Selasa 27 Agustus 2019, 05:30 WIB

Ibu Kota Baru

Suryopratomo, Dewan Redaksi Media Group | podium
Ibu Kota Baru

Dok. MI
Suryopratomo, Dewan Redaksi Media Group

PRESIDEN Joko Widodo memastikan ibu kota baru Republik Indonesia. Ibu kota negara ditetapkan berada di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Surat resmi penetapan ibu kota baru akan disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan anggota legislatif. DPR memang harus terlebih dahulu mengubah Undang-Undang Nomor 29/2007 tentang ibu kota negara.

Menurut Presiden, ibu kota baru akan dibangun di atas lahan negara seluas 180 ribu hektare. Pemindahan ibu kota diharapkan akan mengurangi beban DKI Jakarta dan Pulau Jawa yang selama ini menjadi tumpuan utama pembangunan.

Diharapkan dengan pemindahan ibu kota baru, pembangunan Indonesia juga akan lebih merata. Orang tidak lagi menjadikan Jawa sebagai pusat pembangunan, tetapi berani untuk berinvestasi juga di luar Jawa.

Penetapan ibu kota baru merupakan keputusan yang berani. Presiden Soekarno pernah berencana untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangka Raya, namun rencana tersebut tidak pernah bisa terealisasi.

Presiden Soeharto pernah juga berencana untuk memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, namun pemindahan itu tidak pernah terlaksana. Terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melemparkan gagasan untuk kembali memindahkan ibu kota negara ke Palangka Raya.

Sekarang yang diperlukan ialah rencana teknis dari pemindahan ibu kota negara tersebut. Maket baru ibu kota negara perlu disosia­lisasikan, agar semua orang ikut merasa memiliki. Bahkan bagaimana pembiayaan pembangunannya perlu dibuka agar tidak menjadi sumber isu baru.

Presiden menjelaskan, pembangunan ibu kota baru akan sekecil mungkin menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya, kemungkinan besar pemerintah akan menawarkan aset-aset negara yang ada di Jakarta sekarang ini untuk ditukar-guling dengan pembangunan Istana, kantor lembaga negara, dan kementerian di Kalimantan Timur.

Presiden memang membuka peluang kepada badan usaha milik negara, swasta, dan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk membangun ibu kota negara baru. Aturan main harus dibuat setransparan mungkin agar terhindar dari kemungkinan terjadinya praktik korupsi.

Apalagi belum semua orang sependapat dengan rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Mantan Menteri Ekonomi Prof Emil Salim merupakan salah satu yang meminta agar rencana pemindahan ibu kota negara dipertimbangkan kembali. Sebab, pemerataan pembangunan nasional hanya bisa tercapai dengan pemerataan peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan dengan pemindahan ibu kota negara.

Pembangunan ibu kota negara bukan hanya masalah menyediakan infrastruktur kota yang baru. Ibarat membangun sebuah rumah, yang lebih penting membangun jiwanya. Interaksi antara infrastruktur dan manusia yang tinggal di dalam kota baru itu menjadi lebih penting.

Apalagi kelak bukan hanya istana dan kantor-kantor pemerintahan yang akan pindah, tetapi juga pegawai yang bekerja di dalamnya. Ibaratnya akan ada ‘bedol kota’ dari Jakarta ke ibu kota yang baru nanti. Jangan lupa kantor-kantor kedutaan besar pun akan ikut pindah ke ibu kota negara baru, sehingga penjelasan kepada negara-negara sahabat harus dilakukan karena mereka harus mengeluarkan anggaran negara baru untuk kepentingan itu.

Setelah penetapan ibu kota baru negara sekarang ini tentunya tidak lagi ada jalan mundur. Pemerintah harus bersungguh-sungguh merealisasikannya karena kalau tidak, bukan hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah, tetapi gonjang-ganjing yang diakibatkan dari keputusan ini akan merugikan masyarakat.

Kita masih ingat ketika pemerintah merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangka Raya. Tiba-tiba harga tanah di kota itu melambung tinggi dan masyarakat di kota itu semakin kesulitan untuk memiliki rumah. Ketika rencana pemindahan ibu kota negara tidak terlaksana, masyarakat sudah terlanjur menetapkan harga tanah yang mahal.

Memang bedanya  sekarang, pemerintah tidak akan membeli tanah milik rakyat. Pemerintah akan memanfaatkan lahan yang memang sudah dimiliki negara. Tantangan sekarang bagaimana pemerintahan setelah 2024 nanti akan bisa langsung memanfaatkan ibu kota negara yang baru dan benar-benar bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada rakyat.

Harapan kita sejarah baru ibu kota negara nanti akan menjadi sejarah yang baik. Oleh karena itu tugas pemerintah sekarang untuk membuat perencanaan yang benar-benar matang. Hanya dengan itulah kita akan mewariskan sesuatu yang bermanfaat bagi generasi mendatang, yakni sebuah Indonesia baru yang memberikan masa depan yang lebih cemerlang.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More