Headline

Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.

Fokus

Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.

Koalisi Oplosan

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group
16/10/2019 05:10
Koalisi Oplosan
Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group(MI)

KOALISI politik di negara ini bisa dikatakan rapuh. Gara-garanya koalisi dibangun di atas fondasi kepentingan, bukan ideologi.

Ibarat kawin paksa, parpol terpaksa berkoalisi karena kepentingan. Kepentingan yang memaksakan perkawinan di antara parpol-parpol. Tidak mengherankan, koalisi setiap saat terancam perceraian bila kepentingan sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Parpol bisa gonta-ganti pasangan koalisi. Ketika di masa kampanye koalisi-koalisi saling beroposisi, setelah pilpres beberapa parpol anggota koalisi yang kalah menyeberang ke koalisi pemenang.

Pada Pemilu 2014, koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla terdiri dari empat parpol, yakni PDIP, PKB, Hanura, NasDem. Dalam koalisi pendukung Prabowo-Hatta Radjasa bergabung lima parpol, yakni Gerindra, PKS, PAN, Golkar, dan PPP. Satu parpol, yakni Demokrat, mengambil posisi penyeimbang.

Ketika koalisi parpol pendukung Jokowi-Kalla memenangi Pemilu 2014, berlangsung ‘kawin paksa’ pada Golkar dan PPP yang tadinya berada di koalisi seberang.
Kepentingan kekuasaan, yakni mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen, yang memaksakan perkawinan koalisi itu.

Pada Pemilu 2019, koalisi berubah. Di koalisi pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin bergabung 10 parpol, yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI, PBB. Di koalisi Prabowo-Sandi bergabung lima parpol, yakni Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Partai Berkarya. Dua dari lima parpol koalisi ini, Gerindra dan Demokrat, kini bersiap menyeberang, berkoalisi dengan koalisi pendukung Jokowi-Amin yang memenangi pemilu.

Koalisi model begini bisa menghadirkan koalisi oplosan. Oplosan artinya campuran atau percampuran. Bensin oplosan artinya bensin yang bercampur minyak tanah. Koalisi oplosan maksudnya parpol yang bergabung dalam satu koalisi, tetapi sering bersikap seperti oposan terhadap koalisinya.

Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada satu atau dua parpol koalisi yang mendapat jatah di kabinet, tetapi sering kali mengkritik pemerintah. Sikap berkoalisi mereka bercampur dengan sikap beroposisi. Ini yang disebut koalisi oplosan.

Di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, PAN pernah mendapat jatah menteri di kabinet, tetapi sering mengeritik pemerintah. Ini yang namanya parpol koalisi oplosan. Harian ini dalam editorialnya menyebut PAN mempraktikkan politik plinplan.

Kita mungkin perlu memeriksa DNA politik setiap parpol. Ada parpol yang DNA politiknya berkuasa, tetapi mungkin ada pula parpol yang DNA politiknya beroposisi.

Golkar sepanjang Orde Baru menjadi parpol berkuasa. Sejak dimulainya Reformasi hingga detik ini, Golkar selalu bergabung dengan pemenang.

Partai Golkar sepertinya Machiavellian, penganut Machiavellianis­me. Filosof Niccolo Machiavelli berkata, “If you can’t beat them, join them.” “Kalau kalah, bergabung saja dengan yang menang.”

Golkar tidak punya pengalaman menjadi oposisi. Dia tidak betah hidup di habitat oposisi. Ketika kalah, dia bermigrasi ke habitat pemenang. Tetapi, parpol tersebut jelas bukan parpol koalisi oplosan, melainkan parpol koalisi tulen.

Pada zaman Orde Baru, PDI ketika dipimpin Megawati, dianggap parpol oposan. Selama 10 tahun di era Reformasi, dari 2004 sampai 2014, parpol ini juga memosisikan diri sebagai parpol oposisi.

PDIP kini menjadi parpol berkuasa. Mungkin karena DNA politiknya oposisi, sesekali dia ‘mengkritik’ presiden. Dia, misalnya, meminta jatah menteri paling banyak di kabinet. Dia juga pernah minta presiden me-reshuffle salah satu menteri. Sikap koalisi parpol tersebut dioplos atau dicampur dengan sedikit sikap oposan.

Kini, satu atau dua parpol koalisi seberang, yakni Demokrat dan Gerindra, diberitakan ingin bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2019. Dikabarkan, kedua parpol bakal mendapat jatah menteri di kabinet.

Bicara soal kabinet, penyusunannya menjadi hak sepenuhnya Presiden. Ada baiknya Presiden memeriksa secara saksama DNA politik mereka. Jangan sampai satu atau kedua parpol menjadi anggota koalisi oplosan. Sudah berkoalisi di kabinet, tetapi tetap beroposisi di parlemen.

Pemeriksaan DNA politik itu penting karena semasa pemilu DNA politik Demokrat dan Gerindra ialah oposisi. Gerindra bahkan belum pernah berkuasa sehingga sangat mungkin DNA politiknya beroposisi.

DNA politik bisa berubah, tidak serupa DNA biologi yang tak bisa berubah. Presiden harus memastikan itu, apakah DNA politik mereka sungguh-sungguh berubah dari DNA oposisi menjadi DNA koalisi.

Pemeriksaan seperti itu merupakan pekerjaan jangka pendek. Dalam jangka panjang, kita mesti melakukan institusionalisasi atau pelembagaan politik koalisi agar yang tercipta bukan koa­lisi oplosan melainkan koalisi permanen. Pelembagaan politik koalisi akan menghasilkan pelembagaan mekanisme checks and balances. Itulah demokrasi sesungguhnya.



Berita Lainnya
  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.