DEMO mahasiswa beberapa hari belakangan ini bisa dibilang demo gado-gado. Tuntutannya macam-macam, sambung-menyambung menjadi satu.
Ada yang menuntut Undang-Undang Pertanahan tidak disahkan. Ada yang menuntut RUU KUHP tidak disahkan. Ada pula yang menuntut RUU Pemasyarakatan tidak disahkan. Ada lagi yang menuntut pembatalan UU KPK hasil revisi. Daripada pusing karena enggak fokus, ada yang merangkum tuntutan-tuntutan itu dalam satu spanduk bertuliskan kira-kira 'menolak semua undang-undang yang merugikan rakyat'.
Beres? Tidak juga. Ternyata, justru ada tuntutan agar satu undang-undang segera disahkan, yakni Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Mungkin karena undang-undang ini tidak merugikan rakyat, mereka malah mendorong DPR segera mengesahkan. Akan tetapi, RUU KUHP yang dianggap merugikan rakyat karena mengatur urusan 'nganu-nganu' yang bersifat privat, mereka tolak.
Namun, sudahlah, namanya juga unjuk rasa. Ia proses memamerkan perasaan. Ia mirip curhat alias curahan hati. Jangan heran kalau banyak poster bertuliskan curhat, antara lain 'Jangan Matikan Keadilan', 'Matikan saja Mantanku', 'Asap Menutupi Ketampananku', dan 'Bantu Skripsi Semua Jurusan'. Ada juga poster 'Jasa Titip Es Teh'.
Serius mau demo? Entahlah. Yang jelas, curahan hati model begitu lebih baik daripada melampiaskan perasaan dengan membakar ban atau spanduk, memanjat gerbang Gedung DPR, apalagi menyerang petugas. Poster bertuliskan curahan hati seperti itu lebih baik karena mendinginkan suasana hati, serupa es teh di tengah terik matahari pada hari-hari mereka berunjuk rasa.
DPR dalam rapat paripurna kemarin menunda pengesahan sejumlah RUU, yaitu RUU KUHP, RUU Mineral dan Batu Bara, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan.
Waktunya balik kandang, pulang ke kampus. Toh, DPR sudah memenuhi sebagian tuntutan kalian. Tak mungkin semua tuntutan dipenuhi.
Unjuk rasa merupakan negosiasi, dan dalam negosiasi semestinya tak boleh ada yang bernafsu menang sendiri. Yang masih coba bertahan atau malah mau menerobos gedung parlemen dihalau polisi dengan semprotan air atau gas air mata.
Salah satu yang tak dipenuhi ialah tuntutan pembatalan UU KPK. DPR sudah mengesahkan undang-undang tersebut dalam sidang paripurna pekan lalu. Mestinya unjuk rasa besar-besaran kalian lakukan waktu sidang paripurna pekan lalu itu. Lupa, ya? Aduh, kalian ketinggalan kereta!
DPR tidak bisa membatalkan undang-undang. Itu gawenya Mahkamah Konstitusi (MK). Jangan khawatir, masih ada kereta yang akan lewat, yakni uji materi ke MK.
Ada 'kereta' lain, kata pakar hukum tata negara, yakni Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atawa perppu. Namun, Presiden Jokowi sudah menyatakan emoh mengeluarkan perppu. Satu-satunya 'kereta' yang akan lewat, ya itu tadi, uji materi ke MK.
Demo-demo tadi mengarahkan anak panah ke DPR. Akan tetapi, kabarnya, ada penumpang gelap yang mengarahkan anak panah ke Jokowi. Mereka hendak menggagalkan pelantikan Jokowi pada 20 Oktober 2019.
Mereka, menurut analisis Ismail Fahmi dari Drone Emprit, mencoba menumpangi aksi mahasiswa di Yogyakarta, Senin (23/9). Mahasiswa menolak ditunggangi. Para penumpang gelap itu pun ketinggalan 'kereta' unjuk rasa mahasiswa.
Jauh sebelumnya, para penumpang gelap ini ketinggalan 'kereta' Pemilu 2019. Kalau tidak mau Jokowi jadi presiden, mestinya mereka bertempur di Pemilu 2019. Mereka sebetulnya sudah bertempur, tetapi kalah. Sabar, tunggu 'kereta' pemilu yang akan lewat di 2024 kalau kalian kepingin kandidat presiden kalian berkuasa.
