DEMOKRASI kita di ambang kebangkrutan! Ia tampak hidup, berkembang, dan rancak, tapi sesungguhnya permainan simulakra penuh tipu daya. Yang tampak elok itu prosedur-prosedurnya, yang mati itu substansinya. Intinya. Jiwanya.
Topeng-topeng nan elok, tapi wajah-wajah sesungguhnya penuh luka. Para politikus dan kaum cerdik pandai tahu, tapi tak berdaya. Kita telah terperangkap sistem politik yang mahal, transaksional, prosedural, dan akhirnya banal.
Begitu kira-kira pendapat beberapa aktivis demokrasi di Jawa Tengah yang saya ajak bicara baik secara bersama ataupun sendiri-sendiri, baru-baru ini. Mereka ada yang pernah menjadi anggota partai, anggota KPU, Panwaslu, bahkan birokrat yang mengurusi politik. Mereka tahu bagaimana politik 'dimainkan'! Politik dibusukkan!
Pendapat itu menjawab pertanyaan yang saya kepada mereka, "Adakah anggota dewan perwakilan rakyat daerah sekarang ini punya manfaat bagi demokrasi?" Pertanyaan aktual karena Agustus-September ini 'musim' pelantikan anggota DPRD seluruhnya Indonesia yang totalnya sekitar 20 ribu orang.
Saya lantas ingat almarhum Dr Sjahrir di masa pemerintahan Gus Dur, di awal pembentukan Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Dalam sambutan lahirnya partai itu, ia cemas Indonesia mengawali demokrasi dengan banyaknya kasus seperti Buloggate, Brunneigate, Baligate, Pertaminagate, Kostradgate, dan aneka problem.
Kini kita juga dikiaskan hidup di era Kaliyuga. Era yang menurut pujangga Jawa Ronggowarsito, sebagai zaman kegelapan, era kehancuran. Era ketika 'lautan mengalir ke sungai'. Bukan sebaliknya.
Korupsi memang ancaman pertama dalam demokrasi kita. Ia nyata dan terang benderang. Ini pula yang diungkapkan Indonesianis William Liddle, ketika memberikan 'tausiah politik' di DPP Partai Golkar, dua pekan silam.
Dalam penelitiannya di Pematang Siantar dan Simalungun, Sumatra Utara, pada 1962-1964, ia menemukan fakta money politics sudah terjadi waktu itu. Fakta konkretnya ialah seorang yang paling tak layak menjadi wali kota, akhirnya bisa terpilih karena permainan fulus.
Ancaman demokrasi berikutnya ialah islamisme, komunisme, dan separatisme. Menurut saya, ketidakadilan juga menjadi ancaman demokrasi yang nyata. Ia bom waktu.
Kita tahu demokrasi ialah pelembagaan berbagai kepentingan, yakni konflik dan kekuasaan dikelola secara beradab. Bukan biadab. Demokrasi yang dikelola secara beradab, mestinya tak hanya bertumbuh tapi juga tangguh. Tangguh untuk menyejahterakan rakyat.
Tangguh untuk menangkal kemungkinan kembalinya Orde Baru, pada otoritarianisme yang mengerikan itu. Korbannya tak hanya rakyat, tapi juga tentara. (Salim Haji Said, 2016).
Selalu ada jalan perubahan. Selalu percaya bahwa dalam siklus zaman, era pencerahan setelah era kegelapan. Zaman Kaliyuga semoga hanya sejarah yang harus dilewati untuk menuju era pencerahan.
Kita tetap percaya era ketika 'air sungai menglir deras ke lautan'. Bukan sebaliknya. Sebab, ada yang 'terus menyalakan lilin daripada terus sibuk mengutuk kegelapan'.
