PEKAN lalu dirilis brand-brand produk dunia yang paling diingat konsumen. Hanya satu brand asal Indonesia yang menembus kelompok papan atas yaitu Indomie. Produk pangan dari Kelompok Salim menjadi produk yang paling akrab dan banyak dikonsumsi masyarakat di kawasan ini.
Minimnya brand Indonesia yang dikenal masyarakat global mencerminkan terbatasnya produk ekspor yang bisa kita hasilkan. Ternyata kita masih dikenal sebagai negara produsen bahan mentah. Tidak usah heran apabila tidak banyak nilai tambah yang bisa kita dapatkan dari kekayaan sumber daya alam yang kita miliki.
Pertanyaannya, siapa yang harus memberikan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki negeri ini? Jawabnya pasti bukan pemerintah. Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk itu. Memang tugas pokok dan fungsi pemerintah juga bukan itu.
Kemampuan untuk bisa memberikan nilai tambah ada di tangan dunia usaha. Merekalah yang memiliki ketajaman untuk melihat potensi mana yang bisa dikembangkan menjadi bisnis yang bisa memberikan nilai tambah tinggi.
Apa yang dilakukan Kelompok Salim merupakan contohnya. Indonesia sebenarnya bukan negara produsen gandum. Bahkan setiap tahun negara harus mengimpor gandum sampai US$5 miliar. Namun, Kelompok Salim bisa memberi nilai tambah tinggi dari gandum itu dengan membuatnya menjadi mi dan dengan brand Indomie bahkan menguasai pasar mi siap saji dunia.
Kalau sekarang pemerintah berupaya untuk mendorong ekspor untuk memperbaiki defisit perdagangan dan bahkan defisit negara transaksi berjalan, yang harus dirangkul itu pengusaha. Pemerintah harus berkolaborasi dengan pengusaha untuk menetapkan produk-produk yang akan dijadikan unggulan Indonesia.
Kemauan untuk mendengarkan dunia usaha itulah yang harus dilakukan pemerintah. Jangan hanya lembaga swadaya masyarakat yang didengar pemerintah. Kalau Indonesia ingin maju, kita harus mendorong hadirnya working democracy, bukan talking democracy seperti sekarang ini.
Selama ini kita sering berbicara untuk menciptakan produk unggulan, tetapi kenyataan tidak pernah muncul produk unggulan itu. Bahkan istilah yang disampaikan kalangan pengusaha, kita malah sering menembak kaki kita sendiri. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru mengebiri kemampuan industri dalam negeri kita sendiri.
Sekarang kalau pemerintah bersungguh-sungguh mendorong ekspor, yang harus dilakukan ialah penguatan industri. Kita harus duduk bersama-sama merinci mana dari lima industri unggulan yang produknya akan benar-benar kita jadikan unggulan ekspor. Kalangan dunia usaha ikut dilibatkan untuk meminjam intuisi bisnis mereka.
Kita tahu ada lima industri yang sudah ditetapkan sebagai industri unggulan. Kelima industri unggulan itu adalah tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, dan produk kimia. Sekarang kita harus berani mendetailkan apa produk yang benar-benar akan dijadikan andalan dengan mempertimbangkan comparative maupun competitive advantages yang kita miliki.
Sekali arah produk industri itu ditetapkan, semua harus mendukung penuh. Tidak boleh ada kementerian yang kemudian mengambil kebijakan yang menyimpang dari agenda nasional itu. Presiden harus bertindak tegas kepada pejabat yang mencoba menghambat.
Kita harus ingat bahwa dalam persaingan global sekarang ini kompetisi sangatlah ketat. Semua negara tidak pernah mau menjadi pecundang. Bahkan negara seperti Amerika Serikat ketika kalah bersaing menggunakan kekuatan politik dan hukum untuk menekan negara pesaingnya.
Untuk itulah kita harus sadar bahwa menjadi pemenang di kompetisi global itu tidaklak mudah. Kalau pun kita bersatu padu belum tentu otomatis bisa berhasil. Bisa dibayangkan kalau kita tidak kompak seperti sekarang ini.
Oleh karena itu, tidak pernah kita bosan mengingatkan untuk menjaga kekompakan. Bangsa ini sulit menjadi besar karena semua hanya berpikir kepentingan masing-masing. Begitu sulitnya untuk mau berpikir bagi kepentingan dan kebesaran Indonesia.
Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 hanya akan manis di mulut apabila tidak diterjemahkan dalam kebijakan yang benar-benar dijalankan. Persoalan defisit perdagangan maupun defisit neraca transaksi berjalan tidak bisa hanya dijawab dengan rencana meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit barang maupun jasa. Tanpa ada keterlibatan dari dunia usaha yang menjalankan, semua hanya akan menjadi sebuah utopia.
