Hukum yang Bermanfaat

KETIKA Republik Indonesia didirikan bapak-bapak bangsa bersepakat, pembentukan negara ini ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah tujuan besar yang harus kita lakukan bersama-sama dan kita upayakan dengan sekuat tenaga.

Karena dilakukan secara bersama-sama, tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang tidak ikut serta. Semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjalankan tanggung jawab konstitusional ini.

Kita menyadari bahwa langkah untuk mencapai tujuan besar bangsa ini tidaklah mudah. Bahkan, kita sangat menyadari perjalanan ini tidak akan selalu berjalan mulus. Akan selalu ada pasang naik dan pasang surut.

Tentu sebagai komandan tertinggi, Presiden yang harus menentukan jalan yang kita tempuh. Namun, dalam pelaksanaannya, semua harus mau mengambil inisiatif dan melakukannya yang terbaik.

Jalan demokrasi yang kita pilih membuka peluang dilakukannya kontrol dan koreksi. Namun, kontrol dan koreksi harus mengarah kepada perbaikan. Istilah yang selalu kita pakai, kita harus menciptakan working democracy, bukan hanya sekadar talking democracy.

Sayang, demokrasi yang kita jalankan masih sebatas pada sisi kebebasannya saja. Akibatnya, orang lebih banyak mencela daripada upaya ikut serta memperbaikinya. Bahkan, yang ironis lebih banyak mencari kambing hitam daripada memecahkan masalahnya.

Sudah hampir sebulan ini kita menghabiskan energi soal Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Seakan kita akan mengalami kiamat dengan dilakukannya revisi UU KPK. Seakan korupsi diberi angin, padahal kesepakatan kita melakukan reformasi dulu ialah menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kita lupa kalau korupsi itu lebih disebabkan keserakahan. Praktik KKN akan semakin menjadi-jadi kalau kekuasaan dianggap hak istimewa, power is privilege. Kita lupa kalau sekarang kita beruntung memiliki Presiden yang tidak silau karena harta.

Dengan rekam jejaknya selama ini, Presiden Joko Widodo bukan sedang berupaya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Ia sedang berupaya agar jangan sampai pemberantasan korupsi bertabrakan dengan upaya pembangunan nasional karena adanya abuse of power yang lain sebab tujuan besar kehidupan berbangsa ini bukan pemberantasan korupsi, tetapi menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

KPK sama sekali tidak sedang dikurangi kewenangannya untuk memberantas korupsi. Buktinya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi masih bisa ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Yang dimintakan adalah bagaimana KPK mendorong juga pencegahan praktik KKN agar muncul pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pejabat sehingga mereka tetap bisa mengambil keputusan eksekutif tanpa melanggar hukum.

Sekarang banyak pejabat tidak berani mengambil keputusan karena takut terjerat korupsi. Ketakutan itu berdampak negatif karena mengakibatkan tidak berjalannya pembangunan. Tanpa ada pembangunan, tujuan besar berbangsa ini tidak pernah akan bisa tercapai.

Kuatnya sikap apriori di antara kita membuat dialog sekarang ini menjadi tidak sehat. Apalagi, kalau kacamatanya diselimuti rasa tidak suka, semua menjadi tidak ada benarnya. Sikap 'pokoknya' membuat kita kehilangan rasa optimistis.

Padahal, hukum adalah alat untuk menata tata aturan kehidupan masyarakat agar berjalan lebih baik. Hukum harus memberi kepastian agar orang kemudian bisa belajar dan memperbaiki diri. Jangan sampai seperti banyak dirasakan masyarakat  termasuk dunia usaha yang sekarang terjadi justru ketidakpastian hukum.

Kita sering kali berpandangan bahwa hukum ialah panasea. Padahal, hukum bisa memperbaiki tata kehidupan bangsa kalau semua komponennya berjalan baik. Bukan hanya undang-undang yang harus baik, melainkan juga pelaksanaannya. Tidak kalah penting juga ialah pemimpin, pejabat, dan masyarakat yang paham aturan dan mau menjalankannya.

Kita bersama-sama harus memperbaiki kelemahan yang masih ada pada bangsa ini. Namun, kita juga harus sadar bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang sistem hukumnya sempurna. Semua itu membutuhkan proses dan tidak boleh menyerah apalagi pesimistis untuk membuat negara ini menuju ke kesempurnaannya.