Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng. Pak Jakob berharap Prof Widjojo mau menulis buku tentang apa yang pernah ia lakukan untuk merancang pembangunan ekonomi Indonesia.
Prof Widjojo dengan rendah hati mengatakan tidak banyak yang ia sudah kerjakan untuk Indonesia. Ia malu kalau harus menulis tentang kiprahnya selama menjabat menteri ekonomi padahal tidak banyak keberhasilan yang sudah dicapai. "Nanti saya pikir-pikir dulu, ya Pak Jakob," demikian jawaban Prof Widjojo dengan suara lembut dan senyumnya yang khas.
Meski begitu, Prof Widjojo tetap bersemangat ketika berdiskusi soal ekonomi pembangunan yang merupakan bidang keahliannya. Ia dengan runut menjawab pertanyaan Pak Jakob tentang langkah kebijakan yang dulu diambil ketika Indonesia mendapatkan durian runtuh akibat bonanza minyak pada 1974.
Menurut Prof Widjojo, kenaikan harga minyak dunia sampai 461% membuat Indonesia mendapatkan banyak devisa. Presiden Soeharto ketika itu meminta agar penerimaan negara yang meningkat itu dipakai untuk membangun infrastruktur mulai dari jalan hingga infrastruktur dasar seperti sekolah dan pusat kesehatan masyarakat. Itulah yang kemudian dikenal dengan SD inpres dan puskesmas.
Prof Widjojo ingat kemudian ia menyampaikan dua pilihan kepada Presiden Soeharto. Sekolah dan puskesmas yang hendak dibangun itu sebaiknya jumlahnya terbatas, tetapi dengan kualitas bangunan yang baik, ataukah membangun dengan jumlah yang banyak, tetapi berkualitas lebih rendah. Presiden Soeharto memilih yang kedua karena ia ingin agar jumlah sekolah dan puskesmas itu bisa tersebar merata di seluruh Indonesia.
Hanya saja Presiden Soeharto menambahkan agar pemerintah menganggarkan pembangunan kembali sekolah dan puskesmas itu setiap 10 tahun. Sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional ketika itu, Prof Widjojo kemudian selalu melakukan alokasi anggaran untuk pembangunan kembali SD inpres dan puskesmas. Mulai 1974, kemudian 1984, selanjutnya pada 1994 pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan keduanya.
Ketika reformasi terjadi pada 1998, pemerintahan baru sepertinya lupa untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan sekolah dan puskesmas. Menurut Prof Widjojo, ketika kemudian banyak SD inpres dan puskesmas rusak dan bahkan ambruk, yang salah bukan bangunannya, melainkan memang karena anggaran perawatan dan pembangunan kembali yang mungkin terlupakan.
Pertemuan itu menarik untuk diangkat kembali karena ada pengumuman tentang pemenang Nobel Ekonomi 2019. Yang terpilih ialah tiga ahli ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology, Boston, AS, yaitu Esther Duflo, Abhijit V Banerjee, dan Michael Kremer.
Penghargaan itu diberikan atas karya mereka untuk meneliti dampak pembangunan infrastruktur terhadap perbaikan kualitas manusia dan pengurangan angka kemiskinan. Yang menarik, salah satu subjek yang diteliti Duflo ialah korelasi antara kebijakan pembangunan masif SD inpres di Indonesia pada periode 1973-1978 dan dampaknya terhadap kualitas kehidupan manusia Indonesia pada 1995.
Kebijakan pemerintah Indonesia mengalokasikan hampir 15% anggaran pendapatan dan belanja untuk pembangunan SD inpres dinilai sebagai kebijakan sangat tepat. Pembangunan lebih dari 61.000 SD inpres dalam periode lima tahun itu merupakan pembangunan infrastruktur dasar terbesar yang pernah ada di dunia. Hampir dua dekade kemudian, Indonesia menikmati hasil investasi manusia itu yang return-nya 6,4% sampai 9,1%.
Ketekunan Duflo dan rekan-rekannya mencermati perubahan sosial dari sebuah kebijakan ekonomi itu menghasilkan teori ekonomi baru. Apalagi kemudian mereka membandingkan dengan kebijakan ekonomi di Afrika Selatan dan India yang hasilnya berbeda ketika pendekatan kebijakan ekonominya berbeda.
Penghargaan Nobel ini seharusnya membuka wawasan para ilmuwan kita. Sebagai ilmuwan, fenomena yang terjadi seharusnya menimbulkan rasa keingintahuan. Bukan dilihat siapa yang melakukan dan kemudian dijadikan persoalan personal.
Prof Widjojo Nitisastro selama ini oleh sebagian kalangan lebih dilihat sebagai pribadi kontroversial. Yang kita lekatkan kepada guru besar ekonomi ini lebih sebagai 'mafia Berkeley', sekadar dianggap sebagai kaki tangannya Washington. Bukan dilihat dari karya besar apa yang dilahirkannya.
Orang seperti Pak Jakob Oetama melihat Prof Widjojo sebagai ilmuwan luar biasa. Ia bukan sekadar pemikir, melainkan juga eksekutor yang andal. Kebijakan yang diambil tidak hanya bagus ditulis di atas kertas, tetapi juga diikuti dari dekat pelaksanaannya agar sesuai harapan ketika kebijakan itu dirumuskan.
Karya besar Prof Widjojo itu ternyata menjadi ilmu yang menghasilkan Nobel. Semoga ke depan lahir anak-anak muda seperti Prof Widjojo dan bahkan akan lahir ilmuwan besar yang tidak hanya pandai mengkritik, tetapi juga mampu melahirkan teori ekonomi baru. Hanya dengan itulah kita bisa melahirkan generasi bertaraf Nobel.
