RUPS Garuda

RAPAT Umum Pemegang Saham Garuda Indonesia memantik kontroversi. Opini berbeda yang disampaikan dua komisaris  yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas perusahaan penerbangan nasional itu memunculkan banyak spekulasi. Garuda disorot tidak menerapkan kaidah akuntansi yang benar.

Di tengah tingginya distrust di tengah masyarakat, isu sekecil apa pun bisa menjadi persoalan besar. Apalagi, jika spekulasi itu dibiarkan ber­gerak liar, membuat setiap orang kemudian membuat persepsi sendiri-sendiri.

Di sinilah pentingnya direksi Garuda segera menjelaskan duduk perkara. Apakah pembukuan piutang ke dalam neraca memang merupakan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Sebagai perusahaan publik, Garuda berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pekan depan OJK menjadwalkan untuk memanggil direksi Garuda guna memperoleh penjelasan persoalan yang sekarang sedang ramai menjadi pembicaraan itu.

Kita menilai klarifikasi semua persoalan ini penting agar direksi Garuda bisa tenang bekerja. Direksi baru yang ditetapkan dalam RUPS 24 April lalu membutuhkan kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa mereka mampu membuat kinerja Garuda lebih baik.

Sebagai badan usaha milik negara, kita semua berkepen­tingan agar perusahaan-perusahaan milik seluruh rakyat ini dikelola secara profesional. Kita semua mendambakan hadirnya BUMN yang berhasil agar bisa menjadi motor pembangunan ekonomi.

BUMN yang sehat bukan hanya mampu memberikan divi­den maupun pajak yang besar kepada negara, melainkan juga sekaligus memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk bisa ikut bekerja di dalamnya. Aneh jika ada di antara kita justru bertepuk tangan ketika BUMN itu tidak berkembang dan kemudian merugi.

Sekarang ini BUMN justru didorong untuk berlomba-lomba menjadi semakin besar dan memberikan kontribusi kepada negara. Kita pasti senang ketika mendengar kontribusi Pertamina kepada negara bisa lebih dari Rp120 triliun tahun lalu atau laba Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia tumbuh di atas 10% pada kuartal I 2019 ini.

Semangat yang sama pasti terpatri pada diri seluruh karyawan Garuda. Mereka tentu tidak mau terus menjadi perusahaan yang merugi. Setelah 2017 membukukan kerugian sekitar Rp3 triliun, mereka berupaya untuk bisa melakukan turnaround.

Kita harus menjaga agar transformasi ini terus berlanjut. Kita meminta seluruh direksi Garuda menjawab berbagai kritikan terhadap rekayasa keuangan yang mereka lakukan, dengan kinerja yang lebih baik. Tahun ini mereka harus membuktikan bahwa keuntungan yang mereka bukukan tahun lalu bukanlah kosmetik keuangan.

Pembuktian itulah yang pantas kita tunggu. Waktulah yang akan membuktikan, apakah direksi baru Garuda memang bertangan dingin dan pantas diandalkan atau tidak. Sekali lagi harapan kita, direksi baru ini bisa berhasil membawa Garuda terbang lebih tinggi.

BUMN yang sehat bisa menjadi pemacu kalangan swasta untuk berbuat yang sama. Perekonomian negara ini sangat mengandalkan kontribusi dari keduanya. Bahkan, peran swasta jauh lebih besar karena jumlah pelakunya ribuan kali lebih banyak.

Negara ini membutuhkan lahirnya entrepreneur dalam jumlah yang mencukupi. Kita tidak harus mendikotomikan di antara BUMN dan swasta, tetapi justru harus menyinergikannya. Baik BUMN maupun swasta harus saling komplementer.

Mengutip apa yang pernah dikatakan Pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping, “Tidak peduli kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.” Kita pun tidak perlu mempersoalkan BUMN atau swasta sepanjang bisa dikelola secara profesional, menciptakan produktivitas dan nilai tambah, serta memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan masyarakat.

Pahlawan di era sekarang ini bukan lagi yang mengangkat senjata. Pada era di mana semua negara berlomba menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, pahlawan itu ialah mereka yang mau mempertaruhkan modalnya untuk membuka lapangan kerja, menghasilkan produk, dan menghasilkan devisa untuk negara.