PALU hakim telah diketuk tiga kali. Ini tanda putusan Mahkamah Konstitusi telah diambil. Bahwa MK menolak seluruh permohonan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ini artinya MK mengukuhkan keputusan KPU yang memenangkan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, dalam pengertian yang lebih substantif sesungguhnya inilah kemenangan seluruh bangsa Indonesia.
Kita bersyukur ini berarti proses hukum sudah bekerja sesuai tujuannya, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Prabowo-Sandi pun meski kecewa, dengan besar hati menerima putusan Mahkamah sebab ini jalan konstitusi. Prabowo bahkan meminta seluruh pendukungnya agar tidak berkecil hati dan tetap semangat untuk membangun bangsa karena mengabdi untuk kepentingan bangsa bisa dilakukan di mana saja.
Karena itu, sungguh aneh, pihak yang tak menerima putusan MK dan mengancam Prabowo Subianto jika menerima kekalahan. "Kami ingatkan Prabowo untuk tidak mengakui hasil pilpres itu karena nyata terjadi kejahatan," kata Marwan Batubara saat berorasi di tengah massa di Jakarta, Rabu lalu. "Anda (Prabowo) mengkhianati itu, Anda tak pantas jadi pemimpin. Silakan Anda ambil jalan sendiri, kami akan ambil jalan advokasi demi tegaknya Indonesia," lanjut mantan anggota DPD itu.
Sungguh aneh apa yang dikatakan Marwan. Terlebih ia meminta sidang putusan MK dimundurkan selama dua bulan agar bisa mengaudit dugaan pelanggaran yang dilakukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bukankah beperkara di MK memang masuk speedy trial (persidangan cepat). Hanya dua pekan hari kerja.
Ketua MK Anwar Usman berkali-kali memaklumatkan bahwa institusinya tak tunduk dan takut gertakan, tekanan, dan ancaman dari siapa pun. MK hanya takut pada Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa. Sebab, kualitas bukti itulah yang menentukan di persidangan.
Kita percaya dengan independensi MK. Publik bisa melihat dan menilai, betapa transparan dan adil hakim MK dalam memperlakukan para pihak yang bersengketa. Sayangnya kubu Prabowo tak cakap dalam membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang mereka dalilkan. Pascaputusan MK mestinya tak ada lagi kubu 01 dan 02. Yang ada ialah kubu Indonesia. Begitulah galibnya jika kita tunduk pada hukum.
Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, tak ada lagi diskusi apalagi debat. Yang ada ialah implementasi. Biarlah diskusi dan debat berpindah dari ruang publik ke ruang akademik. Biar para ahli hukum mengkaji dan meneliti hal-hal yang muncul di ruang sidang, yang kelak bisa jadi masukan demi penyempurnaan pemilu di masa mendatang.
Kita paham putusan hukum tak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Namun, ini jalan bermartabat dan harus menjadi pilihan di negeri demokrasi. Jika jalan konstitusional dinegasi, justru bisa menimbulkan anarki. Energi bangsa pun terkuras.
Ini pembelajaran yang mahal, bahwa bertarung di Mahkamah tak bisa asal tuduh, apalagi hanya asumsi, opini, terlebih fantasi. Siapa yang mendalilkan dialah yang harus bisa membuktikan. Itulah asasnya.
Fox populi vox dei. Suara rakyat suara Tuhan. Tuhan telah menakdirkan Jokowi-Amin menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Meskipun Prabowo-Sandi hasil Ijtima Ulama dan didukung massa 212 serta beberapa dai kondang seperti Abdul Somad dan Abdullah Gymnastiar (AA Gym), faktanya rakyat punya pilihannya sendiri.
Seperti Prabowo-Sandi yang menerima dengan lapang dada keputusan MK, sudah seharusnya para pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Seperti juga yang sering dikatakan para pendukung Prabowo-Sandi selama ini, yang menang itulah yang mendapat rida Illahi. Kita sepakat. Itulah vox populi, vox dei. Kita sambut suara rakyat, suara Tuhan.
