MENYEMPITNYA pembuluh darah bisa bikin orang stroke atau mengalami serangan jantung. Apa yang dialami warga kalau gubernurnya mengalami penyempitan pemikiran?
Sempit atau luasnya pemikiran seorang gubernur tertangkap antara lain dari kata-katanya. Semakin spontan kata-kata itu meluncur dari mulutnya, kiranya kian mencerminkan 'aslinya' sang gubernur.
Dalam bicara, orang memproduksi teks. Dalam kedudukannya sebagai gubernur, tentu diharapkan teks yang diproduksi bermakna kepublikan cukup luas, paling tidak seluas wilayah kekuasaannya.
Cukup luas karena figur gubernur sebetulnya sebuah potret besar dalam ruang lingkup besar yang melampaui batas-batas teritori 'kediamannya' sebagai pemimpin Bayangkanlah orang yang berkedudukan sebagai gubernur bank sentral, gubernur akademi militer, gubernur Lemhannas, bahkan gubernur Hindia Belanda.
Gubernur berada di sebuah ketinggian yang tidak terlalu jauh dari luasnya bumi tempat dia berpijak. Tidak terlalu jauh, sekalipun lebih tinggi daripada bupati/wali kota.
Dalam keluasan dan ketinggian itu gubernur tidak boleh tercerabut dari bumi tempatnya berpijak sampai lupa 'daratan' bahwa mereka dipilih warga yang beraneka ragam identitasnya. Mereka terpilih untuk mengabdi bagi sebesar-besarnya kemaslahatan warga yang beraneka ragam, yang plural.
Pilgub (seperti juga pilpres) dapat menyebabkan terciptanya sebuah lanskap politik yang terpolarisasi di daerah pemilihan tertentu. Setelah sang gubernur terpilih, seyogianya dia segera mencairkan kutub-kutub polarisasi, menegakkan integrasi regional, bahwa dia gubernur bersama, gubernur bagi semua warga di provinsi itu, apa pun suku, ras, dan agamanya.
Bahkan, sang gubernur dituntut untuk berpikir besar, berkemampuan mencandrakan wilayah yang dipimpinnya sebagai bagian dari cakrawala global. Memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor turisme, umpamanya, tiada lain membawa bumi tempat berpijak menjadi juga tempat warga dari dunia lain untuk 'sementara waktu' hidup bersama kita.
'Sementara waktu' dapat bermakna 'beberapa hari' atau lebih. Makin lama makin baik karena makin panjang length of stay turis makin banyak devisa dihasilkan.
Dalam cakrawala besar itu tiba-tiba ada seorang gubernur yang menyempitkan pemikirannya menjadikan wisata Danau Toba sebagai wisata halal. Gubernur itu Gubernur Sumatra Utara. Namanya Edy Rahmayadi. Dia jenderal berbintang tiga. Sekarang dia berkilah menyatakan ada yang mendramatisasi pernyataannya. Akibatnya, katanya, informasi yang menyebar jadi salah.
Gubernur silakan berkelit. Namun, makin Anda meluruskan omongan Anda, hasilnya malahan semakin bengkok, semakin dolak-dalik. Orang yang datang ke Bali tahu mana makanan halal, mana makanan haram, tanpa perlu gubernurnya memproklamasikan diri bahwa Bali sebagai wisata halal.
Orang yang datang ke Danau Toba pun tahu benar mana restoran halal, mana restoran haram, dan hanya dari pemikiran gubernur sekarang ini tercetus untuk membahasakan wisata Danau Toba sebagai wisata halal. Bukan pendapat berlebihan kalau ada yang menilai sang gubernur belum move on dari polarisasi pilkada.
Setelah terpilih dan dilantik, seorang gubernur diharapkan bijak mendengar dan berpengertian dalam perkataannya sehingga dirinya terhindar dari cemooh. Dari mulutnya warga rindu mendapat kata-kata bermakna untuk semua. Bukan malah bicara yang menunjukkan sempitnya pemikiran.
Kata orang arif, yang saya suka mengutipnya dan sulit melaksanakannya, di dalam banyak bicara akan ada pelanggaran. Karena itu, pemimpin diminta berkemampuan menahan bibirnya, bahkan tekapkanlah tangan pada mulut.
Yang boleh banyak omong itu warga biasa yang sudah bayar pajak, tapi gubernurnya banyak omong dan ngawur akibat sempit pemikirannya.
