Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KETIKA Republik Indonesia didirikan bapak-bapak bangsa bersepakat, pembentukan negara ini ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah tujuan besar yang harus kita lakukan bersama-sama dan kita upayakan dengan sekuat tenaga.
Karena dilakukan secara bersama-sama, tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang tidak ikut serta. Semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjalankan tanggung jawab konstitusional ini.
Kita menyadari bahwa langkah untuk mencapai tujuan besar bangsa ini tidaklah mudah. Bahkan, kita sangat menyadari perjalanan ini tidak akan selalu berjalan mulus. Akan selalu ada pasang naik dan pasang surut.
Tentu sebagai komandan tertinggi, Presiden yang harus menentukan jalan yang kita tempuh. Namun, dalam pelaksanaannya, semua harus mau mengambil inisiatif dan melakukannya yang terbaik.
Jalan demokrasi yang kita pilih membuka peluang dilakukannya kontrol dan koreksi. Namun, kontrol dan koreksi harus mengarah kepada perbaikan. Istilah yang selalu kita pakai, kita harus menciptakan working democracy, bukan hanya sekadar talking democracy.
Sayang, demokrasi yang kita jalankan masih sebatas pada sisi kebebasannya saja. Akibatnya, orang lebih banyak mencela daripada upaya ikut serta memperbaikinya. Bahkan, yang ironis lebih banyak mencari kambing hitam daripada memecahkan masalahnya.
Sudah hampir sebulan ini kita menghabiskan energi soal Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Seakan kita akan mengalami kiamat dengan dilakukannya revisi UU KPK. Seakan korupsi diberi angin, padahal kesepakatan kita melakukan reformasi dulu ialah menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kita lupa kalau korupsi itu lebih disebabkan keserakahan. Praktik KKN akan semakin menjadi-jadi kalau kekuasaan dianggap hak istimewa, power is privilege. Kita lupa kalau sekarang kita beruntung memiliki Presiden yang tidak silau karena harta.
Dengan rekam jejaknya selama ini, Presiden Joko Widodo bukan sedang berupaya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Ia sedang berupaya agar jangan sampai pemberantasan korupsi bertabrakan dengan upaya pembangunan nasional karena adanya abuse of power yang lain sebab tujuan besar kehidupan berbangsa ini bukan pemberantasan korupsi, tetapi menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
KPK sama sekali tidak sedang dikurangi kewenangannya untuk memberantas korupsi. Buktinya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi masih bisa ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Yang dimintakan adalah bagaimana KPK mendorong juga pencegahan praktik KKN agar muncul pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pejabat sehingga mereka tetap bisa mengambil keputusan eksekutif tanpa melanggar hukum.
Sekarang banyak pejabat tidak berani mengambil keputusan karena takut terjerat korupsi. Ketakutan itu berdampak negatif karena mengakibatkan tidak berjalannya pembangunan. Tanpa ada pembangunan, tujuan besar berbangsa ini tidak pernah akan bisa tercapai.
Kuatnya sikap apriori di antara kita membuat dialog sekarang ini menjadi tidak sehat. Apalagi, kalau kacamatanya diselimuti rasa tidak suka, semua menjadi tidak ada benarnya. Sikap 'pokoknya' membuat kita kehilangan rasa optimistis.
Padahal, hukum adalah alat untuk menata tata aturan kehidupan masyarakat agar berjalan lebih baik. Hukum harus memberi kepastian agar orang kemudian bisa belajar dan memperbaiki diri. Jangan sampai seperti banyak dirasakan masyarakat termasuk dunia usaha yang sekarang terjadi justru ketidakpastian hukum.
Kita sering kali berpandangan bahwa hukum ialah panasea. Padahal, hukum bisa memperbaiki tata kehidupan bangsa kalau semua komponennya berjalan baik. Bukan hanya undang-undang yang harus baik, melainkan juga pelaksanaannya. Tidak kalah penting juga ialah pemimpin, pejabat, dan masyarakat yang paham aturan dan mau menjalankannya.
Kita bersama-sama harus memperbaiki kelemahan yang masih ada pada bangsa ini. Namun, kita juga harus sadar bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang sistem hukumnya sempurna. Semua itu membutuhkan proses dan tidak boleh menyerah apalagi pesimistis untuk membuat negara ini menuju ke kesempurnaannya.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved