Koridor Kebebasan

KEBEBASAN dewasa ini dibangun di atas keseimbangan rapuh antara negara dan masyarakat, antara elite dan warga, antara institusi dan kebiasaan. Daron Acemoglu dan James A Robinson menuliskan hal ini dalam buku terbaru mereka, The Narrow Corridor: States, Society, and the Fate of Liberty.

Di negara ini, ketika hari-hari belakangan disesaki unjuk rasa, kita menyaksikan keseimbangan rapuh itu. Keseimbangan kita labil, turun-naik, belum stabil.

Negara dianggap terlalu kuat ketika mengegolkan UU KPK atau mencoba mengegolkan sejumlah rancangan undang-undang. Negara membangun kebebasan melalui kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Negara dianggap terlalu bebas dan leluasa merancang berbagai undang-undang tanpa menyediakan ruang dialog yang memadai buat masyarakat. Koridor kebebasan negara meluas, tetapi koridor kebebasan masyarakat menyempit.

Giliran mahasiswa dan pelajar yang dianggap terlalu kuat ketika berunjuk rasa menentang pengesahan undang-undang kontroversial. Dalam hal ini, koridor kebebasan dibangun melalui mobilisasi masyarakat.

Meluas dan menguatnya koridor kebebasan masyarakat terbukti dari kesuksesan mereka menggagalkan pengesahan sejumlah RUU. Kekuasaan legislasi negara berkurang. Koridor kebebasan masyarakat meluas, sedangkan koridor kebebasan negara menyempit.

Dalam kebebasan yang dibangun melalui mobilisasi massa, masyarakat seperti lebih leluasa dan bebas melakukan tindakan anarkistis. Kekerasan yang menimpa aparat ataupun kerusakan fasilitas umum diterima sebagai ekses mobilisasi massa atau dianggap dilakukan penumpang gelap.

Akan tetapi, kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran akan dianggap sebagai tindakan represif dan eksesif. Ini kemudian mempersempit ruang gerak aparat dalam menangani mobilisasi massa yang anarkistis sekalipun.

Tidak adil, bukan? Sekali lagi, koridor kebebasan masyarakat meluas, sementara koridor kebebasan negara menyempit.

Keseimbangan rapuh antara kebebasan negara dan masyarakat itu menjangkiti keseimbangan antara demokrasi dan konstitusi.

Masyarakat lebih suka menggunakan jalur demokrasi ketimbang jalur konstitusi. Masyarakat lebih suka berdemonstrasi demi membatalkan UU KPK ketimbang mengajukan uji materi undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Presiden akhirnya mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena 'tekanan' bertubi-tubi dari masyarakat. Ini menunjukkan koridor kebebasan negara menyempit dan koridor kebebasan masyarakat menguat. Demokrasi menguat, tetapi konstitusi melemah.

Bila koridor kebebasan terus-menerus bertumpu pada keseimbangan rapuh seperti itu, tinggal tunggu waktu saja bagi kita untuk kembali ke zaman otoriter yang tiada keadilan di dalamnya.

Kebebasan yang terlalu meluas akan menghasilkan demokrasi suka-suka dan demokrasi sekehendak rakyat ini akan melahirkan otoritarianisme populis. Hongaria dan Brasil mengalami hal ini.

Seakan negara tak rela menyempit koridor kebebasannya lalu bertindak represif dan otoriter terhadap kebebasan masyarakat. Mesir mengalami hal ini.

Kita mesti kembali ke koridor kebebasan yang dibangun di atas fondasi keseimbangan kukuh supaya otoritarianisme tak terjadi lagi. Kita perlu menata ulang mekanisme dialog untuk mencapainya karena dalam dialog posisi koridor kebebasan negara dan masyarakat seimbang.