Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEBUAH 'kebersamaan' rapuh bila di dalamnya bersarang antagonistis. Yang satu ingin bertahan sebagai oposisi, yang lain ingin bergabung dengan kekuasaan. Tinggal tunggu waktu saja bubar.
Sebuah kebersamaan pun bubar bila kelahirannya memang dimaksudkan untuk kepentingan jangka pendek. Kepentingan besar ke mana negara mau dibawa berbeda dengan kepentingan menang atau kalah dalam pilpres. Yang pertama kepentingan 'jauh', yang kedua kepentingan 'dekat'.
Bagi kepentingan 'dekat' itu koalisi 'terbuka-tertutup' bukan perkara haram atau halal. Bukan pula hal ihwal yang perlu ditimbang patut atau tidak patut. Timbanglah sebagai kewajaran belaka bahwa setelah kepentingan 'dekat' usai (pilpres), terlebih gagal, wajarlah pintu koalisi terbuka untuk yang ingin keluar. Bila alasan kelahiran koalisi pupus, bubar lebih santun.
Dalam kalah saya pikir orang mudah memahami makna 'wajar' berpisah, bahkan 'wajar tanpa syarat'. Sebaliknya dalam menang kiranya sulit menerima 'wajar tanpa syarat'. Contoh, ada ketua umum partai yang bilang kalau capres diusungnya menang, partainya minta 10 kursi menteri. Putusan MK menang. Tanggung amat, minta saja semua kursi di kabinet lengkap dengan sofanya.
Sarkastis? Bila yang wajar terlampaui, berkemungkinan besar terbuka peluang 'kurang ajar'. Karena itu, sekalipun dalam kata 'wajar' terkandung implisit makna ada 'batas-batas', tetap perlu diperkuat menjadi 'wajar tanpa syarat' sehingga 'batas-batas' eksplisit.
Berkoalisi dengan kemungkinan ada yang kurang ajar membuat koalisi yang menang pun perlu dibikin dan dipelihara dengan style 'terbuka-tertutup'. The door is open buat yang kurang ajar. Emangnye siape gue?
Gue ialah sistem presidensial. Gaya parlementer dilarang masuk. Arogansi parlemen yang terhormat itu tinggalkan di luar Istana.
Koalisi berkaki banyak di dalam kekuasaan eksekutif memang diperlukan demi kuat dan stabilnya pemerintahan. Di dalam sistem multipartai di DPR bisa muncul 'bola liar', padahal di situ banyak 'pemain tanpa bola'. Apakah orang bisa dibikin bersetia dengan garis partai di kabinet dan di DPR? Tegaknya garis partai memerlukan disiplin. Terlebih lagi tegaknya disiplin koalisi. Padahal disiplin kualitas langka.
Bayangkan ada partai di dalam koalisi berkelakuan oposisi melalui fraksinya di DPR. Mereka tidak mengindahkan sistem presidensial. Apa hak DPR 'mengekskomunikasikan' menteri yang notabene eksistensinya termaktub dalam konstitusi dan kedudukannya sebagai pembantu presiden diatur dalam undang-undang?
Pandangan ideal koalisi bukan bagi-bagi kursi menteri. Dalam kenyataan, berkoalisi tanpa syarat pandangan terlalu maju untuk zamannya. 'Ketinggian' untuk diteladani. Dalam pandangan politik praktis, minta 10 kursi bukan serakah, apalagi dosa. Namanya minta, mintalah sebanyak-banyaknya.
Memberi sebetulnya lebih indah daripada meminta. Akan tetapi, itu hanya cocok untuk dunia kebatinan, bukan dunia kekuasaan. Dalam berkoalisi, siapa rela menjadi penonton atau gigit jari?
Karena itu, baiklah publik mencermati bagi-bagi kursi kekuasaan di kabinet, serta bagi-bagi kursi pimpinan di DPR. Fokuskan perhatian siapakah yang duduk di kursi itu. Suka atau tidak, bermutu atau tidak, itulah potret elite Indonesia hasil pemilu serentak.
Tentu menarik menanti bagaimana presiden terpilih menghadapi animo besar elite yang koalisinya barusan bubar ingin bergabung dengan koalisi pemenang pilpres. Apakah pintu bakal dibuka bila diketuk? Apakah dibuka kalau diketuk berkali-kali?
Ketukan itu mungkin berisik. Mungkin pula timbul pikiran baiklah pintu koalisi dibuka dengan pengertian setelah bergabung keberisikan bakal meredup. Selebihnya keberisikan tinggal suara minoritas di parlemen yang perlu dan penting dalam checks and balances.
Jika itu terjadi, hormatilah hak prerogatif presiden agar umur sistem presidensial panjang. Moralnya kurang lebih sama dengan hormatilah orangtuamu agar panjang umurmu. Bukankah presiden orangtua rakyat?
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved