Gas dan Rem

Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group
31/5/2019 05:30
Gas dan Rem
Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group(MI)

JUJUR ini Ramadan dan suasana Idul Fitri dalam situasi kebangsaan tak nyaman. Politik seolah menjadi 'energi' untuk terus berseteru; bukan untuk berpadu menciptakan kebajikan bersama. Banyak pendakwah terus berseru ke 'jalan lurus': pentingnya berserah diri kepada Sang Ilahi Rabbi, memperbanyak amal kebajikan, menjauh dari gibah dan namimah (fitnah). Namun, tak sedikit yang terus memaki dan membuang tabayun untuk sesuatu yang belum pasti.

Belakangan saya kerap berdebar mendengar ceramah dan tausiah di beberapa masjid, terutama di Jakarta. Beberapa kali saya mendengar menggemakan isu-isu sumir di media sosial. Kerap sang pendakwah lupa bahwa meski konteks bicaranya di tempat ibadah dengan pendengar yang khusus (umat Islam), pengeras suara membawanya ke ruang publik yang luas. Bukankah di sekitar masjid juga banyak bermukim saudara kita lintas iman?

Ini Ramadan dengan beberapa warga negara menghadapi kasus hukum. Jujur saya tak gembira menghadapi fakta beberapa warga negara menjadi tersangka pidana, apalagi sampai dipenjara. Dalam bawah sadar saya, alam demokrasi mestinya membuat seluruh warga negara bergembira memeluk kebebasan, sementara penjara membuat penghuninya terkekang.

Kita mafhum, salah satu kemewahan demokrasi ialah kebebasan warga negara. Namun, kita mesti juga paham tak ada kebebasan tak bertepi melintasi segala cakrawala. Benar amsal demokrasi dari pengajar filsafat Universitas Indonesia, Donny Garhal Adian, bahwa ada kebebasan dan ada batas kebebasan.

"Ibarat mobil, demokrasi itu gas, sementara Pancasila remnya. Demokrasi membebaskan kita berpendapat, Pancasila menghentikan pendapat yang meretakkan persatuan," kicau Donny kemarin pagi di akun Twitter-nya.

Manajemen menginjak 'gas' dan menekan 'rem' itulah yang masih menjadi problem kita. Ada yang masih mabuk kebebasan dan terus menginjak gas sepanjang jalan. Mereka lupa menginjak rem. Mereka abai kepantasan, etika, dan hukum. Ketika diingatkan, mereka berdalih, ini hak konstitusional warga negara: "Kalian mesti menghormati kami." Mereka lupa di 'sana' ada hak konstitusional sesama saudara yang juga tak boleh diganggu.

Di negeri ini memaki, menuduh sesuka, dan mengancam seperti menjadi kegemaran baru. Ia seperti menjadi kegagahan dan kebanggaan. Ada yang berceramah tentang keadilan dari sudut pandang agama, tetapi mendukung salah satu kekuatan itu. Padahal, ia ustaz ternama yang juga aparat sipil negara. Aturan tak membolehkankannya.

Di negeri ini ada beberapa yang mendapat privilese disebut 'tokoh' dan orang biasa, memperlakukan ruang publik serupa miliknya sendiri di bilik sunyi. Kuasa mulut dan jemari serupa banteng terluka di arena bebas matador: menyeruduk, menyepak, dan melukai siapa saja. Mereka yang kini menjadi tersangka kejahatan, entah makar, entah ujaran kebencian, ialah problem kekurangcakapan menginjak rem itu. Mereka lupa ada Pancasila, pemandu konstitusi kita.

Media sosial pun seperti arena 'pembaptisan'. Ada fenomena semakin menyudutkan pihak 'sana', semakin ramai memaki-maki, kian ramai pula pendukungnya di sini. Tak pandang narasi itu baik atau busuk. Era pascakebenaran (post truth) seperti menjadi ruang bergunjing dan pembantaian akal sehat sepuas-puasnya. Pertarungan memang antaridentitas kolektif, bukan individu.

Demokrasi tak kunjung melahirkan demokrat karena watak pribadi yang --mungkin chauvisnistik, megalomanian, feodalistik-aristokrat, dan berwatak otoriter-- tak kunjung berlarut dalam senyawa demokrasi yang egaliter dan setara belaka antarwarga negara. Watak individu--mungkin institusi--di masa lalu yang antidemokrasi menjadi virus yang semula hanya bergumam lirih menjadi teriakan lantang.

Dalam mengawal demokrasi dan meneguhkan negara Republik Indonesia, benar juga apa kata pengamat militer Conny Rahakundini Bakrie bahwa kita boleh berlogika apa saja tentang perbedaan, tetapi jangan berkhianat terhadap negara. Dalam sebuah perbincangan kemarin pagi di Metro TV, ia mengambil contoh di Inggris, siapa pun yang berkhianat terhadap negara maka dicabut status kewarganegaraannya. Ia menyarankan Indonesia bisa menirunya.

Di Inggris, seperti diberitakan surat kabar Sunday Times, sejak 30 Maret 2016 ada 152 anggota ISIS asal Inggris dicabut kewarganegaraannya. Negeri kerajaan ini beralasan mereka yang terbukti bersalah dipenjarakan, tetapi yang kurang bukti di pengadilan, jika kembali ke masyarakat, punya potensi menimbulkan teror yang signifikan. Negara tak mau ambil risiko.

Para tersangka makar atau kepemilikan senjata, kecuali dalang utamanya, jika dinyatakan bersalah, menurut hemat saya belumlah kelas yang harus dicabut kewarganegaraanya. Akan tetapi, mereka yang berkategori dalang utama, baik juga mulai diwacanakan seperti yang dilakukan di Inggris. Agar demokrasi tak mati muda karena gagal memperkuat dirinya sendiri.



Berita Lainnya
  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.