Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
LAGI-LAGI Presiden Joko Widodo mengeluhkan soal rendahnya investasi. Relokasi industri dari Tiongkok akibat perang dagang dengan AS ternyata tidak sampai ke Indonesia. Negara-negara sekitar seperti Thailand dan Vietnam justru yang mendapatkan durian runtuh.
Presiden mengkritik pejabat yang lebih suka dilayani daripada melayani. Sikap sebagai ambtenaar membuat pejabat lebih suka menunggu daripada bersikap proaktif. Padahal, dalam era persaingan bebas seperti sekarang yang menang ialah yang lebih proaktif dan cepat mengambil keputusan.
Salah satu visi Presiden dalam lima tahun ke depan adalah perbaikan pelayanan investasi. Presiden membuka seluas-luasnya investasi agar bisa memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ia tidak segan merombak birokrasi demi masuknya investasi.
Memang, kita tidak bisa ongkang-ongkang kaki untuk menjadi negara maju. Kalau pertumbuhan kita terus moderat di angka 5%, kita tidak pernah bisa keluar dari negara dengan pendapatan menengah. Kita perlu memacu pertumbuhan minimal 7% apabila ingin membawa Indonesia masuk negara pendapatan tinggi. Bahkan, kalau kita ingin produk domestik bruto di atas Jerman atau Korea Selatan, kita harus mampu tumbuh dengan angka rata-rata 10% sampai 2030.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu terasa mustahil apabila cara kerjanya masih seperti sekarang. Apalagi dengan sikap kita yang cenderung xenophobia. Kita selalu memprotes ketika ada investor asing sukses di Indonesia, sedangkan kita sendiri tidak melakukan apa-apa.
Yang lebih parah lagi, kita cenderung tidak suka kepada siapa pun yang berhasil. Kita selalu mencoba mencari-cari masalah ketika ada pengusaha yang sukses, bukan mendorong terus pengusaha yang berhasil itu agar semakin sukses.
Kita tidak punya pilihan lain untuk mendorong industri manufaktur apabila kita ingin menjadi negara maju. Pembangunan infrastruktur yang sudah susah payah kita lakukan dalam empat tahun terakhir ini akan terasa manfaatnya apabila kita mampu membangun industri manufaktur yang kuat.
Tidak mungkin kita terus bertumpu kepada produk yang tidak bisa diperdagangkan (non-tradable goods) seperti sekarang. Pertumbuhan ekonomi yang berbasis non- tradable goods bukan hanya menghasilkan pertumbuhan yang moderat, melainkan juga tidak berkelanjutan.
Apa yang harus dilakukan? Dalam jangka pendek, kita ubah ukuran keberhasilan (key performance indicator atau KPI) dari kepala daerah dan menteri-menteri. KPI mereka sekarang harus diukur dari pertumbuhan jumlah investasi dan jumlah perusahaan yang bisa dihasilkan. Bahkan, kita tambahkan lagi ukuran pertumbuhan perusahaan yang sudah ada di daerah itu.
Demokrasi yang kita pilih membuat kekuasaan itu seharusnya tidak lagi bertumpu kepada Presiden. Kepala daerah mempunyai tanggung jawab untuk semakin memakmurkan daerahnya. Desentralisasi yang diterapkan bersamaan dengan sistem demokrasi membuat tanggung jawab pembangunan ada di tangan kepala daerah.
Sekarang ini hambatan investasi paling banyak berada di daerah. Paradigma para pejabat masih belum berubah. Desentralisasi bukan pada pendelegasian penyelesaian persoalan di daerah, melainkan lebih banyak melahirkan 'raja-raja' kecil di daerah.
Kita melihat kepala daerah yang sudah berubah paradigmanya pasti daerahnya maju. Surabaya, Banyuwangi, Semarang, dan Kulon Progo merupakan contoh daerah yang berkembang maju karena kepala daerahnya memiliki wawasan terbuka.
Kendala bagi kepala daerah yang maju justru datang dari pejabat di pusat. Para kepala dinas terlalu sering dipanggil untuk mengikuti rapat koordinasi di Jakarta. Akibatnya, tugas utama pelayanan di daerah sering terbengkalai. Seorang bupati pernah mengusulkan agar rapat koordinasi sebaiknya disatukan saja di Kantor Menko sehingga kepala dinas tidak harus sering bolak-balik rapat di Jakarta.
Kita memang harus berubah sikap dan cara kerja apabila ingin mempercepat kemajuan bangsa dan negara ini, termasuk mengubah kultur dari bangsa ini untuk tidak takut bersaing. Kita harus belajar dari Pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping yang mengatakan, "Tidak peduli kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus."
Tanpa ada ukuran yang jelas tentang apa yang kita harapkan ke depan, setiap kali kita hanya memunculkan rasa penyesalan. Padahal, pepatah mengatakan, "Sesal kemudian tiada berguna." Apalagi, kita pun selalu dihadapkan kepada kehidupan yang tidak selalu berjalan linier. Sekarang dunia sedang dihadapkan lagi pada ancaman resesi. Tantangan itu tidak bisa dijawab dengan mengeluh.
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved