Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Rekonsiliasi vs Oposisi

Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group
05/7/2019 05:30
Rekonsiliasi vs Oposisi
Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group(MI)

Eksistensi oposisi pastilah mulia; girah rekonsiliasi sungguh terpuji. Keduanya menguatkan demokrasi. Oposisi menuntut berada di seberang. Menantang. Sementara itu rekonsiliasi mesti masuk, bersepakat tentang beberapa syarat agar sebuah bangsa kembali harmoni.

Namun, dua kebajikan itu belum tentu bermanfaat jika disatupadukan. Ia memang satu ikatan adekuat, tapi beda senyawa. Keduanya beda tugas. Beda pegas.

Oposisi yang berkelas sama mulianya dengan pemerintah yang tegak lurus. Oposisi memang harus menjadi sangkakala dan alarm tanda bahaya setiap ada intensi penyimpangan sekecil apa pun dari pemeritah. Ia pantang bungkam untuk hal ihwal yang penuh transaksi tak terpuji.

Pemilu 2019 di negeri muslim terbesar ini memang amat membelah. Kebencian pun membuncah. Rekonsiliasi jadi penting, menyambung kembali relasi yang saling menegasi. Luka akibat politik elektoral yang banal dan brutal memang mesti disembuhkan.

Namun, salah dan celaka jika ada yang memaknai rekonsiliasi untuk melemahkan oposisi. Terlebih jika melakukannya dengan bagi-bagi kursi. Apa bedanya dengan politik dagang sapi? Ketika adab demokrasi harus kian tinggi, justru bertumbuh praktik 'hengki-pengki'. Semoga ini tak terjadi.

Rekonsiliasi juga bisa bersepakat dan hormat akan posisi masing-masing. Hukum tak boleh dipermainkan. Dalam demokrasi postulatnya ialah, pemerintahan yang kukuh juga lahir dari oposisi yang kuat. Ia tak sekadar nyaring berteriak, tapi juga menawarkan solusi dengan bijak. Oposisi yang bermartabat juga mengakui kinerja pemerintah yang 'setarikan-seembusan napas' dengan rakyat.

Sinyal bubarnya kubu Adil Makmur memang telah dimaklumatkan Prabowo. Ia mengungkapkan setelah seluruh gugatan pihaknya dinegasi Mahkamah Konstitusi, berakhir pula koalisi. Partai pendukungnya dipersilakan menentukan masa depannya sendiri-sendiri. Termasuk jika mereka ingin bersekutu dengan sang seteru. Era SBY dan juga Jokowi telah pula ada presedennya.

Namun, kini alangkah elok jika para pendukung Prabowo-Sandi kompak dalam perahu persekutuannya semula: Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Koalisi ini memiliki 226 kursi (39%). Sementara itu, kubu Jokowi-Amin: PDIP, Golkar, NasDem, PPP, menguasai 349 kursi (61%).

Dengan kekuatan parlemen seperti itu, koalisi Indonesia Kerja cukup kuat di DPR. Oposisi masih bisa berfungsi sebagai check and balances. Jika Demokrat, PAN, terlebih Gerindra--karena hanya PKS yang tegas nyatakan oposisi--kekuatan pemerintah sangat gembrot (di atas 90%). Persekutuan obesitas seperti ini jelas tak sehat.

Seperti era SBY-Boediono, dengan 75% suara di parlemen, justru tak efektif. Dalam kasus Bank Century,  misalnya, partai koalisi seperti Golkar,  jadi 'pelantang' yang paling galak menyerang kabinet. Menteri Sri Mulyani pun harus hengkang. Pemerintahan seperti dikendalikan petinggi partai.

Kekhawatiran lain, pemerintahan yang kelewat kuat jadi 'janin' otoritarianisme. Celakalah demokrasi kita yang masih muda. Apa bedanya dengan era Soeharto? Apa yang dikatakan Lord Acton (1834-1902) bisa jadi benar. "Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut merusak secara absolut."

Pemilu yang membelah memang mesti lekas disembuhkan. Namun, penyembuhan dengan obat berlebihan takaran bisa jadi penyakit baru. Kita mesti matang menimbang. Tak boleh reaktif, tapi selektif. Terlebih dalam menguatkan demokrasi.

Bangsa yang lewah dalam berbagai urusan kini memang tengah kita rasakan. Aksi perempuan labil membawa anjing ke masjid salah satu contohnya. Apa pun perempuan itu salah, tapi reaksi berlebihan dari banyak pihak, sungguh lewah. Memperkukuh demokrasi dengan merawat oposisi juga mesti tepat benar takarannya.***
 

 



Berita Lainnya
  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.