JUJUR ini Ramadan dan suasana Idul Fitri dalam situasi kebangsaan tak nyaman. Politik seolah menjadi 'energi' untuk terus berseteru; bukan untuk berpadu menciptakan kebajikan bersama. Banyak pendakwah terus berseru ke 'jalan lurus': pentingnya berserah diri kepada Sang Ilahi Rabbi, memperbanyak amal kebajikan, menjauh dari gibah dan namimah (fitnah). Namun, tak sedikit yang terus memaki dan membuang tabayun untuk sesuatu yang belum pasti.
Belakangan saya kerap berdebar mendengar ceramah dan tausiah di beberapa masjid, terutama di Jakarta. Beberapa kali saya mendengar menggemakan isu-isu sumir di media sosial. Kerap sang pendakwah lupa bahwa meski konteks bicaranya di tempat ibadah dengan pendengar yang khusus (umat Islam), pengeras suara membawanya ke ruang publik yang luas. Bukankah di sekitar masjid juga banyak bermukim saudara kita lintas iman?
Ini Ramadan dengan beberapa warga negara menghadapi kasus hukum. Jujur saya tak gembira menghadapi fakta beberapa warga negara menjadi tersangka pidana, apalagi sampai dipenjara. Dalam bawah sadar saya, alam demokrasi mestinya membuat seluruh warga negara bergembira memeluk kebebasan, sementara penjara membuat penghuninya terkekang.
Kita mafhum, salah satu kemewahan demokrasi ialah kebebasan warga negara. Namun, kita mesti juga paham tak ada kebebasan tak bertepi melintasi segala cakrawala. Benar amsal demokrasi dari pengajar filsafat Universitas Indonesia, Donny Garhal Adian, bahwa ada kebebasan dan ada batas kebebasan.
"Ibarat mobil, demokrasi itu gas, sementara Pancasila remnya. Demokrasi membebaskan kita berpendapat, Pancasila menghentikan pendapat yang meretakkan persatuan," kicau Donny kemarin pagi di akun Twitter-nya.
Manajemen menginjak 'gas' dan menekan 'rem' itulah yang masih menjadi problem kita. Ada yang masih mabuk kebebasan dan terus menginjak gas sepanjang jalan. Mereka lupa menginjak rem. Mereka abai kepantasan, etika, dan hukum. Ketika diingatkan, mereka berdalih, ini hak konstitusional warga negara: "Kalian mesti menghormati kami." Mereka lupa di 'sana' ada hak konstitusional sesama saudara yang juga tak boleh diganggu.
Di negeri ini memaki, menuduh sesuka, dan mengancam seperti menjadi kegemaran baru. Ia seperti menjadi kegagahan dan kebanggaan. Ada yang berceramah tentang keadilan dari sudut pandang agama, tetapi mendukung salah satu kekuatan itu. Padahal, ia ustaz ternama yang juga aparat sipil negara. Aturan tak membolehkankannya.
Di negeri ini ada beberapa yang mendapat privilese disebut 'tokoh' dan orang biasa, memperlakukan ruang publik serupa miliknya sendiri di bilik sunyi. Kuasa mulut dan jemari serupa banteng terluka di arena bebas matador: menyeruduk, menyepak, dan melukai siapa saja. Mereka yang kini menjadi tersangka kejahatan, entah makar, entah ujaran kebencian, ialah problem kekurangcakapan menginjak rem itu. Mereka lupa ada Pancasila, pemandu konstitusi kita.
Media sosial pun seperti arena 'pembaptisan'. Ada fenomena semakin menyudutkan pihak 'sana', semakin ramai memaki-maki, kian ramai pula pendukungnya di sini. Tak pandang narasi itu baik atau busuk. Era pascakebenaran (post truth) seperti menjadi ruang bergunjing dan pembantaian akal sehat sepuas-puasnya. Pertarungan memang antaridentitas kolektif, bukan individu.
Demokrasi tak kunjung melahirkan demokrat karena watak pribadi yang --mungkin chauvisnistik, megalomanian, feodalistik-aristokrat, dan berwatak otoriter-- tak kunjung berlarut dalam senyawa demokrasi yang egaliter dan setara belaka antarwarga negara. Watak individu--mungkin institusi--di masa lalu yang antidemokrasi menjadi virus yang semula hanya bergumam lirih menjadi teriakan lantang.
Dalam mengawal demokrasi dan meneguhkan negara Republik Indonesia, benar juga apa kata pengamat militer Conny Rahakundini Bakrie bahwa kita boleh berlogika apa saja tentang perbedaan, tetapi jangan berkhianat terhadap negara. Dalam sebuah perbincangan kemarin pagi di Metro TV, ia mengambil contoh di Inggris, siapa pun yang berkhianat terhadap negara maka dicabut status kewarganegaraannya. Ia menyarankan Indonesia bisa menirunya.
Di Inggris, seperti diberitakan surat kabar Sunday Times, sejak 30 Maret 2016 ada 152 anggota ISIS asal Inggris dicabut kewarganegaraannya. Negeri kerajaan ini beralasan mereka yang terbukti bersalah dipenjarakan, tetapi yang kurang bukti di pengadilan, jika kembali ke masyarakat, punya potensi menimbulkan teror yang signifikan. Negara tak mau ambil risiko.
Para tersangka makar atau kepemilikan senjata, kecuali dalang utamanya, jika dinyatakan bersalah, menurut hemat saya belumlah kelas yang harus dicabut kewarganegaraanya. Akan tetapi, mereka yang berkategori dalang utama, baik juga mulai diwacanakan seperti yang dilakukan di Inggris. Agar demokrasi tak mati muda karena gagal memperkuat dirinya sendiri.
