Selasa 03 September 2019, 05:30 WIB

Mobil Listrik

Suryopratomo, Dewan Redaksi Media Group | podium
Mobil Listrik

MI/EBET
Suryopratomo, Dewan Redaksi Media Group

SABTU lalu digelar pameran dan parade kendaraan bermotor listrik di Jakarta. Beberapa menteri bahkan ikut mencoba mengendarai motor listrik. Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Perusahaan taksi, Blue Bird, bahkan sudah menggunakan mobil listrik dalam armada mereka. Ada dua kendaraan yang sekarang dipakai yaitu yang premium jenis Tesla dan taksi biasa, BYD.

Tantangan ke depan, semua negara memang harus lebih menghemat energi berbasis fosil. Bahkan kendaraan yang dikembangkan harus semakin ramah lingkungan dengan emisi gas buang dibuat seminimal mungkin.

Banyak negara menerjemahkannya tantangan itu dengan merumuskan apa yang disebut kendaraan listrik itu. Variannya mulai dari mobil hibrida, mobil plug-in hibrida, mobil fuel cell, hingga mobil listrik berbasis baterai.

Mengapa begitu banyak variannya? Karena memang tidak mungkin kita berganti sistem dengan seketika. Mobil berbasis pembakaran tidak mungkin tiba-tiba dihapus. Harus ada agenda waktu yang jelas untuk migrasi ke mobil listrik berbasis baterai.

Apalagi kita belum mengetahui dampak negatif dari mobil listrik. Baterai kendaraan belum tahu bagaimana didaurulangnya. Kalau kelak sudah menumpuk akan menjadi sampah industri yang juga mengotori lingkungan.

Oleh karena itu, kita pun harus saksama membuat perencanaan pengembangan mobil listrik berbasis baterai ini. Jangan sampai keputusan ini diambil hanya sekadar ikut mode tanpa memperhitungkan untung dan ruginya dari pengembangan kendaraan ini.

Bahkan tidak keliru kalau diingatkan agar kita menjadi bagian pengembangan teknologi itu. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar dari mobil listrik berbasis baterai. Apalagi 48 sampai 60% dari nikel yang menjadi bahan ba­terai litium sebagai sumber tenaga mobil listrik berasal dari Indonesia.

Pembangunan industri baterai litium itu membutuhkan waktu. Bahkan teknologi baterai yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri otomotifnya. Akan lebih baik kalau industri mobil listriknya ikut dibangun di sini.

Pengalaman banyak negara dibutuhkan riset yang panjang dan mahal untuk bisa menguasai teknologi tersebut. BMW me­ngeluarkan miliaran dolar untuk mengembangkan mobil listrik. Itu pun belum berhasil di pasar.

Banyak kendala yang dihadapi termasuk soal kebiasaan orang berkendaraan. Kelemahan mobil listrik ialah sensasi berken­daraan itu yang tidak didapatkan pengemudi. Kritik yang sering disampaikan para pengendara mobil, kalau kita berkendara tanpa suara, itu namanya naik sepeda.

Itulah mengapa perkembangan mobil listrik masih lebih rendah dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar. Tesla, misalnya, setiap tahun hanya mampu memproduksi 500 ribu unit. Sebagai perusahaan, Tesla pun masih mengalami kerugian secara finansial.

Di Indonesia jumlah kendaraan listrik masih sangat terbatas. Perpres yang baru berusaha memberikan insentif kepada masyarakat yang mau menggunakan mobil listrik. Tanpa ada insentif harga, orang enggan untuk menggunakan mobil listrik apalagi ketika tahu harga baterainya hampir 60% dari kendaraannya.

Tentu bukan berarti mobil listrik tidak ada harapannya untuk dikembangkan di Indonesia. Masyarakat akan mau memanfaatkannya apabila memang ada kebijakan yang jelas. Jangan seperti sekarang, Perpres sudah dikeluarkan, tetapi penghapusan pajak penjualan barang mewahnya masih dihitung.

Kita harus ingat membeli kendaraan ialah sebuah investasi. Orang tidak akan mau berinvestasi untuk sesuatu yang tidak jelas. Apalagi yang benefitnya tidak bisa dirasakan. Jangan lupa pemerintah juga harus memperhatikan betul pemain di industri otomotif, khusus pengusaha menengah yang selama ini menjadi pemasok industri besar. Sebab perubahan kebijakan ini akan memengaruhi kehidupan pengusaha pemasok yang jumlahnya tidak sedikit.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More