Harapan 2019

TAHUN baru 2019 telah kita jelang. Kita menyadari tahun ini memang bukan tahun yang mudah. Perekonomian dunia diprediksikan akan mengalami perlambatan. Namun, bukan berarti tidak ada harapan untuk bisa meraih sesuatu yang lebih baik.

Kita perlu mengangkat lagi pidato yang disampaikan Presiden Bank Dunia Kim Jim-young pada Pertemuan Tahunan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional di Bali tahun lalu. Kim mengambil contoh transformasi yang dilakukan negaranya, Korea Selatan. Pemimpin di negaranya memetik betul pelajaran yang disampaikan Presiden Soekarno saat berpidato di Konferensi Asia-Afrika 1955.

Presiden Soekarno ketika itu mengajak para pemimpin Asia-Afrika untuk tidak takut berbuat. Pemimpin itu jangan dibimbing rasa takut, tetapi sebaliknya harus: ”Dipandu oleh harapan dan tekad; dibimbing oleh cita-cita; dan dibimbing oleh mimpi.”

Ketika pertama kali Korsel menerima pinjaman dari Bank Dunia pada 1962, dana itu dipakai untuk membangun rel kereta. Namun, setelah itu, pinjaman yang didapatkan dipergunakan sepenuhnya untuk pendidikan.

Pembangunan manusia menjadi perhatian utama Korsel. Konstitusi memang menetapkan seluruh anak di Korsel harus mendapatkan pendidikan dasar.

Hasilnya memang luar biasa. Apabila pada saat Kemerdekaan 1945 baru 54% anak yang mengecap pendidikan sekolah dasar, pada 1959 jumlahnya meningkat menjadi 96%. Kemudian 1960, anak-anak di Korsel bisa masuk sekolah menengah pertama tanpa harus melewati tes. Pada 1974, pemerintah membuat standardisasi untuk pendidikan sekolah menengah atas.

Bersama dengan perumahan perencanaan pembangunan lima tahunan, pada 1960-an, pemerintah Korsel menetapkan juga rencana lima tahun untuk pendidikan sains dan teknologi. Pada saat yang bersamaan didirikan lembaga-lembaga riset dan Korean Advanced Institute of Sciences.

Investasi jangka panjang pada pendidikan dan pembangunan manusia membawa Korsel menjadi negara maju. Dalam waktu 37 tahun, produk domestik bruto Korsel meningkat 47 kali. Dengan PDB lebih dari US$1,5 triliun, Korsel kini berada pada peringkat ke-11 negara dengan PDB tertinggi di dunia.

Tepatlah apabila Presiden Joko Widodo memfokuskan kepada pembangunan manusia pada tahun ini. Setelah fokus melakukan pembangunan infrastruktur untuk menekan tingginya biaya logistik, saatnyalah untuk membangun manusia Indonesia agar kita bisa memanfaatkan secara optimal sumber daya yang kita miliki.

Dengan pendidikan rata-rata hanya 6,7 tahun sekarang ini, memang mustahil Indonesia akan bisa melompat menjadi negara maju. Kita membutuhkan ahli-ahli sains dan teknologi yang cukup jumlahnya agar kita mampu membuat sendiri mesin dan barang modal yang diperlukan untuk membangun industri.

Presiden berencana untuk mengirimkan dalam jumlah besar anak Indonesia untuk menimba ilmu ke luar negeri sekaligus membuka mata mereka tentang kemajuan yang terjadi di dunia. Pada saat yang bersamaan akan juga didatangkan para pengajar kelas dunia ke Indonesia agar lebih banyak anak Indonesia yang mempunyai kesempatan untuk mengasah ilmu.

Tantangan terberat yang kita hadapi dalam melakukan pembangunan ialah tingginya defisit perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Penyebabnya ialah karena kita terlalu banyak mengekspor dalam bentuk komoditas dan mengimpor dalam bentuk jadi. Akibatnya, nilai tambah itu lebih banyak dinikmati bangsa lain.

Kita sulit untuk membangun industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena tingginya ketergantungan kepada impor barang dan jasa. Kita harus menguasai industri permesinan dan barang modal agar tidak selalu harus mengimpornya ketika hendak membangun industri. Di sinilah kita membutuhkan hadirnya anak-anak Indonesia yang cerdas dan produktif, bukan mereka yang pandai menyebar hoaks.

Tahun ini hanya bisa kita lewati dengan baik apabila kita memiliki kecerdasan. Begitu banyak jebakan yang harus kita bisa lewati, terutama dalam perekonomian global. Kita belum bisa menebak apa yang akan terjadi setelah 29 Maret nanti ketika Inggris resmi melepaskan diri setelah 46 tahun bergabung dengan Uni Eropa. Belum lagi Italia yang mau mengikuti jejak Inggris untuk keluar dari UE.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga bisa menjadi sandungan. Apalagi AS dibayang-bayangi resesi. Dampak positif dari kebijakan pajak yang diterapkan Presiden Trump pada 2017 lalu ternyata belum cukup membuat industri 'Negeri Paman Sam' itu kukuh.

Bank Sentral AS melihat adanya potensi pemanasan ekonomi di negaranya, yang mau tidak mau harus direspons kenaikan tingkat suku bunga. Ibarat buah simalakama, kenaikan terus tingkat suku bunga berpengaruh kepada geliat ekonomi yang kalau tidak tertangani dengan baik, bisa menyebabkan resesi pada 2020 nanti.

Belum lagi perekonomian Tiongkok yang harus menghadapi proteksi di banyak negara. Padahal, utang luar negeri mereka sudah mencapai 200% dari PDB. Kita benar-benar harus memperkukuh perekonomian kita agar tidak terimbas oleh dampak buruk. Itu membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat dari kita bersama untuk melihat tantangan ini sebagai tantangan yang harus kita pecahkan bersama.