MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa sedih melihat perusakan terhadap fasilitas umum yang dilakukan mahasiswa dan pelajar dalam unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Pasalnya, fasilitas umum itu dibangun dengan susah payah dari setiap rupiah pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Akan tetapi, hanya cukup waktu sedetik untuk menghancurkannya.
Demokrasi yang kita pilih memang memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Namun, demokrasi mengharuskan kita meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menggunakan hak.
Sistem demokrasi memberikan banyak jalan untuk memperjuangkan hak masyarakat. Terhadap keberatan kita kepada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, kita mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Konstitusi.
Kalau kita menggunakan cara-cara destruktif, sebenarnya kita tidak sedang membangun demokrasi. Kita sedang melakukan anarkisme. Kalau sikap ini terus kita lanjutkan, negara ini tidak pernah akan maju sebagai negara sejahtera, malah sebaliknya mundur ke belakang.
Tepat waktu apabila kita kutip kembali ceramah yang disampaikan Sri Mulyani saat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dalam ceramahnya di depan mahasiswa Universitas Indonesia pada 2016, Sri Mulyani mengangkat topik Yang Muda yang Beraksi: Peranan Pemuda dalam Menyukseskan Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif.
Sri Mulyani sangat menaruh harapan kepada anak-anak muda Indonesia. Dengan jumlah lebih dari 65 juta orang, generasi muda Indonesia bisa menjadi motor pembangunan yang dahsyat.
Namun, untuk menjadi anak muda berprestasi dibutuhkan kerja keras. Anak-anak muda harus menjadi pribadi penuh percaya diri, memiliki visi luas, serta ambisi dan kreativitas kuat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan guna menciptakan kemakmuran, kemajuan peradaban, dan keadilan sosial.
Mengapa? Karena di satu sisi kita menghadapi globalisasi, tetapi pada saat bersamaan perekonomian dunia sedang mengalami apa yang disebut sebagai perfect storm, yakni melemahnya ekonomi dan perdagangan serta perlambatan dan perubahan struktural ekonomi. Populisme seperti dicerminkan oleh Brexit sedang menjadi mode.
Di sisi lain, menurut Sri Mulyani, kita menghadapi masalah struktural. Sepertiga dari ketimpangan di Indonesia disebabkan oleh empat faktor pada saat seseorang lahir, yakni di provinsi mana mereka lahir, apakah tempat lahir itu desa atau kota, apakah kepala rumah tangga perempuan, dan seberapa tinggi tingkat pendidikan orangtua.
Seseorang yang lahir di desa yang tertinggal besar kemungkinan rendah tingkat kesehatannya dan berpotensi anak-anak yang dilahirkan mengalami stunting. Kalaupun tidak stunting, belum tentu bisa mengecap pendidikan yang berkualitas. Apalagi jika gendernya perempuan, maka peuangnya untuk bisa menjadi pribadi mandiri akan semakin berat.
Untuk itulah generasi muda yang lebih beruntung diminta Sri Mulyani untuk lebih mempunyai empati. Kita harus terus berupaya membangun jembatan antarperbedaan pandangan apabila kita ingin mempertahankan kebinekaan Indonesia. Harus mau untuk mendengar dan memahami mereka yang tidak sependapat dengan kita.
Janganlah kita seperti para populis yang sering bersuara lebih keras, dengan pandangan hitam putih, dan memanfaatkan ketakutan serta kekhawatiran masyarakat. Mereka sering menawarkan solusi magis dan mudah untuk berbagai masalah yang teramat kompleks. Mereka banyak yang menjual ilusi yang sering laku dibeli masyarakat yang haus solusi cepat.
Dari pengalamannya menjadi pejabat publik, baik di dalam maupun luar negeri, Sri Mulyani sering dihadapkan pada pilihan sulit untuk mengambil keputusan. Pilihan yang tersedia sering kali tidak populer, yang bahkan bukan alternatif terbaik.
Setelah keputusan dibuat pun tidak semua orang akan mengapresiasi. Bisa jadi malah ada orang yang salah paham terhadap tindakan kita. Namun, sering kali pengakuan terhadap keberhasilan itu datang lama setelah kita meninggalkan jabatan kita.
Untuk itu, generasi muda tidak boleh berkecil hati. Tuntutlah ilmu dan kuasai kemampuan teknis terbaik. Jangan pernah berhenti belajar. Kita harus mampu menjadi bagian masyarakat yang selalu berpikir konstruktif, melakukan yang terbaik untuk negeri agar tercipta pembangunan inklusif dan bermanfaat bagi seluruh bangsa.
