Menghidupkan Kebenaran

BAGI mereka yang bersekutu dengan kelancungan, ini era yang asyik untuk menjungkirbalikkan 'kebenaran'. Matinya kepakaran seperti ditulis Tom Nichols dalam buku The Death of Expertise (2017)' memang telah jadi fenomena global. Literasi instan di media sosial menjadi pilihan masyarakat yang lemah tradisi membaca, pastilah juga Indonesia.

Seperti kerinduan sebagian kita akan Soeharto dan Orde Baru, bisa jadi karena pengaruh literasi instan itu. Soeharto ialah contoh diktator 'bertangan dingin'. Ia sukses merebut kekuasaan, didukung para jenderal, tapi satu per satu para loyalisnya disingkirkan. Ironisnya ada yang tak menyadari mereka tengah dibunuh masa depannya.

Namun, yang dinilai amat tega, ialah 'pembunuhan' karier tiga jenderal yang juga king maker, Ahmad Kemal Idris, Sarwo Edhi Wibowo, dan Hartono Rekso (HR) Dharsono. Tiga jenderal Angkatan Darat itu sosok yang sukses menyingkirkan Soekarno dan membuka 'jalan tol' bagi Soeharto menjadi penguasa baru.

Salim Haji Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016), mendeskripsikan dengan baik peran tiga jenderal itu di masa awal Orde Baru. Merekalah yang 'memaksa' Presiden Soekarno meninggalkan sidang kabinet. Hari itu juga keluar Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto: 'surat sakti' sang jenderal naik takhta.

Seperti umumnya para diktator, tak boleh ada orang berjasa sebesar gunung sekalipun, tumbuh besar, terlebih lagi berpotensi jadi 'matahari kembar'. Mereka harus disingkirkan dengan sejuta dalih. HR Dharsono lebih tragis lagi. Ia dipenjarakan karena memprotes pembantaian yang dilakukan tentara di Tanjung Priok.

Tak ada tangga memanjat untuk posisi lebih tinggi bagi mereka yang berpotensi menjadi pesaing, juga yang kritis. Soeharto mencabut seluruh tanda jasa mantan Panglima Kodam Siliwangi itu. Ia tak boleh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

Ali Murtopo, M Jusuf, Benny Moerdhani, contoh lain, tak terkecuali. Umumnya mereka tak menyadari kariernya tengah dibunuh. Tak ada tangga memanjat untuk posisi lebih tinggi bagi mereka yang berpotensi menjadi pesaing, juga yang kritis.

Soeharto belajar dari banyak pemimpin otoriter. Ia menjalankan kebijakan 'tangan besi bersarung sutera'. Penguasa Orde Baru ini akhirnya mengontrol negara dan tentara sebagai strategi menguasai Indonesia secara terus-menerus.

"Untuk waktu lama para jenderal Indonesia pada umumnya 'menderita' kesadaran palsu. Mereka merasa dan bersikukuh dan memandang Soeharto masih bagian dari tentara yang berkuasa melaksanakan cita-cita yang mendasari pemerintahan yang dirancang ABRI pada 1966." (Hlm 20).

Pengakuan mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen TNI (Pur) Harsudiono Hartas, salah satu contohnya. Ia yang semula marah pada kelompok sipil yang kritis pada Soeharto, dengan nada geram akhirnya menyadari, sang presiden lah yang merusak TNI.

Soeharto kerap membiarkan para jenderal 'berkelahi' saling menghancurkan. Ia tak mencari solusi. Melihat cara menyingkirkan para loyalisnya, membuktikan ancaman terhadap takhta Soeharto berasal dari militer sendiri. Tak sedikit contoh di banyak negeri, para jenderal mengudeta para bosnya. Soeharto tak mau mengambil risiko.

Daya rusak tinggi juga datang dari Dwi Fungsi ABRI yang ditafirkan Soeharto. Tentara tak hanya menguasai jabatan sipil, tapi juga amat dominan di partai penguasa, Golkar--yang tak mau disebut partai. Padahal, di DPR tentara dan polisi juga mempunyai fraksi sendiri dari proses penunjukan. Jenderal Angkatan Darat dengan jabatan tertentu, terlebih dekat atau direstui Soeharto, ialah 'jalan tol' menuju tangga kekuasaan yang lebih tinggi.

Itu sebabnya, reformasi TNI yang telah dilakukan ialah upaya memurnikan profesionalitas militer. Polisi dipisahkan dari TNI. Tiga angkatan (Angkatan Darat, Laut, Udara) tak lagi dikotakkan dengan kasta-kasta.

Salim Haji Said ialah wartawan senior yang punya akses bagus dengan kalangan militer di masa Orde Baru. Ia memperoleh Ph.D dari Ohio State University, AS, dengan disertasi peran politik militer Indonesia pada Revolusi Kemerdekaan.

Jika kini ada yang rindu pada Orde Baru mengelola negara, 'pemerintahan yang berwibawa', tentara yang 'ditakuti', sesungguhnya mereka rindu pada era kehancuran. Mereka tak memahami Soeharto berkuasa dengan 'bertangan besi bersarung sutra'. Ia jadi kerinduan berbahaya, menjadi ancaman serius demokrasi.

Karena itu, agar 'kebenaran' tak mati, para pakar orang-irang berilmu mesti terus menulis bicara. Yang waras tak boleh jadi pecundang oleh mereka yang pikirannya sakit.