SEORANG teman yang baru pertama kali terpilih menjadi anggota legislatif bertanya kepada saya, apa yang mesti dia lakukan di parlemen. “Jangan korupsi. Itu saja dulu,” jawab saya.
Terus terang, saya menaruh harapan korupsi oleh anggota DPR berkurang dengan semakin banyaknya anggota-parlemen perempuan. Meski belum memenuhi angka 30%, jumlah perempuan anggota-parlemen periode 2019-2024 meningkat. Pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 21%, lebih besar jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 sebesar 17%, Pemilu 2009 sebesar 18%, dan Pemilu 2004 sebesar 11%.
Pada suatu masa, perempuan dituding sebagai penyebab korupsi. Lelaki atau suami boleh berbangga disebut kepala keluarga. Perempuan semestinya lebih berbangga karena mereka leher keluarga. Leher mengatur kepala mendongak atau menunduk, menengok ke kiri atau ke kanan. Kepala keluarga korupsi karena digerakkan leher keluarga. Suami korupsi demi memenuhi kebutuhan istri yang doyan jajan atau dandan.
Itu jelas tudingan berbias gender. Itu cuma taktik suami menghindari dosa korupsi dengan menumpahkannya kepada istri. Dasar lelaki, maunya benar sendiri.
Ketika menjadi penanggung jawab siaran Pemilu 2009 di Metro TV, saya mengundang aktivis perempuan yang peduli dengan keterwakilan perempuan di parlemen tampil di satu acara bincang-bincang pemilu. Darinya saya mendapat informasi bahwa nyaris tak ada korupsi di parlemen negara-negara Skandinavia karena keterwakilan perempuan di sana hampir mencapai 50%.
Penelitian yang dilakukan oleh David Dollar, Raymond Fisman, dan Roberta Gatti, pada 1999, menemukan adanya korelasi positif antara jumlah perempuan di lembaga legislatif dan lembaga publik dengan tingkat korupsi di satu negara.
Penelitian itu menghasilkan teori bahwa peningkatan perempuan di lembaga legislatif dan dunia publik akan menurunkan tingkat korupsi. Penelitian yang disponsori Bank Dunia itu juga menghasilkan rekomendasi jumlah perempuan di dunia publik mesti ditingkatkan karena perempuan merupakan kelompok yang dapat menghasilkan pemerintahan yang jujur dan bersih.
Bicara kejujuran, perempuan makhluk jujur, setidaknya lebih jujur jika dibandingkan dengan laki-laki. Bendahara organisasi atau bagian keuangan perusahaan umumnya perempuan.
Pada Pemilu 2014, harian ini mendukung sepenuh hati kampanye ‘Pilih Caleg Perempuan’ yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbawa suasana, saya pada Pemilu 2014 memilih caleg perempuan untuk DPRD kota, DPRD provinsi, dan DPR RI, tanpa memedulikan parpol mereka.
Namun, faktanya sejumlah perempuan anggota parlemen terlibat korupsi. Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, dan Eni Saragih menjadi contoh buruk perempuan anggota lembaga legislatif yang terlibat korupsi. Publik kecewa. Harapan bagi bersihnya parlemen dari korupsi seperti terkubur.
Harapan itu kini seperti ‘bangkit dari kubur’ dengan semakin banyaknya keterwakilan perempuan di parlemen periode 2019-2024. Apalagi, pimpinan DPR dan MPR perempuan.
Jangan sampai serupa kampanye keluarga berencana ‘anak laki-laki atau perempuan sama saja’, anggota perlamen laki-laki atau perempuan sama saja, sama-sama doyan korupsi.
Kita berharap ada perbedaan dan perubahan, yakni berkurangnya korupsi di DPR, dengan kehadiran semakin banyak perempuan di sana. Syukur-syukur dengan kepemimpinan perempuan selama lima tahun ke depan tak ada anggota DPR jadi tersangka korupsi.
