Headline

Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.

Fokus

Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.

DOB, Marak Mekarnya Payah Majunya

Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group
03/8/2019 05:10
DOB, Marak Mekarnya Payah Majunya
Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group(Dok.MI)

BERBINCANGLAH pagi itu kami (saya dan seorang bupati di Provinsi Lampung) di selasar rumah panggung. Rumah adat yang arkais. Seraya menikmati kopi robusta, sang bupati bertutur tentang perjuangannya hingga bisa dua periode menjabat. Itu tak mudah, katanya, jika ketokohannya tak kuat, strateginya tak jitu, dan pundi-pundi fulusnya tak cukup.

Ia juga bercerita dengan bangga bagaimana bisa 'menjadikan' salah satu anaknya yang masih muda terpilih sebagai bupati di sebuah kabupaten lain hasil pemekaran. "Anda tahu anak saya, kan? Kalau bukan karena ayahnya (maksudnya ia sendiri), tak mungkin anak saya jadi bupati," katanya. Sang anak ialah bupati pertama di daerah otonomi baru (DOB) hasil pilihan langsung.

Itu memang obrolan beberapa tahun lalu. Kini ayah-anak itu sudah tak lagi menjabat bupati. Fenomena anak kepala daerah menjadi kepala daerah memang jamak adanya. Bahkan, tak hanya anak, tapi juga istri, menantu, adik, kakak, dan garis kekerabatan lainnya.

Di seluruh Indonesia, DOB memang bertumbuh pesat. Sebelum reformasi, ada 27 provinsi, 249 kabupaten, dan 65 kota. Setelah terbit UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang beberapa kali direvisi) dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjadi 34 provinsi, 414 kabupaten, 98 kota, 7.024 kecamatan, dan 81.626 daerah setingkat desa.

Meskipun DOB sudah amat banyak, gairah pemekaran terus berkobar. Menurut Kementerian Dalam Negeri, hingga 2018 pihaknya telah menerima 318 usulan pemekaran baru. Jokowi-Kalla memang menerapkan moratorium DOB. Dasarnya pastilah evaluasi Bappenas dan Kemendagri, sepanjang 1999-2014 sekitar 70%-80% DOB gagal memajukan daerah.

Beberapa provinsi yang pemekarannya amat pesat, tetap saja masuk kategori miskin. Kesibukan kerap tampak setiap ada daerah pemekaran baru, yakni perebutan kekuasaan di antara elite lokal. Munculnya segmentasi 'raja-raja kecil' yang seakan-akan menguasai suatu teritori tertentu menyuburkan politik dinasti, juga dinasti politik.

Fakta serupa itu pula yang dilihat Rustan Amarullah, peneliti birokrasi dan manajemen pelayanan publik. Sementara itu, aktivitas ekonomi kurang kondusif karena pembuatan aturan khususnya retribusi dan pajak daerah yang kerap menimbulkan persoalan. Koordinasi antarlembaga pemerintah juga rendah. Ruang keterlibatan publik terbatas.

Provinsi Banten yang berpisah dari Jawa Barat pada 2000 bisa disebut contoh paling nyata rimbunnya politik kekerabatan. Jejaknya bisa dilacak dari Tubagus Chasan Sochib, ayah Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten. Di bawa Atut, dinasti politik di provinsi ini berkembang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Meskipun kakak-beradik, Atut dan Tubagus Wardana, dibui karena korupsi, politik dinasti tak melindap sedikit pun.

Wahidin Halim pun perlu menggandeng putra Atut, Andika Hazrumy, sebagai wakil dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Banten 2017, dan berhasil. Betapa kuat pengaruh keluarga Chasan di Banten. Lebih jauh tentang politik dinasti di Banten bisa dibaca pada penelitian Agus Sutisna, dosen ilmu pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang berjudul Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah (2017).

Sesungguhnya hal baik elite lokal menjadi penguasa DOB. Mestinya justru punya gairah berlipat untuk memajukan daerahnya. Ia harus bermetamorfosis menjadi pemimpin transformatif. Faktanya hanya sebagian kecil DOB yang punya pemimpin inovatif.

Moratorium ini mestinya dimaanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh jalannya DOB. Berbagai peraturan pemerintah harus lekas disiapkan. Harus ada keberanian, DOB gagal disatukan lagi ke daerah induknya. Para pemimpin daerah mestinya menyadari tugas utama memajukan daerah itu, termasuk memberikan pendidikan terbaik. Pemimpin yang hanya menunggu anggaran dan tak punya visi membangun harus lekas dievaluasi.

Di tangan pemimpin yang miskin visi, betapa pun sumber daya alam melimpah dan anggaran terpenuhi, tak akan menjadi apa-apa, kecuali memperkaya diri dan kerabatnya. Padahal, otonomi harus dimaknai sebagai berkah bagi daerah. Bukan musibah. Membiarkan terlalu lama DOB tak sesuai harapan, sama artinya membiarkan kemalangan rakyat wilayah itu terus berlanjut.

Harus ada solusi pula tentang biaya politik yang amat mahal dan suburnya dinasti politik sebab ini pula yang menjadi belenggu orang-orang terbaik menjadi pemimpin dan suburnya korupsi.



Berita Lainnya
  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik