Beras

TIDAK ada satu negara pun di dunia yang tidak mengendalikan harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga dijaga karena urusan pangan bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, melainkan juga bisa memengaruhi sistem pertahanan dan keamanan negara. Amerika Serikat yang menjadi embahnya kapitalisme dan liberalisme sejak 1926 memberi perhatian khusus kepada persoalan pengelolaan pangan. Menteri Pertanian Henry Wallace mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan petani dan menjaga daya beli masyarakat. Wallace dikenal sebagai menteri pertanian terbaik AS dan prestasi itulah yang membuat ia diminta menjadi wakil presiden (1941-1945) oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt.

Lembaga yang bertugas sebagai buffer stock masih ada sampai sekarang di AS. Apabila terjadi gagal panen atau harga jatuh karena gejolak harga komoditas dunia, negara hadir mengganti rugi atau membeli dengan harga keekonomian yang tinggi agar petani bisa kembali bercocok tanam. Stok besar yang dimiliki negara dipakai ketika musim paceklik tiba. Bahkan stok pangan dipakai pemerintah AS sebagai alat kepentingan politik global. Melalui Kebijakan PL 480, pemerintah AS memberi bantuan pangan kepada negara-negara yang dianggap sebagai sekutunya.

Uni Eropa melakukan hal yang sama. Ketika negara-negara Eropa bersepakat membentuk Uni Eropa, peran pengendalian pangan ditangani Brussels. Karena itu, nyaris tidak pernah kita mendengar ada gejolak harga kebutuhan pokok di AS dan Eropa. Meski harga komoditas pangan dunia berfluktuasi, masyarakat di kedua kawasan itu menerima harga yang bisa diprediksi.

Kita pun harus mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kini, harga beras naik sehingga Presiden Jokowi ikut turun tangan. Padahal, kita memiliki Badan Urusan Logistik yang seharusnya menjadi buffer stock. Ketika Prof Saleh Affif dan Leon Mears mengusulkan pembentukan Bulog di 1967, tugas yang digariskan ialah menetapkan harga dasar agar petani mempunyai kepastian berproduksi dan harga atas agar konsumen tak tercekik oleh harga tinggi. Perbedaan antara harga dasar dan harga atas ditujukan agar ada ruang bagi pedagang ikut berperan menjaga stabilitas harga.

Pada 1998, karena perintah Dana Moneter Internasional, kita diharuskan mengerdilkan peran Bulog. Sampai akhir hayatnya, Prof Saleh Affif menyayangkan langkah tersebut. Sering saya menerima e-mail dari Prof Saleh berkaitan peran buffer stock yang umum dilakukan negara di dunia. Kini kita praktis sudah lepas dari IMF. Seharusnya kita bisa lebih independen menjalankan kebijakan yang kita maui, termasuk mengembalikan peran Bulog sebagai buffer stock.

Memang ada masa ketika Bulog disalahgunakan. Namun, itu kesalahan individu, bukan lembaga. Kita tangkap tikusnya, tidak harus membakar rumahnya. Kini, permainan ternyata masih terjadi, meski peran Bulog sudah diamputasi. Mafia beras merajalela untuk memainkan pasokan dan memberikan informasi yang menyesatkan. Tujuannya satu, membuat negara seakan-akan tidak berdaya dan mereka bisa bebas mengimpor beras. Keuntungan seribu rupiah saja 1 kilogram akan memberikan keuntungan Rp1 triliun kalau dapat izin impor 1 juta ton beras.

Ketahanan pangan tidak mungkin akan optimal tanpa dukungan Bulog yang kuat. Seperti halnya energi, ketahanan pangan harus dilihat sebagai alat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjaga pertahanan dan keamanan negara.