INI perihal demokrasi kita hari ini. Baik yang bersekutu dalam satu perahu maupun yang berseteru di seberang perahu, keduanya tak punya rasa malu. Keduanya punya persoalan serius dalam soal kepantasan bertakhta; dalam perihal beretika.
Yang bersekutu, berkoalisi dengan partai berkuasa, secara terbuka berebut kursi menteri. Tak malu menyebut jumlah yang seharusnya menurut mereka. Bahkan, sebuah partai minta jatah menteri dibedakan dengan ormas. Meskipun kita tahu, partai dan ormas itu berkelindan atawa berjalinan dalam soal relasi. Amat dekat. Seperti gula dan niranya.
Benar dalam politik tak ada makan siang gratis, there is no free lunch. Namun, mereka yang ugal-ugalan berebut kursi menteri, sama artinya mem-faith accompli sang empunya hak prerogratif itu. Presiden dibuat tak enak hati dengan sodoran-sodoran serupa itu.
Bukankah omongan mereka hendak memperkuat sistem presidensial supaya roda pemerintahan efektif? Efetivitas pemerintahan tak cuma banyaknya dukungan di parlemen, tapi juga karena para menterinya cakap dan punya dedikasi. Mestinya, biarlah presiden memilih yang terbaik.
Relawan juga punya tabiat yang tak jauh. Agaknya banyak di antara mereka sudah memantas-mantas diri di mana akan 'berkursi'. Komisaris BUMN atau yang lain? Jika tak diberi kursi, bisa jadi mereka ngamuk. Mereka mendatangi Istana, mencak-mencak, seraya pamer jasa. Seperti pernah terjadi pasca-Pemilu 2014. Relawan yang ikhlas berbuat tanpa pamrih, tapi berebut kursi tanpa risi.
Sementara itu, para seteru (yang kalah pemilu), melanjutkan perang dengan terus mendeligimitasi yang menang. Sebagian cerdik pandai yang terus memaki Mahkamah Konstitusi (MK), ialah para perapuh demokrasi juga. Mereka tak mafhum aturan main, bahwa putusan MK harus jadi akhir diskusi diganti jadi implementasi. Final dan mengikat. Begitulah amanat tersurat dalam konstitusi.
Termasuk perapuh ialah barisan sakit hati yang semula satu perahu. Mereka sebelumnya para anggota kabinet Jokowi. Setelah di-reshuffle, cepat berubah tempat jadi 'oposisi'. Mereka di seberang dan menantang. Mereka tak peduli jejak digital: apa yang mereka katakan dahulu dan kini.
Mereka sebelumnya fasih bicara hak prerogratif presiden. Namun, ketika kursi menteri diambill pemiliknya, mereka ngamuk sejadi-jadinya. Ujung-ujungnya kursi. Takhta. Bukan keikhlasan membangun negeri. Demi bangsa dan NKRI? Hanya slogan hampa makna!
Itulah paras demokrasi kita hari ini. Itulah tabiat elite dalam mirat, dalam cermin demokrasi kita. Kelasnya masih sebatas berebut takhta. Kegaduhan hingga keterbelahan kita yang menguras energi tak lepas soal perebutan kursi itu. Negeri ini memang senyatanya surplus politisi, tapi defisit negarawan.
Presiden terpilih Jokowi sudah memaklumatkan apa yang akan ia lakukan periode kedua atau lima tahun mendatang. 'Tanpa beban' akan ia melakukan hal terbaik bagi negara. Artinya, ia tak akan banyak kompromi (politik) jika yang ia yakini memang terbaik. Ini butuh bukti. Jangan terulang seperti pada 2014, ia berjanji bikin kabinet ramping, nyatanya gemuk serupa kerbau bunting.
Di periode kedua, Jokowi justru 'harus penuh beban' membuat demokrasi makin berkualitas. Ia bertanggung jawab lahirnya banyak negarawan. Ia tak boleh tersandera 'hutang budi' politik. Sebaliknya, mengikhlaskan Jokowi memilih sosok terbaik duduk di kabinet untuk memajukan Indonesia, ialah juga kontribusi terbaik partai politik bagi negara.
Tantangan serius demokrasi kita ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang masih 'lampu merah'. Ini butir Pancasila yang terus 'dianaktirikan' dibandingkan sila-sila yang lain. Karena itu, Jokowi harus menjauhkan diri dari praktik demokrasi sebatas bagi-bagi kursi. Orientasinya haruslah demokrasi untuk kemakmuran dan keadilan bangsa.
Alangkah cangkat (dangkal) memaknai dukungan berarti bebas berebut takhta. Berebut kursi. Para pemilik takhta kian sejahtera, sedangkan rakyat (para pemilih itu) semakin dalam didera derita.
